Jumat, 14 Desember 2018 | 20:41 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Sekjen MPR sebut desain ketatanegaraan harus sesuai dengan ideologi Pancasila

Jumat, 07 Desember 2018 - 20:22 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma'ruf Cahyono tampil sebagai pembicara dalam seminar
Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma'ruf Cahyono tampil sebagai pembicara dalam seminar "MPR dalam Mekanisme Demokrasi Pancasila". Sumber foto: https://bit.ly/2SxIYc2

Elshinta.com - Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dr. Ma'ruf Cahyono mengatakan desain sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, pernyataan itu disampaikan Ma’ruf dalam seminar nasional bertajuk "MPR dalam Mekanisme Demokrasi Pancasila" di Depok, Jawa Barat, Jumat (7/12).

"Desain ketatanegaraan Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pertanyaannya adalah apakah ideologi Pancasila sudah diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan," katanya dalam seminar yang digelar bersama oleh MPR dan Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Pancasila. 

Dalam rilis pers yang diterima Antara Jakarta, Ma'ruf menjelaskan bahwa MPR merupakan salah satu organ dalam sistem ketatanegaraan. Karena itu dalam seminar tersebut dibahas apakah MPR sebagai organ ketatanegaraan sudah sesuai dengan ideologi Pancasila, khususnya demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila, lanjut Ma'ruf, mengandung unsur-unsur penting yang berbeda dengan demokrasi bangsa-bangsa lain. Ada empat unsur penting dalam demokrasi Pancasila, yaitu unsur kebulatan pendapat atau mufakat, unsur musyawarah, unsur perwakilan, dan unsur hikmat kebijaksanaan.

"Unsur-unsur itu tidak kita temukan dalam demokrasi di negara-negara lain. Sejauh mana kekhasan demokrasi Pancasila itu mampu diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan," paparnya, dikutip Antara.

Bukan hanya dalam tataran sistem ketatanegaraan, unsur demokrasi Pancasila itu juga diimplementasikan di tataran dimensi lain. Misalnya dalam politik, ekonomi (demokrasi ekonomi Pancasila), sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Semua dimensi itu harus mengerucut pada demokrasi Pancasila.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:36 WIB

BPJS Kesehatan-Tangsel targetkan UHC 95 persen penduduk

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:25 WIB

Bebani anggaran daerah, mobil dinas Pemkab Kudus dilelang

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Megapolitan | 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 19:55 WIB

Presiden Jokowi: Pembangunan jalan tol jangan hanya dilihat tolnya semata

Elshinta.com - Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dr. Ma'ruf Cahyono mengatakan desain sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, pernyataan itu disampaikan Ma’ruf dalam seminar nasional bertajuk "MPR dalam Mekanisme Demokrasi Pancasila" di Depok, Jawa Barat, Jumat (7/12).

"Desain ketatanegaraan Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pertanyaannya adalah apakah ideologi Pancasila sudah diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan," katanya dalam seminar yang digelar bersama oleh MPR dan Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Pancasila. 

Dalam rilis pers yang diterima Antara Jakarta, Ma'ruf menjelaskan bahwa MPR merupakan salah satu organ dalam sistem ketatanegaraan. Karena itu dalam seminar tersebut dibahas apakah MPR sebagai organ ketatanegaraan sudah sesuai dengan ideologi Pancasila, khususnya demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila, lanjut Ma'ruf, mengandung unsur-unsur penting yang berbeda dengan demokrasi bangsa-bangsa lain. Ada empat unsur penting dalam demokrasi Pancasila, yaitu unsur kebulatan pendapat atau mufakat, unsur musyawarah, unsur perwakilan, dan unsur hikmat kebijaksanaan.

"Unsur-unsur itu tidak kita temukan dalam demokrasi di negara-negara lain. Sejauh mana kekhasan demokrasi Pancasila itu mampu diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan," paparnya, dikutip Antara.

Bukan hanya dalam tataran sistem ketatanegaraan, unsur demokrasi Pancasila itu juga diimplementasikan di tataran dimensi lain. Misalnya dalam politik, ekonomi (demokrasi ekonomi Pancasila), sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Semua dimensi itu harus mengerucut pada demokrasi Pancasila.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Jumat, 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com