Jumat, 14 Desember 2018 | 16:05 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Anggota Bawaslu tegaskan netral dan profesional

Kamis, 06 Desember 2018 - 10:42 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo. Sumber Foto: https://bit.ly/2rp6Rat
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo. Sumber Foto: https://bit.ly/2rp6Rat

Elshinta.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan dirinya netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya terkait pernyataannya tidak terdapat pelanggaran pemilu dalam reuni 212.

Dalam menjadi anggota Bawaslu, dikatakannya, ia melalui proses yang panjang dan seleksi dilakukan orang-orang yang kompeten dan kredibel di bidangnya.

"Saya kira saya sudah melalui proses itu. Tidak ada yang perlu diragukan soal netralitas dan integritas saya apalagi soal profesionalitas," kata Ratna Dewi usai Rapat Koordinasi Nasional Sentra Gakkumdu di Jakarta, Rabu (5/12) malam.

Selama ini tidak ada yang ditutupinya dan rekam jejaknya sejak menjadi panwas di Palu hingga menjadi anggota Bawaslu RI terbuka untuk publik. Selain itu, ia mengatakan anggota Bawaslu pun diawasi Badan Intelijen Negara (BIN).

Ia enggan menanggapi hal terkait suaminya menjadi peserta reuni 212 dan menekankan hal tersebut tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota Bawaslu.

Baca juga: Bawaslu ajak perangi diskriminasi disabilitas saat Pemilu 2019

Pernyataannya bahwa reuni 212 tidak melanggar pemilu didasari pada saat calon presiden Prabowo Subianto berada di panggung kegiatan nonkampanye itu tidak menyampaikan visi dan misi. "Saya menyatakan saat kegiatan ketika diberi kesempatan menyampaikan pidato Prabowo tidak menyampaikan visi, misi dan program yang merupakan unsur kampanye," ucap Ratna Dewi, seperti dikutip dari Antara.

Prabowo yang menjadi sorotannya karena merupakan calon presiden yang menghadiri kegiatan itu sehingga kehadirannya perlu dipastikan tidak untuk berkampanye.

Sebelumnya, Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri) melaporkan Ratna Dewi Pettalolo dan Komisiner Bawaslu DKI Puadi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan pernyataan kepada media mengenai aksi reuni 212 karena dinilai melanggar kode etik.

Japri menilai seharusnya sebelum menyampaikan pernyataan tersebut, anggota Bawaslu perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kejadian tersebut.

Terkait hal itu Ratna Dewi mengatakan verifikasi dilakukan ketika Bawaslu menemukan pelanggaran yang didapatkan dari pengawasan aktif di lapangan, sementara tidak ditemukan pelanggaran. "Sebagai penyelenggara saya melaksanakan tugas sesuai aturan, tindakan dan keterangan memiliki dasar kuat," kata Ratna Dewi Pettalolo.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kesehatan | 14 Desember 2018 - 15:45 WIB

Hindari kanker dengan menghindari barang ini di ruangan Anda

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 15:27 WIB

Perbaikan Polsek Ciracas ditargetkan selesai pekan ini

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 15:19 WIB

Kemhan gelar Bela Negara Run 2018

Kriminalitas | 14 Desember 2018 - 15:09 WIB

Bareskrim tangkap enam tersangka pembawa 22 kg sabu asal Malaysia

Elshinta.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan dirinya netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya terkait pernyataannya tidak terdapat pelanggaran pemilu dalam reuni 212.

Dalam menjadi anggota Bawaslu, dikatakannya, ia melalui proses yang panjang dan seleksi dilakukan orang-orang yang kompeten dan kredibel di bidangnya.

"Saya kira saya sudah melalui proses itu. Tidak ada yang perlu diragukan soal netralitas dan integritas saya apalagi soal profesionalitas," kata Ratna Dewi usai Rapat Koordinasi Nasional Sentra Gakkumdu di Jakarta, Rabu (5/12) malam.

Selama ini tidak ada yang ditutupinya dan rekam jejaknya sejak menjadi panwas di Palu hingga menjadi anggota Bawaslu RI terbuka untuk publik. Selain itu, ia mengatakan anggota Bawaslu pun diawasi Badan Intelijen Negara (BIN).

Ia enggan menanggapi hal terkait suaminya menjadi peserta reuni 212 dan menekankan hal tersebut tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota Bawaslu.

Baca juga: Bawaslu ajak perangi diskriminasi disabilitas saat Pemilu 2019

Pernyataannya bahwa reuni 212 tidak melanggar pemilu didasari pada saat calon presiden Prabowo Subianto berada di panggung kegiatan nonkampanye itu tidak menyampaikan visi dan misi. "Saya menyatakan saat kegiatan ketika diberi kesempatan menyampaikan pidato Prabowo tidak menyampaikan visi, misi dan program yang merupakan unsur kampanye," ucap Ratna Dewi, seperti dikutip dari Antara.

Prabowo yang menjadi sorotannya karena merupakan calon presiden yang menghadiri kegiatan itu sehingga kehadirannya perlu dipastikan tidak untuk berkampanye.

Sebelumnya, Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri) melaporkan Ratna Dewi Pettalolo dan Komisiner Bawaslu DKI Puadi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan pernyataan kepada media mengenai aksi reuni 212 karena dinilai melanggar kode etik.

Japri menilai seharusnya sebelum menyampaikan pernyataan tersebut, anggota Bawaslu perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kejadian tersebut.

Terkait hal itu Ratna Dewi mengatakan verifikasi dilakukan ketika Bawaslu menemukan pelanggaran yang didapatkan dari pengawasan aktif di lapangan, sementara tidak ditemukan pelanggaran. "Sebagai penyelenggara saya melaksanakan tugas sesuai aturan, tindakan dan keterangan memiliki dasar kuat," kata Ratna Dewi Pettalolo.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Rabu, 12 Desember 2018 - 13:00 WIB

Pemilih gangguan jiwa di Gorontalo capai 525 orang

Rabu, 12 Desember 2018 - 08:30 WIB

Sumbar peringkat ketiga nasional rawan Pemilu

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:59 WIB

Tommy Soeharto dikukuhkan sebagai anak adat Sentani

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:49 WIB

290 penyandang disabilitas tercatat di DPTHP-2 Binjai

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com