Minggu, 16 Desember 2018 | 00:26 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

KPK: Penting hak politik Zumi Zola dicabut

Kamis, 06 Desember 2018 - 21:05 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi, Zumi Zola. Sumber foto: https://bit.ly/2BU7mPJ
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi, Zumi Zola. Sumber foto: https://bit.ly/2BU7mPJ

Elshinta.com - KPK menilai pencabutan hak politik Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola merupakan hal yang penting.

"Poin yang juga penting saya kira adalah selain jangka waktu pidana penjaranya tetapi tentang pidana pencabutan hak politik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12). 

Gubernur Jambi 2016-2021, Zumi Zola Zulkifli, divonis enam penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Majelis hakim juga menjatuhkan tambahan pidana untuk Zumi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Menurut Diansyah, pencabutan hak politik itu penting bahkan KPK mengharapkan hal itu bisa menjadi standar di seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik. "Karena hal itu berangkat dari pemahaman ketika yang dipilih oleh rakyat melakukan korupsi itu sama saja artinya mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat tersebut sehingga wajar kalau hak politiknya dicabut hingga waktu batasan tertentu," ucap dia, dikutip Antara.

Zumi terbukti melanggar pasal 12 B dan pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Peristiwa Hari Ini | 15 Desember 2018 - 23:56 WIB

Kabar duka, Rois Syuriah PCNU Malang, KH Buchori Amin meninggal dunia

Kriminalitas | 15 Desember 2018 - 21:59 WIB

Petani mengeluh sayurannya banyak dicuri

Politik | 15 Desember 2018 - 21:39 WIB

PDI Perjuangan sanggah tuduhan pengrusakan bendera Demokrat

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 21:07 WIB

KPU soal kotak suara berbahan karton

Elshinta.com - KPK menilai pencabutan hak politik Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola merupakan hal yang penting.

"Poin yang juga penting saya kira adalah selain jangka waktu pidana penjaranya tetapi tentang pidana pencabutan hak politik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12). 

Gubernur Jambi 2016-2021, Zumi Zola Zulkifli, divonis enam penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Majelis hakim juga menjatuhkan tambahan pidana untuk Zumi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Menurut Diansyah, pencabutan hak politik itu penting bahkan KPK mengharapkan hal itu bisa menjadi standar di seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik. "Karena hal itu berangkat dari pemahaman ketika yang dipilih oleh rakyat melakukan korupsi itu sama saja artinya mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat tersebut sehingga wajar kalau hak politiknya dicabut hingga waktu batasan tertentu," ucap dia, dikutip Antara.

Zumi terbukti melanggar pasal 12 B dan pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com