A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/var/lib/php/sessions/ci_session4per267vbo6co0pnfnrlap9u29s2e39m): failed to open stream: No space left on device

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 174

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /var/lib/php/sessions)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

Ombudsman Jateng tegaskan tunjangan penyuluh KB Kudus cair bulan ini
Ombudsman Jateng tegaskan tunjangan penyuluh KB Kudus cair bulan ini
Rabu, 05 Desember 2018 - 22:14 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Administrator
Komisioner Ombudsman Jawa Tengah, Sabaruddin Hulu. Foto: Sutini/Elshinta

Elshinta.com - Ombudsman Jawa Tengah menegaskan para penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kudus dapat bernafas lega setelah adanya keputusan terkait status mereka dan mendapat tunjangan layaknya aparatur sipil negara (ASN).

“Tunjangan akan segera mencair bagi penyuluh KB karena sudah ada landasan hukumnya. Kami juga sudah berkonsultasi dengan BPK Jateng yang menyatakan tidak ada kesalahan administrasi,” kata Komisioner Ombudsman Jawa Tengah, Sabaruddin Hulu, Rabu (5/12), dilaporkan Kontributor Elshinta Sutini.

Menurutnya, persoalan tuntutan tunjangan oleh para penyuluh KB di Kudus akan segera terlunasi sebelum tutup anggaran 2018. "Bulan Desember ini akan cair, tadi Bupati sudah menyepakati," imbuhnya.

Baca juga: Kasus UGM, Ombudsman: Aparat penegak hukum mestinya tak tinggal diam

Ia menjelaskan, tunjangan yang dicairkan ada sekitar Rp600 juta yang diambilkan dari APBD kabupaten Kudus. Tunjangan tersebut akan dicairkan untuk 37 penyuluh KB yang selama setahun tidak mendapatkan tunjangan karena ketidakjelasan status mereka. 

Polemik ini bermula saat Pemkab Kudus mulai melimpahkan tanggung jawab 37 penyuluh KB yang sebelumnya pegawai daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pasca adanya SOTK baru. Namun perihal gaji dan tunjangan mereka masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sampai 2017 berakhir. Sehingga para penyuluh KB tersebut melaporkan nasib mereka ke Ombudsman Jateng.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Minggu, 26 Mei 2019 - 07:29 WIB
Elshinta.com - Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyebut Polda Jawa Tengah memb...
Minggu, 26 Mei 2019 - 07:17 WIB
Elshinta.com - Dalam beberapa hari ini marak beredar di media sosial informasi yang mengai...
Minggu, 26 Mei 2019 - 06:40 WIB
Elshinta.com - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara, ...
Sabtu, 25 Mei 2019 - 21:26 WIB
Elshinta.com - Traffic Management Manager PT Jasa Marga Cabang Palikanci Cirebon, Jawa Bar...
Sabtu, 25 Mei 2019 - 18:28 WIB
Elshinta.com - Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sukabumi melakukan pemetaan terhadap lokasi raw...
Sabtu, 25 Mei 2019 - 18:17 WIB
Elshinta.com - Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat menangkap satu orang pegawai dan dua warga ...
Sabtu, 25 Mei 2019 - 17:54 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, melakukan perbaikan jalan alternatif yan...
Sabtu, 25 Mei 2019 - 17:38 WIB
Elshinta.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat 30 berita bohong terse...
Sabtu, 25 Mei 2019 - 17:29 WIB
Elshinta.com - Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung, Jawa Timur mulai memetakan jalur raw...
Sabtu, 25 Mei 2019 - 17:18 WIB
Elshinta.com - Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus menyiapkan dua tempat untuk mengandangkan truk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
ElshintaBandung