Senin, 17 Desember 2018 | 22:55 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Pendidikan

Antisipasi pungli, bantuan kesejahteraan guru non ASN di Kudus melalui rekening 

Jumat, 07 Desember 2018 - 20:55 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Istimewa. Foto: Sutini/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Sutini/Radio Elshinta

Elshinta.com - Sebanyak 12 ribu guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) maupun Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus mendapatkan bantuan tunjangan kesejahteraan dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Dimana pencairan bantuan tersebut setiap bulannya akan langsung masuk ke rekening masing-masing guru. 

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat Setda Kudus Ali Rifai mengatakan, guru non ASN itu terdiri dari guru wiyata bakti berjumlah 3.185. Guru madrasah berjumlah 1.1081. Guru Tidak Tetap (GTT) berjumlah 937 orang. Guru TPQ berjumlah 3.489. Guru madrasah diniyah (Madin) berjumlah 2.501 orang. Dan guru non muslim atau sekolah minggu berjumlah 87 orang.

"Tunjangan ini akan cair awal tahun 2019 ke rekening masing- masing, dengan tujuan tidak ada potongan apapun atau pungli," ungkapnya disela-sela sosialisasi terhadap guru penerima bantuan diruang Setda Kudus, Jumat (7/12), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini.

Ali menjelaskan total keseluruhan anggaran sebesar Rp144 miliar. Setiap guru perbulan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta. "usulan guru yang mendapat bantuan diserahkan ke sekolah atau lembaga masin-masing. Pihaknya hanya memberikan persyaratan diantaranya tidak ASN, tidak sertifikasi, tidak dobel anggaran, dan aktif mengajar," paparnya. 

Adanya tunjangan kesejahteraan, menurut Ali diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kudus. Sebab selama ini diakui masih ada guru tidak mendapatkan gaji yang layak, sehingga tidak fokus mengajar. "Reward ini diharapkan memacu semangat para guru dalam mengajar serta dapat meningkatkan kualitas guru itu sendiri," katanya.

Terkait evaluasi terhadap para penerima bantuan akan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan. "Jika kinerjanya baik, bantuan akan dilanjutkan tetapi sebaliknya jika tidak sesuai aturan akan dihentikan. Dananya dikembalikan ke kas negara," tegas Ali.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 22:06 WIB

Kapolsek Medan Timur gelar rakor penanganan pelanggaran Pemilu

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:47 WIB

Pengurus RT dan RW di Sukoharjo berseragam

Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 21:36 WIB

Gaet pemilih pemula, KPU Langkat `Goes to School`

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:24 WIB

Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB

Aktual Dalam Negeri | 17 Desember 2018 - 21:13 WIB

Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Kakorlantas pantau jalur mudik

Elshinta.com - Sebanyak 12 ribu guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) maupun Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus mendapatkan bantuan tunjangan kesejahteraan dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Dimana pencairan bantuan tersebut setiap bulannya akan langsung masuk ke rekening masing-masing guru. 

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat Setda Kudus Ali Rifai mengatakan, guru non ASN itu terdiri dari guru wiyata bakti berjumlah 3.185. Guru madrasah berjumlah 1.1081. Guru Tidak Tetap (GTT) berjumlah 937 orang. Guru TPQ berjumlah 3.489. Guru madrasah diniyah (Madin) berjumlah 2.501 orang. Dan guru non muslim atau sekolah minggu berjumlah 87 orang.

"Tunjangan ini akan cair awal tahun 2019 ke rekening masing- masing, dengan tujuan tidak ada potongan apapun atau pungli," ungkapnya disela-sela sosialisasi terhadap guru penerima bantuan diruang Setda Kudus, Jumat (7/12), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini.

Ali menjelaskan total keseluruhan anggaran sebesar Rp144 miliar. Setiap guru perbulan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta. "usulan guru yang mendapat bantuan diserahkan ke sekolah atau lembaga masin-masing. Pihaknya hanya memberikan persyaratan diantaranya tidak ASN, tidak sertifikasi, tidak dobel anggaran, dan aktif mengajar," paparnya. 

Adanya tunjangan kesejahteraan, menurut Ali diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kudus. Sebab selama ini diakui masih ada guru tidak mendapatkan gaji yang layak, sehingga tidak fokus mengajar. "Reward ini diharapkan memacu semangat para guru dalam mengajar serta dapat meningkatkan kualitas guru itu sendiri," katanya.

Terkait evaluasi terhadap para penerima bantuan akan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan. "Jika kinerjanya baik, bantuan akan dilanjutkan tetapi sebaliknya jika tidak sesuai aturan akan dihentikan. Dananya dikembalikan ke kas negara," tegas Ali.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com