Hukum adat dinilai gagal berikan keadilan pada perempuan korban kekerasan
Kamis, 06 Desember 2018 - 17:47 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2Pn7QBA

Elshinta.com - Ketua Panitia Bersama Konferensi Perempuan Timur (KPT) 2018, Maria Filiana Tahu, mengatakan, salah satu penyebab ketiadaan keadilan bagi perempuan di Indonesia bagian timur bila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan karena sebagian masyarakat masih kuat memegang hukum adat.

"Di wilayah timur, ada kebiasaan menyelesaikan persoalan dengan denda. Bisa denda uang, ternak atau tanah. Misal terjadi eksploitasi seksual yang membuat seorang perempuan hamil. Ini diselesaikan dengan denda sapi, tanah atau uang, selesai," kata dia, dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (6/12).

Menurut dia, denda secara adat seharusnya tidak menghilangkan tanggung jawab pidana seseorang dalam hukum. "Proses denda boleh dilakukan, tapi proses hukum harus ditegakkan," katanya.

Pihaknya pun mendorong keberpihakan pemerintah terhadap para perempuan korban tindak kekerasan. "Undang-undang KDRT sudah ada tapi penegakkannya masih belum merata sampai pelosok Indonesia. Percepatan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, saya kira akan sangat membantu menekan tindak kekerasan," katanya.

Pada 2017, Komnas Perempuan mencatat ada sebanyak 2.796 kasus kekerasan terhadap perempuan yang laporannya berasal dari Indonesia bagian timur.

Tingginya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia Timur secara tidak langsung telah meningkatkan kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, kematian pada persalinan, gizi buruk, putus sekolah dan perdagangan anak, dikutip Antara.

Tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia juga masih tergolong tinggi. Data Badan Pusat Statistik pada 2018 menunjukkan, jumlah orang miskin tercatat 9,82 persen dari total penduduk Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia yakni Maluku dan Papua tercatat 21,2 persen; Bali dan Nusa Tenggara 14 persen, Sulawesi 10,64 persen dan Kalimantan 6,9 persen.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 26 Maret 2019 - 21:35 WIB
Elshinta.com -Sedikitnya 10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Arutmin I...
Selasa, 26 Maret 2019 - 21:14 WIB
Elshinta.com -Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan 72,4 persen jalan di provinsi ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 19:43 WIB
Elshinta.com -Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama memberikan sanksi kepada ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 19:35 WIB
Elshinta.com - Lembaga survei Indomedia Poll membongkar profil dan visi kebangsaan caleg-caleg ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 17:46 WIB
Elshinta.com - Konsumsi elpiji non subsidi di wilayah DI Yogyakarta mengalami tren peningk...
Selasa, 26 Maret 2019 - 15:43 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (26/3) melakukan pemeri...
Selasa, 26 Maret 2019 - 15:25 WIB
Elshinta.com -Bupati Majalengka, Karna Sobahi, resmi meluncurkan `Majalengka Raharja Quick Resp...
Selasa, 26 Maret 2019 - 14:55 WIB
Elshinta.com -Wakil Bupati Lumajang Jawa Timur, Indah Amperawati mengatakan orang yang mendapat...
Selasa, 26 Maret 2019 - 14:05 WIB
Elshinta.com - Hakim Konstitusi Aswanto hari ini, Selasa (26/3) mengucapkan sumpah sebagai...
Selasa, 26 Maret 2019 - 12:44 WIB
Elshinta.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat kecewa atas sikap Uni Eropa dalam meng...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)