Senin, 17 Desember 2018 | 04:12 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

KPK limpahkan berkas Bupati Labuhan Batu ke PN Medan

Rabu, 05 Desember 2018 - 21:05 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Pengadilan Negeri Medan. Foto: Amsal/Elshinta
Pengadilan Negeri Medan. Foto: Amsal/Elshinta

Elshinta.com - Bupati Labuhan Batu nonaktif Pangonal Harahap dijadwalkan akan disidang pada Kamis (13/12), mendatang. Pangonal dijerat dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

Kepada wartawan, Humas PN Medan Jamaluddin Rabu (5/12) mengaku pihaknya sudah menerima berkas Pangonal Harahap dari penyidik KPK. PN Medan lanjut Jamal pun sudah menyiapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut.

"Majelis hakimnya terdiri dari pak Irwan Efendi sebagai ketua majelis, Feri Sormin dan Daniel Panjaitan masing-masing sebagai anggota," sebut Jamaluddin., dilaporkan Kontributor Elshinta Amsal.

Saat ini sendiri Pangonal sudah dititipkan di Rutan Tanjung Gusta Medan oleh KPK sejak beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini, KPK menduga pemberian uang dari PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra kepada Pangonal terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

"Bukti transaksi sebesar Rp576 juta dalam kegiatan ini diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan bupati (Pangonal) sekitar Rp 3 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers pada 18 Juli 2018 lalu. 

Diketahui, dari cek yang dicairkan, uang Rp500 juta yang diberikan Effendy ke Pangonal melalui orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga dan orang kepercayaan Effendy, Afrizal Tanjung, bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek-proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Indonesia | 16 Desember 2018 - 21:50 WIB

Persewar Papua tahan imbang Persik Kediri 1-1

Afrika | 16 Desember 2018 - 21:39 WIB

Dubes: Pasar Afrika capai Rp7.900 triliun

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 21:25 WIB

Presiden minta aparat kemanan serius tangani pembalakan liar

Aktual Pemilu | 16 Desember 2018 - 21:12 WIB

KPU Bantul peroleh 70 kotak suara rusak

Kecelakaan | 16 Desember 2018 - 20:50 WIB

Anggota Polres Mojokerto tewas akibat kecelakaan

Otomotif | 16 Desember 2018 - 20:37 WIB

Perhatikan hal ini jika berkendara saat hujan

Elshinta.com - Bupati Labuhan Batu nonaktif Pangonal Harahap dijadwalkan akan disidang pada Kamis (13/12), mendatang. Pangonal dijerat dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

Kepada wartawan, Humas PN Medan Jamaluddin Rabu (5/12) mengaku pihaknya sudah menerima berkas Pangonal Harahap dari penyidik KPK. PN Medan lanjut Jamal pun sudah menyiapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut.

"Majelis hakimnya terdiri dari pak Irwan Efendi sebagai ketua majelis, Feri Sormin dan Daniel Panjaitan masing-masing sebagai anggota," sebut Jamaluddin., dilaporkan Kontributor Elshinta Amsal.

Saat ini sendiri Pangonal sudah dititipkan di Rutan Tanjung Gusta Medan oleh KPK sejak beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini, KPK menduga pemberian uang dari PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra kepada Pangonal terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

"Bukti transaksi sebesar Rp576 juta dalam kegiatan ini diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan bupati (Pangonal) sekitar Rp 3 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers pada 18 Juli 2018 lalu. 

Diketahui, dari cek yang dicairkan, uang Rp500 juta yang diberikan Effendy ke Pangonal melalui orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga dan orang kepercayaan Effendy, Afrizal Tanjung, bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek-proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 20:12 WIB

Polisi akan periksa saksi ahli kasus blangko KTP-el

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:38 WIB

Menteri PPPA: Belum ada daerah layak anak

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:26 WIB

PDAM Tirtanadi launching SMS Gateway bagi pelanggan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com