Minggu, 16 Desember 2018 | 00:25 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

Pemkot Bekasi belum bebastugaskan camat berstatus terdakwa

Jumat, 07 Desember 2018 - 18:58 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Dewi Rusiana
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2AVKvBK
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2AVKvBK

Elshinta.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, masih menantikan surat pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Bekasi untuk membebastugaskan Camat Pondokgede MD yang kini berstatus terdakwa atas dugaan penggelapan dokumen tanah.

"Status Camat Pondokgede MD saat ini resmi terdakwa. Akan tetapi, masih menunggu proses pengadilan," kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Bekasi Wahyudin di Bekasi, Jumat (7/12).

Menurut dia, berkas perkara dugaan pemalsuan akta tanah pada tahun 2017 yang diproses oleh Polres Metro Bekasi Kota saat ini sudah diselesaikan berkas perkaranya oleh Kejari Bekasi. Kejaksanaan, kata Wahyudi, telah menetapkan bahwa berkas perkaranya sudah P-21 atau siap untuk dipersidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi. "Sejak Kamis (29/11) berkas perkaranya sudah P-21 dan sudah diserahkan ke PN Bekasi berikut orangnya (MD)," katanya, dikutip Antara.

Meskipun demikian, Pemkot Bekasi hingga saat ini belum menerima berkas laporan dari Kejari Bekasi perihal pelimpahan kasus itu ke pengadilan. Meski MD saat ini sudah berstatus sebagai terdakwa, publik mempertanyakan alasan Pemkot Bekasi yang hingga kini belum membebastugaskan MD dari jabatannya sebagai Camat Pondokgede.

Situasi itu dikhawatirkan dapat memengaruhi segala bentuk keputusan pemerintah pada administrasi kecamatan bila terdakwa hingga kini masih dilegalkan menandatangi sejumlah surat keputusan serta kebijakan lainnya yang menyangkut institusi.

Menjawab kondisi itu, Wahyudin mengatakan bahwa Kejari Bekasi telah memberikan dispensasi terhadap terdakwa sebagai tahanan kota. "Kejari juga melihat bahwa terdakwa masih diperlukan perannya sebagai aparatur pemerintah yang melayani publik. Oleh karena iu, sampai sekarang, masih menduduki jabatan sebagai camat," katanya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Peristiwa Hari Ini | 15 Desember 2018 - 23:56 WIB

Kabar duka, Rois Syuriah PCNU Malang, KH Buchori Amin meninggal dunia

Kriminalitas | 15 Desember 2018 - 21:59 WIB

Petani mengeluh sayurannya banyak dicuri

Politik | 15 Desember 2018 - 21:39 WIB

PDI Perjuangan sanggah tuduhan pengrusakan bendera Demokrat

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 21:07 WIB

KPU soal kotak suara berbahan karton

Elshinta.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, masih menantikan surat pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Bekasi untuk membebastugaskan Camat Pondokgede MD yang kini berstatus terdakwa atas dugaan penggelapan dokumen tanah.

"Status Camat Pondokgede MD saat ini resmi terdakwa. Akan tetapi, masih menunggu proses pengadilan," kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Bekasi Wahyudin di Bekasi, Jumat (7/12).

Menurut dia, berkas perkara dugaan pemalsuan akta tanah pada tahun 2017 yang diproses oleh Polres Metro Bekasi Kota saat ini sudah diselesaikan berkas perkaranya oleh Kejari Bekasi. Kejaksanaan, kata Wahyudi, telah menetapkan bahwa berkas perkaranya sudah P-21 atau siap untuk dipersidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi. "Sejak Kamis (29/11) berkas perkaranya sudah P-21 dan sudah diserahkan ke PN Bekasi berikut orangnya (MD)," katanya, dikutip Antara.

Meskipun demikian, Pemkot Bekasi hingga saat ini belum menerima berkas laporan dari Kejari Bekasi perihal pelimpahan kasus itu ke pengadilan. Meski MD saat ini sudah berstatus sebagai terdakwa, publik mempertanyakan alasan Pemkot Bekasi yang hingga kini belum membebastugaskan MD dari jabatannya sebagai Camat Pondokgede.

Situasi itu dikhawatirkan dapat memengaruhi segala bentuk keputusan pemerintah pada administrasi kecamatan bila terdakwa hingga kini masih dilegalkan menandatangi sejumlah surat keputusan serta kebijakan lainnya yang menyangkut institusi.

Menjawab kondisi itu, Wahyudin mengatakan bahwa Kejari Bekasi telah memberikan dispensasi terhadap terdakwa sebagai tahanan kota. "Kejari juga melihat bahwa terdakwa masih diperlukan perannya sebagai aparatur pemerintah yang melayani publik. Oleh karena iu, sampai sekarang, masih menduduki jabatan sebagai camat," katanya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com