Jumat, 14 Desember 2018 | 20:40 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pileg 2019

Nasdem minta KPU Surabaya beri keleluasaan pemasangan APK

Sabtu, 08 Desember 2018 - 09:11 WIB    |    Penulis : Rizky Sandra    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2BWZZXZ
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2BWZZXZ

Elshinta.com - Partai NasDem meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Jatim, memberikan keleluasaan para caleg untuk pemasangan alat peraga kampanye di sejumlah lokasi dengan tujuan menghindari perselisihan antar-caleg di internal parpol maupun luar parpol.

"Ini untuk menjaga kondusifitas. Kami minta KPU memberikan keleluasaan kepada caleg untuk memasang atributnya," kata Ketua DPD Nasdem Kota Surabaya, Sudarsono kepada Antara di Surabaya, Sabtu (08/12).

Pernyataan Sudarsono tersebut menyusul adanya kejadian alat peraga kampanye (APK) berupa baliho di Kota Pahlawan yang disobek, dibongkar maupun diganti oleh caleg dari partai politik lain.

"Saya hanya menyarankan agar sesama caleg harus saling menahan diri agar suhu politik di Surabaya tetap kondusif," katanya, dikutip Antara.

Menurut dia, aturan yang dikeluarkan KPU Surabaya terkait dengan lokasi-lokasi pemasangan APK memang mempersulit ruang gerak para caleg untuk memasang balihonya karena memang lokasinya sangat terbatas.

"Implikasinya ya jelas rebutan lokasi antar-sesama caleg yang modusnya beragam," kata pria yang kerap dipanggil Cak Dar ini.

Untuk menjaga kondusifitas, kata dia, pihaknya meminta KPU Surabaya memberikan keleluasaan kepada caleg untuk memasang APK-nya, namun dengan syarat tidak merusak fasilitas umum seperti memaku di pohon, mengikat di tiang listrik/telepon dan lainnya.

"Harus dibuat kesepakatan bersama dengan duduk satu meja antara KPU, Bawaslu, Parpol dan Pemkot Surabaya agar ruang gerak parpol lebih leluasa memasang atributnya dan estetika kota tetap terjaga dan tidak merusak," kata Caleg DPRD Jatim daerah pemilihan 1 Surabaya ini.

Saat ditanya apakah pada saat KPU menetapkan titik-titik mana saja yang boleh dipasang APK? Cak Dar mengatakan parpol pernah dilibatkan, namun bentuknya hanya sosialisasi saja.

"Sebetulnya kan bisa dirembuk yang enak," katanya.

Komisioner KPU Surabaya Muhammad Kholid Asyadulloh sebelumnya mengatakan KPU pada 23 September 2018 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1567/PL.01.5-Kpt/02/Kota/IX/2018 tentang lokasi pemasangan, jenis, jumlah, dan ukuran APK dalam Pemilu 2019 di Wilayah Surabaya.

Menurut dia, ada beberapa lokasi yang dilarang memasang APK yakni tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Sementara untuk pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

"Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan," ujarnya.

Berdasarkan koordinasi antara KPU Surabaya dengan Pemkot Surabaya serta memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 dan Perda Nomor 10 Tahun 2009, serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 dan Perwali 21 Tahun 2018, terdapat 77 titik lokasi yang tidak diizinkan untuk pemasangan APK. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:36 WIB

BPJS Kesehatan-Tangsel targetkan UHC 95 persen penduduk

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:25 WIB

Bebani anggaran daerah, mobil dinas Pemkab Kudus dilelang

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 20:18 WIB

FPRB amati titik gempa di Lumajang

Megapolitan | 14 Desember 2018 - 20:07 WIB

Pemprov DKI segera umumkan tarif MRT dan LRT

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 19:55 WIB

Presiden Jokowi: Pembangunan jalan tol jangan hanya dilihat tolnya semata

Elshinta.com - Partai NasDem meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Jatim, memberikan keleluasaan para caleg untuk pemasangan alat peraga kampanye di sejumlah lokasi dengan tujuan menghindari perselisihan antar-caleg di internal parpol maupun luar parpol.

"Ini untuk menjaga kondusifitas. Kami minta KPU memberikan keleluasaan kepada caleg untuk memasang atributnya," kata Ketua DPD Nasdem Kota Surabaya, Sudarsono kepada Antara di Surabaya, Sabtu (08/12).

Pernyataan Sudarsono tersebut menyusul adanya kejadian alat peraga kampanye (APK) berupa baliho di Kota Pahlawan yang disobek, dibongkar maupun diganti oleh caleg dari partai politik lain.

"Saya hanya menyarankan agar sesama caleg harus saling menahan diri agar suhu politik di Surabaya tetap kondusif," katanya, dikutip Antara.

Menurut dia, aturan yang dikeluarkan KPU Surabaya terkait dengan lokasi-lokasi pemasangan APK memang mempersulit ruang gerak para caleg untuk memasang balihonya karena memang lokasinya sangat terbatas.

"Implikasinya ya jelas rebutan lokasi antar-sesama caleg yang modusnya beragam," kata pria yang kerap dipanggil Cak Dar ini.

Untuk menjaga kondusifitas, kata dia, pihaknya meminta KPU Surabaya memberikan keleluasaan kepada caleg untuk memasang APK-nya, namun dengan syarat tidak merusak fasilitas umum seperti memaku di pohon, mengikat di tiang listrik/telepon dan lainnya.

"Harus dibuat kesepakatan bersama dengan duduk satu meja antara KPU, Bawaslu, Parpol dan Pemkot Surabaya agar ruang gerak parpol lebih leluasa memasang atributnya dan estetika kota tetap terjaga dan tidak merusak," kata Caleg DPRD Jatim daerah pemilihan 1 Surabaya ini.

Saat ditanya apakah pada saat KPU menetapkan titik-titik mana saja yang boleh dipasang APK? Cak Dar mengatakan parpol pernah dilibatkan, namun bentuknya hanya sosialisasi saja.

"Sebetulnya kan bisa dirembuk yang enak," katanya.

Komisioner KPU Surabaya Muhammad Kholid Asyadulloh sebelumnya mengatakan KPU pada 23 September 2018 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1567/PL.01.5-Kpt/02/Kota/IX/2018 tentang lokasi pemasangan, jenis, jumlah, dan ukuran APK dalam Pemilu 2019 di Wilayah Surabaya.

Menurut dia, ada beberapa lokasi yang dilarang memasang APK yakni tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Sementara untuk pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

"Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan," ujarnya.

Berdasarkan koordinasi antara KPU Surabaya dengan Pemkot Surabaya serta memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 dan Perda Nomor 10 Tahun 2009, serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 dan Perwali 21 Tahun 2018, terdapat 77 titik lokasi yang tidak diizinkan untuk pemasangan APK. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Rabu, 12 Desember 2018 - 13:00 WIB

Pemilih gangguan jiwa di Gorontalo capai 525 orang

Rabu, 12 Desember 2018 - 08:30 WIB

Sumbar peringkat ketiga nasional rawan Pemilu

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:59 WIB

Tommy Soeharto dikukuhkan sebagai anak adat Sentani

Selasa, 11 Desember 2018 - 21:49 WIB

290 penyandang disabilitas tercatat di DPTHP-2 Binjai

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com