Senin, 17 Desember 2018 | 04:18 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

FPPD Boven Digoel minta tim seleksi KPU gugurkan 3 nama

Kamis, 06 Desember 2018 - 14:37 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Sumber foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta
Sumber foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta

Elshinta.com - Forum Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD) Kabupaten Boven Digoel meminta Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel menggugurkan tiga nama calon Komisioner KPU yang sementara mengikuti tahapan seleksi di KPU.

Koordinator Forum Pemuda Peduli Demokrasi Kabupaten Boven Digoel, Xaverius Nanawot mengatakan, permintaan ini dilakukan karena ketiganya pernah melakukan pelanggaran kode etik saat menjabat sebagai Komisioner KPU di periode sebelumnya. Ketiga orang tersebut yakni Manfret Naa, Pomi Bukkang, dan Zeivenson Lomban.

"Mereka ini pernah diberikan sanksi peringatan keras bahkan diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) pada pilkada tahun 2016 lalu. Untuk itu kami minta agar ketiganya di gugurkan," ujar Xaverius Nanawot kepada awak media termasuk Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan di Jayapura, Kamis (6/12).

Di tempat yang sama Hendrikus Amo selaku perwakilan mahasiswa dan pemuda Papua Selatan juga mempertanyakan ketiga orang yang sudah cacat hukum ini diakomodir masuk dalam seleksi KPU. "Kita harus lihat ke depan bahwa yang terpilih nanti akan berdampak pada dinamika pembangunan. Tetapi jika yang terpilih adalah orang yang sudah cacat hukum, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi money politics dan lainnya. Untuk itu kita harap ketiga orang ini digugurkan," tuturnya.

Dikatakannya, apabila permintaan ini tidak direspon, maka pihaknya akan melakukan aksi demo di KPU Provinsi Papua meminta dipertimbangkan karena cacat hukum.

Sementara itu, Wilmarkus Yamop selaku perwakilan mahasiswa Boven Digoel menyampaikan, bahwa mahasiswa tidak menginginkan oknum yang sudah cacat hukum menjabat sebagai Komisioner KPU Boven Digoel. "Kita tidak ingin ada orang yang sudah cacat hukum menjabat Komisioner KPU, karena akan membuat proses demokrasi tidak berjalan baik khususnya di daerah Boven Digoel," ujarnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Indonesia | 16 Desember 2018 - 21:50 WIB

Persewar Papua tahan imbang Persik Kediri 1-1

Afrika | 16 Desember 2018 - 21:39 WIB

Dubes: Pasar Afrika capai Rp7.900 triliun

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 21:25 WIB

Presiden minta aparat kemanan serius tangani pembalakan liar

Aktual Pemilu | 16 Desember 2018 - 21:12 WIB

KPU Bantul peroleh 70 kotak suara rusak

Kecelakaan | 16 Desember 2018 - 20:50 WIB

Anggota Polres Mojokerto tewas akibat kecelakaan

Otomotif | 16 Desember 2018 - 20:37 WIB

Perhatikan hal ini jika berkendara saat hujan

Elshinta.com - Forum Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD) Kabupaten Boven Digoel meminta Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel menggugurkan tiga nama calon Komisioner KPU yang sementara mengikuti tahapan seleksi di KPU.

Koordinator Forum Pemuda Peduli Demokrasi Kabupaten Boven Digoel, Xaverius Nanawot mengatakan, permintaan ini dilakukan karena ketiganya pernah melakukan pelanggaran kode etik saat menjabat sebagai Komisioner KPU di periode sebelumnya. Ketiga orang tersebut yakni Manfret Naa, Pomi Bukkang, dan Zeivenson Lomban.

"Mereka ini pernah diberikan sanksi peringatan keras bahkan diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) pada pilkada tahun 2016 lalu. Untuk itu kami minta agar ketiganya di gugurkan," ujar Xaverius Nanawot kepada awak media termasuk Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan di Jayapura, Kamis (6/12).

Di tempat yang sama Hendrikus Amo selaku perwakilan mahasiswa dan pemuda Papua Selatan juga mempertanyakan ketiga orang yang sudah cacat hukum ini diakomodir masuk dalam seleksi KPU. "Kita harus lihat ke depan bahwa yang terpilih nanti akan berdampak pada dinamika pembangunan. Tetapi jika yang terpilih adalah orang yang sudah cacat hukum, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi money politics dan lainnya. Untuk itu kita harap ketiga orang ini digugurkan," tuturnya.

Dikatakannya, apabila permintaan ini tidak direspon, maka pihaknya akan melakukan aksi demo di KPU Provinsi Papua meminta dipertimbangkan karena cacat hukum.

Sementara itu, Wilmarkus Yamop selaku perwakilan mahasiswa Boven Digoel menyampaikan, bahwa mahasiswa tidak menginginkan oknum yang sudah cacat hukum menjabat sebagai Komisioner KPU Boven Digoel. "Kita tidak ingin ada orang yang sudah cacat hukum menjabat Komisioner KPU, karena akan membuat proses demokrasi tidak berjalan baik khususnya di daerah Boven Digoel," ujarnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 20:12 WIB

Polisi akan periksa saksi ahli kasus blangko KTP-el

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:38 WIB

Menteri PPPA: Belum ada daerah layak anak

Minggu, 16 Desember 2018 - 19:26 WIB

PDAM Tirtanadi launching SMS Gateway bagi pelanggan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com