KPK: Penting hak politik Zumi Zola dicabut
Elshinta
Kamis, 06 Desember 2018 - 21:05 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Sigit Kurniawan
KPK: Penting hak politik Zumi Zola dicabut
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi, Zumi Zola. Sumber foto: https://bit.ly/2BU7mPJ

Elshinta.com - KPK menilai pencabutan hak politik Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola merupakan hal yang penting.

"Poin yang juga penting saya kira adalah selain jangka waktu pidana penjaranya tetapi tentang pidana pencabutan hak politik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12). 

Gubernur Jambi 2016-2021, Zumi Zola Zulkifli, divonis enam penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Majelis hakim juga menjatuhkan tambahan pidana untuk Zumi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Menurut Diansyah, pencabutan hak politik itu penting bahkan KPK mengharapkan hal itu bisa menjadi standar di seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik. "Karena hal itu berangkat dari pemahaman ketika yang dipilih oleh rakyat melakukan korupsi itu sama saja artinya mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat tersebut sehingga wajar kalau hak politiknya dicabut hingga waktu batasan tertentu," ucap dia, dikutip Antara.

Zumi terbukti melanggar pasal 12 B dan pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Soal amnesti Baiq Nuril, Presiden sudah surati DPR
Selasa, 16 Juli 2019 - 19:35 WIB
Elshinta.com - Surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 15 Juli 2019 yang beris...
Idrus Marham keluar rutan dan bersantai tiga jam di kedai kopi
Selasa, 16 Juli 2019 - 17:09 WIB
Elshinta.com - Tahanan Rumah Tahanan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Idrus Marha...
KPK periksa mantan koordinator Tim Pengarah Bantuan Hukum KKSK
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:37 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengukapkan, Penyidik Komisi Pemberantasan K...
Jaksa amankan terpidana korupsi pembangunan kantor BPN Aceh Timur
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:12 WIB
Elshinta.com - Kejaksaan Negeri Aceh Timur menangkap terpidana kasus korupsi pembangunan k...
KPK terapkan zero tolerance terhadap pelanggaran
Selasa, 16 Juli 2019 - 11:55 WIB
Elshinta.com - Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK menerapkan zero tolerance t...
Terkait pengungkapan kasus Novel dan kerusuhan 21-22 Mei, ini kata Polri
Selasa, 16 Juli 2019 - 11:34 WIB
Elshinta.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Dedi Pr...
MA tidak dapat menerima permohonan Prabowo-Sandi
Selasa, 16 Juli 2019 - 09:30 WIB
Elshinta.com - Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro membenarkan bahwa MA telah me...
Presiden Jokowi telah kirim surat ke DPR terkait Baiq Nuril
Selasa, 16 Juli 2019 - 08:48 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat ke Ketua DPR RI, Seni...
Maqdir Ismail kecewa KPK melanjutkan proses hukum terhadap SN
Senin, 15 Juli 2019 - 18:02 WIB
Elshinta.com - Advokat Senior Maqdir Ismail merasa heran dan kecewa mendengar Komisi Pembe...
KPK periksa lagi Muhajidin terkait kasus Bowo Sidik
Senin, 15 Juli 2019 - 16:26 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK memeriksa lagi adik  ma...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)