Jumat, 14 Desember 2018 | 20:38 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Kominfo koordinasi KPU-Bawaslu tindak konten pelanggaran pemilu

Kamis, 06 Desember 2018 - 15:55 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Logo Kominfo. Sumber Foto: http://bit.ly/2yGWu84
Logo Kominfo. Sumber Foto: http://bit.ly/2yGWu84

Elshinta.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam menindak langsung konten-konten yang termasuk dalam pelanggaran pemilu. 

"Dalam hal pengaturan konten, kami akan bertindak langsung kalau kontennya terkait perjudian dan pornografi. Kalau diluar itu, misalnya pelanggaran pemilu, kami tunggu instansi terkait dalam hal ini KPU dan Bawaslu," ujar Kepala seksi Infrastruktur Pengendalian Keamanan Internet Kominfo, Riko Ramada di Jakarta, Kamis (6/12).

Pernyataan Riko itu menjelaskan peran Kominfo terkait pengaturan konten, dalam diskusi publik bertajuk "Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019" di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

Riko mengatakan secara umum dalam pengaturan konten, Kominfo lebih banyak bersifat reaktif. Kominfo memiliki tim yang bekerja 24 jam setiap hari, untuk mencari dan membersihkan konten berita bohong, hoaks, disinformasi. Menurutnya tantangan Kominfo di 2019 cukup besar, karena Kominfo harus senantiasa bersikap netral sebagai institusi pemerintah, dan juga harus menjaga keamanan pemilu. 

Dia mengatakan, Menteri Kominfo Rudiantara telah menginstruksikan seluruh jajaran Kominfo untuk mengantisipasi konten yang berpotensi memecah-belah dan menimbulkan kericuhan. "Kami terus mengawasi dengan melihat potensi dan perkembangannya," jelasnya. Selain itu Kominfo juga terus melakukan pendidikan kepada masyarakat agar memiliki literasi digital lebih baik.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:36 WIB

BPJS Kesehatan-Tangsel targetkan UHC 95 persen penduduk

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:25 WIB

Bebani anggaran daerah, mobil dinas Pemkab Kudus dilelang

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Megapolitan | 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 19:55 WIB

Presiden Jokowi: Pembangunan jalan tol jangan hanya dilihat tolnya semata

Elshinta.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam menindak langsung konten-konten yang termasuk dalam pelanggaran pemilu. 

"Dalam hal pengaturan konten, kami akan bertindak langsung kalau kontennya terkait perjudian dan pornografi. Kalau diluar itu, misalnya pelanggaran pemilu, kami tunggu instansi terkait dalam hal ini KPU dan Bawaslu," ujar Kepala seksi Infrastruktur Pengendalian Keamanan Internet Kominfo, Riko Ramada di Jakarta, Kamis (6/12).

Pernyataan Riko itu menjelaskan peran Kominfo terkait pengaturan konten, dalam diskusi publik bertajuk "Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019" di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

Riko mengatakan secara umum dalam pengaturan konten, Kominfo lebih banyak bersifat reaktif. Kominfo memiliki tim yang bekerja 24 jam setiap hari, untuk mencari dan membersihkan konten berita bohong, hoaks, disinformasi. Menurutnya tantangan Kominfo di 2019 cukup besar, karena Kominfo harus senantiasa bersikap netral sebagai institusi pemerintah, dan juga harus menjaga keamanan pemilu. 

Dia mengatakan, Menteri Kominfo Rudiantara telah menginstruksikan seluruh jajaran Kominfo untuk mengantisipasi konten yang berpotensi memecah-belah dan menimbulkan kericuhan. "Kami terus mengawasi dengan melihat potensi dan perkembangannya," jelasnya. Selain itu Kominfo juga terus melakukan pendidikan kepada masyarakat agar memiliki literasi digital lebih baik.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com