Senin, 17 Desember 2018 | 22:50 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Ombudsman Jateng tegaskan tunjangan penyuluh KB Kudus cair bulan ini

Rabu, 05 Desember 2018 - 22:14 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Komisioner Ombudsman Jawa Tengah, Sabaruddin Hulu. Foto: Sutini/Elshinta
Komisioner Ombudsman Jawa Tengah, Sabaruddin Hulu. Foto: Sutini/Elshinta

Elshinta.com - Ombudsman Jawa Tengah menegaskan para penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kudus dapat bernafas lega setelah adanya keputusan terkait status mereka dan mendapat tunjangan layaknya aparatur sipil negara (ASN).

“Tunjangan akan segera mencair bagi penyuluh KB karena sudah ada landasan hukumnya. Kami juga sudah berkonsultasi dengan BPK Jateng yang menyatakan tidak ada kesalahan administrasi,” kata Komisioner Ombudsman Jawa Tengah, Sabaruddin Hulu, Rabu (5/12), dilaporkan Kontributor Elshinta Sutini.

Menurutnya, persoalan tuntutan tunjangan oleh para penyuluh KB di Kudus akan segera terlunasi sebelum tutup anggaran 2018. "Bulan Desember ini akan cair, tadi Bupati sudah menyepakati," imbuhnya.

Baca juga: Kasus UGM, Ombudsman: Aparat penegak hukum mestinya tak tinggal diam

Ia menjelaskan, tunjangan yang dicairkan ada sekitar Rp600 juta yang diambilkan dari APBD kabupaten Kudus. Tunjangan tersebut akan dicairkan untuk 37 penyuluh KB yang selama setahun tidak mendapatkan tunjangan karena ketidakjelasan status mereka. 

Polemik ini bermula saat Pemkab Kudus mulai melimpahkan tanggung jawab 37 penyuluh KB yang sebelumnya pegawai daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pasca adanya SOTK baru. Namun perihal gaji dan tunjangan mereka masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sampai 2017 berakhir. Sehingga para penyuluh KB tersebut melaporkan nasib mereka ke Ombudsman Jateng.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 22:06 WIB

Kapolsek Medan Timur gelar rakor penanganan pelanggaran Pemilu

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:47 WIB

Pengurus RT dan RW di Sukoharjo berseragam

Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 21:36 WIB

Gaet pemilih pemula, KPU Langkat `Goes to School`

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:24 WIB

Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:13 WIB

Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Kakorlantas pantau jalur mudik

Elshinta.com - Ombudsman Jawa Tengah menegaskan para penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kudus dapat bernafas lega setelah adanya keputusan terkait status mereka dan mendapat tunjangan layaknya aparatur sipil negara (ASN).

“Tunjangan akan segera mencair bagi penyuluh KB karena sudah ada landasan hukumnya. Kami juga sudah berkonsultasi dengan BPK Jateng yang menyatakan tidak ada kesalahan administrasi,” kata Komisioner Ombudsman Jawa Tengah, Sabaruddin Hulu, Rabu (5/12), dilaporkan Kontributor Elshinta Sutini.

Menurutnya, persoalan tuntutan tunjangan oleh para penyuluh KB di Kudus akan segera terlunasi sebelum tutup anggaran 2018. "Bulan Desember ini akan cair, tadi Bupati sudah menyepakati," imbuhnya.

Baca juga: Kasus UGM, Ombudsman: Aparat penegak hukum mestinya tak tinggal diam

Ia menjelaskan, tunjangan yang dicairkan ada sekitar Rp600 juta yang diambilkan dari APBD kabupaten Kudus. Tunjangan tersebut akan dicairkan untuk 37 penyuluh KB yang selama setahun tidak mendapatkan tunjangan karena ketidakjelasan status mereka. 

Polemik ini bermula saat Pemkab Kudus mulai melimpahkan tanggung jawab 37 penyuluh KB yang sebelumnya pegawai daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pasca adanya SOTK baru. Namun perihal gaji dan tunjangan mereka masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sampai 2017 berakhir. Sehingga para penyuluh KB tersebut melaporkan nasib mereka ke Ombudsman Jateng.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com