Jumat, 14 Desember 2018 | 20:39 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Sebagian warga Nduga menolak kehadiran TNI-Polri

Jumat, 07 Desember 2018 - 06:47 WIB    |    Penulis : Rizky Sandra    |    Editor : Sigit Kurniawan
Aparat yang ditugaskan untuk melakukan evakuasi. Sumber foto: https://bit.ly/2Ee8nVi
Aparat yang ditugaskan untuk melakukan evakuasi. Sumber foto: https://bit.ly/2Ee8nVi

Elshinta.com - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Martuani Sormin mengatakan Nduga merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua yang sebagian warganya hingga kini menolak kehadiran TNI dan Polri.

"(Sebagian warga) Kabupaten Nduga sampai dengan hari ini menolak kehadiran TNI Polri. Bahkan yang lebih miris lagi, kami di Nduga hanya punya Polsek dan Pos Koramil," kata Kapolda di Timika, Jumat (07/12).

Kapolda mengatakan Kantor Polsek yang ada di wilayah rawan konflik bersenjata itu baru di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga.

Polda Papua telah menjajaki untuk meningkatkan status Polsek Kenyam menjadi Polres setelah ada permintaan dari Bupati Nduga Yarius Gwijangge yang telah menandatangani surat keputusan pelepasan tanah adat untuk pembangunan Mapolres Nduga.

Sementara rencana pembangunan Polsek Mapenduma juga menuai penolakan dari oknum warga setempat.

"Memang ada sebagian kecil yang menolak kehadiran TNI dan Polri di sana. Tapi kami pastikan bahwa yang sebagian kecil itu hanyalah oknum, bukan masyarakat yang menolak kehadiran TNI dan Polri," kata Irjen Sormin, dikutip Antara.

Dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Nduga, Polda Papua bersama Kodam XVII/Cenderawasih berkomitmen untuk segera menempatkan pasukan TNI dan Polri di wilayah tersebut.

Sebelum terjadi kasus pembantaian terhadap pekerja PT Istaka Karya di Gunung Kabo, Distrik Yall, beberapa kali terjadi tindak kekerasan terhadap warga sipil di Nduga yang ditengarai dilakukan oleh KKB. Seperti kasus penyekapan dan pelecehan seksual yang menimpa guru dan petugas kesehatan di Mapenduma.

Beberapa kali armada pesawat terbang perintis juga diberondong tembakan oleh KKB saat mendarat di Kenyam hingga menyebabkan seorang pilot terluka beberapa bulan lalu.

Atas kondisi yang tidak aman itu, beberapa waktu lalu Bupati Nduga Yarius Gwijangge menemui Kapolda Papua Irjen Polisi Martuani Sormin di Jayapura untuk meminta segera dibentuk Polres Nduga di Kenyam.

Bupati Nduga Yarius Gwijangge berjanji akan membantu sepenuhnya pembangunan Polres Mapolres Nduga dan Polsek Mapenduma.

"Saya sudah tanda tangan surat pelepasan tanah itu dan sedikit-sedikit sudah mulai dilakukan pembersihan, walau sebagian besar masih hutan," kata Yarius belum lama ini di Jayapura.

Bupati Nduga mendukung penuh langkah Polda Papua menumpas kelompok bersenjata yang sering berulah di daerahnya.

Pelaku kekerasan di Mapenduma harus ditangkap dan dilakukan penindakan hukum.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:36 WIB

BPJS Kesehatan-Tangsel targetkan UHC 95 persen penduduk

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:25 WIB

Bebani anggaran daerah, mobil dinas Pemkab Kudus dilelang

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Megapolitan | 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 19:55 WIB

Presiden Jokowi: Pembangunan jalan tol jangan hanya dilihat tolnya semata

Elshinta.com - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Martuani Sormin mengatakan Nduga merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua yang sebagian warganya hingga kini menolak kehadiran TNI dan Polri.

"(Sebagian warga) Kabupaten Nduga sampai dengan hari ini menolak kehadiran TNI Polri. Bahkan yang lebih miris lagi, kami di Nduga hanya punya Polsek dan Pos Koramil," kata Kapolda di Timika, Jumat (07/12).

Kapolda mengatakan Kantor Polsek yang ada di wilayah rawan konflik bersenjata itu baru di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga.

Polda Papua telah menjajaki untuk meningkatkan status Polsek Kenyam menjadi Polres setelah ada permintaan dari Bupati Nduga Yarius Gwijangge yang telah menandatangani surat keputusan pelepasan tanah adat untuk pembangunan Mapolres Nduga.

Sementara rencana pembangunan Polsek Mapenduma juga menuai penolakan dari oknum warga setempat.

"Memang ada sebagian kecil yang menolak kehadiran TNI dan Polri di sana. Tapi kami pastikan bahwa yang sebagian kecil itu hanyalah oknum, bukan masyarakat yang menolak kehadiran TNI dan Polri," kata Irjen Sormin, dikutip Antara.

Dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Nduga, Polda Papua bersama Kodam XVII/Cenderawasih berkomitmen untuk segera menempatkan pasukan TNI dan Polri di wilayah tersebut.

Sebelum terjadi kasus pembantaian terhadap pekerja PT Istaka Karya di Gunung Kabo, Distrik Yall, beberapa kali terjadi tindak kekerasan terhadap warga sipil di Nduga yang ditengarai dilakukan oleh KKB. Seperti kasus penyekapan dan pelecehan seksual yang menimpa guru dan petugas kesehatan di Mapenduma.

Beberapa kali armada pesawat terbang perintis juga diberondong tembakan oleh KKB saat mendarat di Kenyam hingga menyebabkan seorang pilot terluka beberapa bulan lalu.

Atas kondisi yang tidak aman itu, beberapa waktu lalu Bupati Nduga Yarius Gwijangge menemui Kapolda Papua Irjen Polisi Martuani Sormin di Jayapura untuk meminta segera dibentuk Polres Nduga di Kenyam.

Bupati Nduga Yarius Gwijangge berjanji akan membantu sepenuhnya pembangunan Polres Mapolres Nduga dan Polsek Mapenduma.

"Saya sudah tanda tangan surat pelepasan tanah itu dan sedikit-sedikit sudah mulai dilakukan pembersihan, walau sebagian besar masih hutan," kata Yarius belum lama ini di Jayapura.

Bupati Nduga mendukung penuh langkah Polda Papua menumpas kelompok bersenjata yang sering berulah di daerahnya.

Pelaku kekerasan di Mapenduma harus ditangkap dan dilakukan penindakan hukum.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Jumat, 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com