Jumat, 14 Desember 2018 | 16:02 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Pokja pengarusutamaan gender pastikan kesamaan akses bagi perempuan

Kamis, 06 Desember 2018 - 14:07 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Sumber foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta
Sumber foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta

Elshinta.com - Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu komitmen nasional dalam meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Negara pun menjamin pelaksanaan komitmen tersebut.

“Kita harus memastikan bahwa kaum perempuan memperoleh kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dan setara dari hasil pembangunan yang dilaksanakan,” kata Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Edy Susanto usai pembukaan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dan pembentukan pokja pengarusutamaan gender di Sentani, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (6/12).

Menurut Edy, sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah dengan menerapkan strategis pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Pengarustamaan gender telah menjadi kebijakan pemerintah dengan telah diterbitkannya instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

“Inpres ini telah mengamanatkan kepada seluruh menteri, kepala lembaga non kementerian, gubernur, bupati dan wali kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan program-program,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Maria Bano mengatakan, fungsi dari pembentukan pokja ini dimana program dan kegiatan harus melibatkan laki-laki dan perempuan sampai dengan keuangan, sehingga diketahaui berapa perempuan yang menikmati atau yang mendapatkan dana di Kabupaten Jayapura. “Kegiatan ini juga sebagai monitoring dan evaluasi sejauh mana  presentase keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan. Pada kegiatan ini kita fokus pada penguatan baru dibentuk agar mereka lebih memahaminya,” ujarnya.

Ia berharap dalam penguatan dan pembentukan pokja perempuan ini bisa berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebijakan-kebijakan nasional maupun OPD masing-masing daerah.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kesehatan | 14 Desember 2018 - 15:45 WIB

Hindari kanker dengan menghindari barang ini di ruangan Anda

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 15:27 WIB

Perbaikan Polsek Ciracas ditargetkan selesai pekan ini

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 15:19 WIB

Kemhan gelar Bela Negara Run 2018

Kriminalitas | 14 Desember 2018 - 15:09 WIB

Bareskrim tangkap enam tersangka pembawa 22 kg sabu asal Malaysia

Elshinta.com - Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu komitmen nasional dalam meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Negara pun menjamin pelaksanaan komitmen tersebut.

“Kita harus memastikan bahwa kaum perempuan memperoleh kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dan setara dari hasil pembangunan yang dilaksanakan,” kata Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Edy Susanto usai pembukaan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dan pembentukan pokja pengarusutamaan gender di Sentani, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (6/12).

Menurut Edy, sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah dengan menerapkan strategis pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Pengarustamaan gender telah menjadi kebijakan pemerintah dengan telah diterbitkannya instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

“Inpres ini telah mengamanatkan kepada seluruh menteri, kepala lembaga non kementerian, gubernur, bupati dan wali kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan program-program,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Maria Bano mengatakan, fungsi dari pembentukan pokja ini dimana program dan kegiatan harus melibatkan laki-laki dan perempuan sampai dengan keuangan, sehingga diketahaui berapa perempuan yang menikmati atau yang mendapatkan dana di Kabupaten Jayapura. “Kegiatan ini juga sebagai monitoring dan evaluasi sejauh mana  presentase keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan. Pada kegiatan ini kita fokus pada penguatan baru dibentuk agar mereka lebih memahaminya,” ujarnya.

Ia berharap dalam penguatan dan pembentukan pokja perempuan ini bisa berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebijakan-kebijakan nasional maupun OPD masing-masing daerah.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 15:27 WIB

Perbaikan Polsek Ciracas ditargetkan selesai pekan ini

Jumat, 14 Desember 2018 - 15:19 WIB

Kemhan gelar Bela Negara Run 2018

Jumat, 14 Desember 2018 - 14:58 WIB

KPK periksa dua hakim PN Jaksel

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com