Senin, 17 Desember 2018 | 04:19 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Surabaya revisi Perda untuk pertajam sanksi merokok

Kamis, 06 Desember 2018 - 13:51 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2KW7NMi
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2KW7NMi

Elshinta.com - Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota Surabaya, Jawa Timur, akan mempertajam sanksi bagi warga yang merokok secara sembarangan dengan denda hingga Rp250.000 menurut Panitia Khusus Revisi Perda 5/2008 DPRD Surabaya.

"Kami akan mempertajam untuk sanksi denda dalam draf revisi Perda 5/2008 ini," kata Ketua Panitia Khusus Revisi Perda 5/2008 DPRD Surabaya Junaedi kepada Antara Surabaya, Kamis (6/12).

Dalam draf rancangan revisi peraturan daerah itu ada 15 hingga 16 pasal yang memuat aturan tentang larangan merokok, termasuk ketentuan mengenai tempat larangan merokok serta pengawas atau penegak aturan tentang larangan merokok itu.

Pada peraturan yang lama kawasan tanpa rokok meliputi sarana kesehatan, tempat belajar-mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Draf revisi rancangan peraturan daerah menambahkan tempat baru seperti tempat kerja.

"Kami akan mempertegas untuk tempat kerja ini hanya sebatas pada ruang lingkup Pemkot Surabaya saja atau perusahaan swasta lainnya. Begitu juga tempat lainnya, ini kami minta Dinkes untuk menjabarkan," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Soal sanksi, politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, revisi akan mencakup pengenaan denda administrasi kepada orang yang merokok di tempat terlarang serta pengelola tempat tersebut. Pengelola tempat umum yang tidak memasang tanda larangan merokok juga bisa kena denda Rp50 juta dan orang yang kedapatan merokok di kawasan tanpa rokok bisa kena denda Rp250 ribu menurut draf revisi peraturan daerah.

"Akan dibahas mengenai nominal dari denda merokok itu. Kalau denda Rp50 juta itu mengacu dari pemerintah pusat, tapi yang Rp250 ribu ini rumusannya dari mana? Karena Perda ini untuk membatasi, bukan melarang orang merokok," kata Junaedi.

Ia juga menekankan pentingnya mempertegas peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, dalam menegakkan peraturan daerah tersebut.

Menurut dia selama ini penerapan Perda 5/2008 kurang efektif dan penegakan aturannya tidak maksimal. Sanksi bagi perokok yang melanggar peraturan pun, ia melanjutkan, selama ini hanya teguran lisan, imbauan, arahan dan binaan saja. "Dalam revisi perda ini akan diperkuat," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini.

Dalam revisi peraturan daerah tersebut, dia menambahkan, Dinas Kesehatan juga mengusulkan perubahan nama peraturan menjadi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Indonesia | 16 Desember 2018 - 21:50 WIB

Persewar Papua tahan imbang Persik Kediri 1-1

Afrika | 16 Desember 2018 - 21:39 WIB

Dubes: Pasar Afrika capai Rp7.900 triliun

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 21:25 WIB

Presiden minta aparat kemanan serius tangani pembalakan liar

Aktual Pemilu | 16 Desember 2018 - 21:12 WIB

KPU Bantul peroleh 70 kotak suara rusak

Kecelakaan | 16 Desember 2018 - 20:50 WIB

Anggota Polres Mojokerto tewas akibat kecelakaan

Otomotif | 16 Desember 2018 - 20:37 WIB

Perhatikan hal ini jika berkendara saat hujan

Elshinta.com - Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota Surabaya, Jawa Timur, akan mempertajam sanksi bagi warga yang merokok secara sembarangan dengan denda hingga Rp250.000 menurut Panitia Khusus Revisi Perda 5/2008 DPRD Surabaya.

"Kami akan mempertajam untuk sanksi denda dalam draf revisi Perda 5/2008 ini," kata Ketua Panitia Khusus Revisi Perda 5/2008 DPRD Surabaya Junaedi kepada Antara Surabaya, Kamis (6/12).

Dalam draf rancangan revisi peraturan daerah itu ada 15 hingga 16 pasal yang memuat aturan tentang larangan merokok, termasuk ketentuan mengenai tempat larangan merokok serta pengawas atau penegak aturan tentang larangan merokok itu.

Pada peraturan yang lama kawasan tanpa rokok meliputi sarana kesehatan, tempat belajar-mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Draf revisi rancangan peraturan daerah menambahkan tempat baru seperti tempat kerja.

"Kami akan mempertegas untuk tempat kerja ini hanya sebatas pada ruang lingkup Pemkot Surabaya saja atau perusahaan swasta lainnya. Begitu juga tempat lainnya, ini kami minta Dinkes untuk menjabarkan," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Soal sanksi, politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, revisi akan mencakup pengenaan denda administrasi kepada orang yang merokok di tempat terlarang serta pengelola tempat tersebut. Pengelola tempat umum yang tidak memasang tanda larangan merokok juga bisa kena denda Rp50 juta dan orang yang kedapatan merokok di kawasan tanpa rokok bisa kena denda Rp250 ribu menurut draf revisi peraturan daerah.

"Akan dibahas mengenai nominal dari denda merokok itu. Kalau denda Rp50 juta itu mengacu dari pemerintah pusat, tapi yang Rp250 ribu ini rumusannya dari mana? Karena Perda ini untuk membatasi, bukan melarang orang merokok," kata Junaedi.

Ia juga menekankan pentingnya mempertegas peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, dalam menegakkan peraturan daerah tersebut.

Menurut dia selama ini penerapan Perda 5/2008 kurang efektif dan penegakan aturannya tidak maksimal. Sanksi bagi perokok yang melanggar peraturan pun, ia melanjutkan, selama ini hanya teguran lisan, imbauan, arahan dan binaan saja. "Dalam revisi perda ini akan diperkuat," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini.

Dalam revisi peraturan daerah tersebut, dia menambahkan, Dinas Kesehatan juga mengusulkan perubahan nama peraturan menjadi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 20:12 WIB

Polisi akan periksa saksi ahli kasus blangko KTP-el

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:38 WIB

Menteri PPPA: Belum ada daerah layak anak

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:26 WIB

PDAM Tirtanadi launching SMS Gateway bagi pelanggan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com