Jumat, 14 Desember 2018 | 20:43 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

KPK dalami perizinan PT BAP di Kalteng

Jumat, 07 Desember 2018 - 12:28 WIB    |    Penulis : Rizky Sandra    |    Editor : Sigit Kurniawan
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber foto: https://bit.ly/2ElX3HA
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber foto: https://bit.ly/2ElX3HA

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses perizinan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) di Kalimantan Tengah dalam penyidikan kasus korupsi perizinan perkebunan kelapa sawit di wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Untuk mendalaminya, KPK pada Kamis (6/12) telah memeriksa Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Provinsi Kalteng Agustan Saining dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Provinsi Kalteng Agung Catur Prabowo.

"Kepada kedua saksi PNS penyidik mendalami terkait proses perizinan PT Binasawit Abadi Pratama di Kalteng," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (07/12).

Dua saksi itu diperiksa untuk tersangka Wakil Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS). Selain itu, KPK pada Kamis (6/12) juga memerika satu saksi lainnya untuk tersangka Edy Saputra Suradjat, yakni anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Syahrudin Durasid.

"Kepada saksi anggota DPRD Kalteng, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pemberian kepada para anggota DPRD Kalteng," ucap Febri, dikutip Antara.

Pada 27 Oktober 2018, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Tersangka yang diduga sebagai pihak penerima berjumlah empat orang, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Punding LH Bangkan (PUN), anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arisavanah (A), dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada (ER).

Sedangkan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS), CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA), dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy (TDS).

Diduga pemberian uang Rp240 juta oleh pengurus PT BAP kepada anggota DPRD Provinsi Kalteng terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Provinsi Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng Tahun 2018.

Diduga, selain Rp240 juta itu, anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng juga menerima pemberian-pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:36 WIB

BPJS Kesehatan-Tangsel targetkan UHC 95 persen penduduk

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:25 WIB

Bebani anggaran daerah, mobil dinas Pemkab Kudus dilelang

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Megapolitan | 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 19:55 WIB

Presiden Jokowi: Pembangunan jalan tol jangan hanya dilihat tolnya semata

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses perizinan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) di Kalimantan Tengah dalam penyidikan kasus korupsi perizinan perkebunan kelapa sawit di wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Untuk mendalaminya, KPK pada Kamis (6/12) telah memeriksa Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Provinsi Kalteng Agustan Saining dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Provinsi Kalteng Agung Catur Prabowo.

"Kepada kedua saksi PNS penyidik mendalami terkait proses perizinan PT Binasawit Abadi Pratama di Kalteng," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (07/12).

Dua saksi itu diperiksa untuk tersangka Wakil Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS). Selain itu, KPK pada Kamis (6/12) juga memerika satu saksi lainnya untuk tersangka Edy Saputra Suradjat, yakni anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Syahrudin Durasid.

"Kepada saksi anggota DPRD Kalteng, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pemberian kepada para anggota DPRD Kalteng," ucap Febri, dikutip Antara.

Pada 27 Oktober 2018, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Tersangka yang diduga sebagai pihak penerima berjumlah empat orang, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Punding LH Bangkan (PUN), anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arisavanah (A), dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada (ER).

Sedangkan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS), CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA), dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy (TDS).

Diduga pemberian uang Rp240 juta oleh pengurus PT BAP kepada anggota DPRD Provinsi Kalteng terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Provinsi Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng Tahun 2018.

Diduga, selain Rp240 juta itu, anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng juga menerima pemberian-pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Jumat, 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com