Senin, 17 Desember 2018 | 22:49 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Pendidikan

Mendikbud akui perhatian terhadap PAUD masih kurang

Jumat, 07 Desember 2018 - 19:38 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Sumber Foto: https://bit.ly/2PpW3Cz
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Sumber Foto: https://bit.ly/2PpW3Cz

Elshinta.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui bahwa perhatian pemerintah terhadap jenjang pendidikan anak usia dini masih kurang, terutama dari sisi anggaran.

"Sampai saat ini pemerintah belum memberikan banyak perhatian, itu bisa dilihat dari penyediaan anggaran dan keterlibatannya," kata Muhadjir Effendy saat membuka Dialog Kebijakan PAUD dan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 dan Penghargaan terhadap Sosok Pegiatan PAUD di Bandung, Jumat (7/12).

Jenjang pendidikan PAUD yang didirikan oleh swasta jumlahnya mencapai lebih dari 92.000 PAUD. Sedangkan TK/PAUD yang didirikan pemerintah berdadarkan data tahun 2015 sebanyak 3.138 lembaga. Namun demikian, Mendikbud optimistis alokasi anggaran pada pendidikan usia dini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama bagi para guru PAUD yang berperan besar mengantar masa depan anak-anak.

'Sejak tahun 2016 lalu kami sudah mengalokasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi guru-guru termasuk guru PAUD. Pada tahun 2018 nilainya sebesar Rp4,1 triliun dan tahun 2019 akan kami tingkatkan jumlahnya agar guru paud ikut merasakan manfaatnya," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, ujar Mendikbud pada kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendukung pendirian PAUD desa yang dibiayai dari dana desa.

"Kami berterima kasih untuk kerja sama dengan kementerian desa, tentunya kami berharap akan semakin memperluas penyelenggaraan paud hingga ke pelosok desa termasuk pembiayaannya bisa ditopang dari dana desa ," ujarnya.

"Lebih lanjut Mendikbud mengatakan kurangnya perhatian terhadap jenjang pra sekolah memang merupakan warisan dari zaman-zaman sebelumnya. Karena di Era Presiden Soeharto yang menjadi perhatian besar adalah pemberantasan buta huruf (PBH).

"Karena waktu era Pak Harto (Presiden Soeharto), ada kebijakan pemberantasan buta huruf, maka berdiri sekolah inpres, dibangun, sekarang di atas 100 ribu lebih, sementara SD Swasta hanya sekitar 12 ribu," ujarnya.

Lebih lanjut Mendikbud berjanji secara bertahap akan memberikan perhatian pada pendidikan usia dini karena investasi pada pendidikan anak usia dini yang merupakan 'usia emas" dipercaya sebagai salah satu investasi strategis bagi sebuah negara.

B Acara dialog kebijakan dan pemberian penghargaan dihadiri Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, Taufik Madjid, pejabat di lingkungan Kemdikbud dan para pegiat PAUD dan pendidikan keluarga.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 22:06 WIB

Kapolsek Medan Timur gelar rakor penanganan pelanggaran Pemilu

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:47 WIB

Pengurus RT dan RW di Sukoharjo berseragam

Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 21:36 WIB

Gaet pemilih pemula, KPU Langkat `Goes to School`

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:24 WIB

Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:13 WIB

Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Kakorlantas pantau jalur mudik

Elshinta.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui bahwa perhatian pemerintah terhadap jenjang pendidikan anak usia dini masih kurang, terutama dari sisi anggaran.

"Sampai saat ini pemerintah belum memberikan banyak perhatian, itu bisa dilihat dari penyediaan anggaran dan keterlibatannya," kata Muhadjir Effendy saat membuka Dialog Kebijakan PAUD dan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 dan Penghargaan terhadap Sosok Pegiatan PAUD di Bandung, Jumat (7/12).

Jenjang pendidikan PAUD yang didirikan oleh swasta jumlahnya mencapai lebih dari 92.000 PAUD. Sedangkan TK/PAUD yang didirikan pemerintah berdadarkan data tahun 2015 sebanyak 3.138 lembaga. Namun demikian, Mendikbud optimistis alokasi anggaran pada pendidikan usia dini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama bagi para guru PAUD yang berperan besar mengantar masa depan anak-anak.

'Sejak tahun 2016 lalu kami sudah mengalokasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi guru-guru termasuk guru PAUD. Pada tahun 2018 nilainya sebesar Rp4,1 triliun dan tahun 2019 akan kami tingkatkan jumlahnya agar guru paud ikut merasakan manfaatnya," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, ujar Mendikbud pada kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendukung pendirian PAUD desa yang dibiayai dari dana desa.

"Kami berterima kasih untuk kerja sama dengan kementerian desa, tentunya kami berharap akan semakin memperluas penyelenggaraan paud hingga ke pelosok desa termasuk pembiayaannya bisa ditopang dari dana desa ," ujarnya.

"Lebih lanjut Mendikbud mengatakan kurangnya perhatian terhadap jenjang pra sekolah memang merupakan warisan dari zaman-zaman sebelumnya. Karena di Era Presiden Soeharto yang menjadi perhatian besar adalah pemberantasan buta huruf (PBH).

"Karena waktu era Pak Harto (Presiden Soeharto), ada kebijakan pemberantasan buta huruf, maka berdiri sekolah inpres, dibangun, sekarang di atas 100 ribu lebih, sementara SD Swasta hanya sekitar 12 ribu," ujarnya.

Lebih lanjut Mendikbud berjanji secara bertahap akan memberikan perhatian pada pendidikan usia dini karena investasi pada pendidikan anak usia dini yang merupakan 'usia emas" dipercaya sebagai salah satu investasi strategis bagi sebuah negara.

B Acara dialog kebijakan dan pemberian penghargaan dihadiri Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, Taufik Madjid, pejabat di lingkungan Kemdikbud dan para pegiat PAUD dan pendidikan keluarga.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com