Senin, 17 Desember 2018 | 22:53 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Kemendagri: Tidak benar sistem pengamanan KTP elektronik jebol

Jumat, 07 Desember 2018 - 07:52 WIB    |    Penulis : Rizky Sandra    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2QgCL7S
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2QgCL7S

Elshinta.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah pemberitaan menyebutkan sistem pengamanan KTP elektronik (KTP-el) jebol terkait kasus jual beli blangko KTP elektronik.

"Tidak benar ada pemberitaan yang mengatakan sistem pengamanan KTP elektronik jebol," ujar Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulisnya yang di terima di Jakarta, Jumat (07/12).

Menurut dia, KTP elektronik tidak bisa dicetak sembarang tempat, karena harus menggunakan mesin cetak yang sudah diprogram secara khusus, dan mesin tersebut diproduksi secara khusus dan terbatas.

"Untuk mencetak KTP elektronik diperlukan input data tertentu hasil perekaman tentang data diri, sidik jari dan lain-lain, hanya jajaran Dukcapil yang punya akses database kependudukan untuk dapat mengisi menginput data tersebut ke dalam chip blangko KTP elektronik," ujarnya lagi, dikutip Antara.

Bahtiar menyebutkan, database kependudukan menggunakan network jaringan yang bersifat privat terbatas, bukan jaringan umum.

Ia pun meminta agar masyarakat yang tertipu beli blangko KTP-el itu, agar melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat atau pemda karena UU 24/2013 jelas mengatur bahwa urus KTP gratis atau tidak dipungut biaya.

"Jadi, tidak benar informasi yang menyatakan bahwa sistem pengamanan KTP elektronik jebol. Sistem KTP elektronik memiliki sistem keamanan yang sangat kuat dan berlapis," ujar Bahtiar lagi.

Setiap blangko KTP elektronik memiliki User ID atau nomor identitas chip yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis, sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko KTP-el dan yang siapa yang mencetaknya.

Mengenai persoalan kasus jual beli blangko KTP-el yang diduga hasil dari pencurian yang diduga kuat dilakukan oleh seseorang berinisial `NI`, kata dia pula, berdasarkan hasil identifikasi awal diduga yang bersangkutan kerabat mantan pejabat Dinas Dukcapil Kabupaten Tulangbawang, Lampung, dan saat ini kasus itu sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya.

"Setelah dilakukan pelacakan dan investigasi ditemukan bahwa diduga seseorang berinisial `NI` yang mencuri blangko KTP-el, sekitar bulan Maret 2018 karena pada tanggal 13 Maret 2018 blangko KTP-el diserahkan ke daerah dan blangko tersebut dicoba dijual sekarang," ujarnya. Jadi, ini jelas murni tindak pidana pencurian blangko KTP elektrobik yang coba dijual, ujar Kapuspen Kemendagri itu pula.

Permasalahan ini, ujar dia, perlu disikapi secara serius dan pelaku sudah diproses oleh pihak kepolisian. "Kami imbau agar tidak mempercayai informasi yang beredar di berbagai media sosial mengenai kasus jual beli dan penerbitan dokumen kependudukan ilegal yang dapat berpotensi meresahkan masyarakat, bahkan memunculkan persoalan lainnya," demikian Kapuspen Kemendagri Bahtiar.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 22:06 WIB

Kapolsek Medan Timur gelar rakor penanganan pelanggaran Pemilu

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:47 WIB

Pengurus RT dan RW di Sukoharjo berseragam

Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 21:36 WIB

Gaet pemilih pemula, KPU Langkat `Goes to School`

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:24 WIB

Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:13 WIB

Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Kakorlantas pantau jalur mudik

Elshinta.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah pemberitaan menyebutkan sistem pengamanan KTP elektronik (KTP-el) jebol terkait kasus jual beli blangko KTP elektronik.

"Tidak benar ada pemberitaan yang mengatakan sistem pengamanan KTP elektronik jebol," ujar Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulisnya yang di terima di Jakarta, Jumat (07/12).

Menurut dia, KTP elektronik tidak bisa dicetak sembarang tempat, karena harus menggunakan mesin cetak yang sudah diprogram secara khusus, dan mesin tersebut diproduksi secara khusus dan terbatas.

"Untuk mencetak KTP elektronik diperlukan input data tertentu hasil perekaman tentang data diri, sidik jari dan lain-lain, hanya jajaran Dukcapil yang punya akses database kependudukan untuk dapat mengisi menginput data tersebut ke dalam chip blangko KTP elektronik," ujarnya lagi, dikutip Antara.

Bahtiar menyebutkan, database kependudukan menggunakan network jaringan yang bersifat privat terbatas, bukan jaringan umum.

Ia pun meminta agar masyarakat yang tertipu beli blangko KTP-el itu, agar melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat atau pemda karena UU 24/2013 jelas mengatur bahwa urus KTP gratis atau tidak dipungut biaya.

"Jadi, tidak benar informasi yang menyatakan bahwa sistem pengamanan KTP elektronik jebol. Sistem KTP elektronik memiliki sistem keamanan yang sangat kuat dan berlapis," ujar Bahtiar lagi.

Setiap blangko KTP elektronik memiliki User ID atau nomor identitas chip yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis, sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko KTP-el dan yang siapa yang mencetaknya.

Mengenai persoalan kasus jual beli blangko KTP-el yang diduga hasil dari pencurian yang diduga kuat dilakukan oleh seseorang berinisial `NI`, kata dia pula, berdasarkan hasil identifikasi awal diduga yang bersangkutan kerabat mantan pejabat Dinas Dukcapil Kabupaten Tulangbawang, Lampung, dan saat ini kasus itu sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya.

"Setelah dilakukan pelacakan dan investigasi ditemukan bahwa diduga seseorang berinisial `NI` yang mencuri blangko KTP-el, sekitar bulan Maret 2018 karena pada tanggal 13 Maret 2018 blangko KTP-el diserahkan ke daerah dan blangko tersebut dicoba dijual sekarang," ujarnya. Jadi, ini jelas murni tindak pidana pencurian blangko KTP elektrobik yang coba dijual, ujar Kapuspen Kemendagri itu pula.

Permasalahan ini, ujar dia, perlu disikapi secara serius dan pelaku sudah diproses oleh pihak kepolisian. "Kami imbau agar tidak mempercayai informasi yang beredar di berbagai media sosial mengenai kasus jual beli dan penerbitan dokumen kependudukan ilegal yang dapat berpotensi meresahkan masyarakat, bahkan memunculkan persoalan lainnya," demikian Kapuspen Kemendagri Bahtiar.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com