KPU jamin hak pemilih yang belum masuk DPT
Elshinta
Senin, 17 Desember 2018 - 17:33 WIB |
KPU jamin hak pemilih yang belum masuk DPT
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2S81nMY

Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosafat Koli mengatakan, pihaknya tetap menjamin hak pemilih yang belum diakomodasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Masyarakat pemilih yang namanya belum masuk dalam DPT, akan diakomodasi dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Yang terpenting ada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)," kata Yosafat kepada Antara di Kupang, Senin (17/12).

Sebelumnya, KPU Provinsi NTT pada Jumat (14/12) telah menetapkan DPT untuk Pemilu 2019 melalui pleno rekapitulasi DPTHP-2 sebanyak 3.391.616 pemilih, di mana pemilih laki-laki sebanyak 1.668.211 dan pemilih perempuan sebanyak 1.723.505 orang, tersebar pada 309 desa dan 3.353 kelurahan.

Dalam pleno rekapitulasi DPTHP-2 tersebut, terdapat pula pemilih baru sebanyak 102.310 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki 47.844 dan pemilih perempuan 54.466 pemilih.

Selain itu, terdapat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 27.316 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 13.430 dan perempuan 13.886 pemilih.

"Kalau mereka belum masuk dalam DPT, tetap bisa menggunakan hak pilihnya melalui mekanisme Daftar Pemilih Khusus (DPK)," kata Yosafat Koli.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jutaan data diduga bocor, KPU periksa kondisi server data
Jumat, 22 Mei 2020 - 09:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan keamanan server data milik pe...
Ketua MPR apresiasi pemerintah tunda pelaksanaan Pilkada 2020
Rabu, 06 Mei 2020 - 16:45 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda jadwal pelaksanaan Pil...
Komnas HAM minta Presiden terbitkan perppu penundaan pilkada
Selasa, 05 Mei 2020 - 18:26 WIB
Komnas HAM meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undan...
KASN-Bawaslu perkuat pengawasan netralitas ASN dalam pilkada
Senin, 27 April 2020 - 10:58 WIB
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerjas...
Perludem sebut Pilkada baiknya ditunda pertengahan 2021
Selasa, 31 Maret 2020 - 11:54 WIB
Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) menyarankan agar penyelenggaraan hari pemilihan ke...
Bawaslu Sumbar tetap awasi tahapan Pemilu kepala daerah
Kamis, 19 Maret 2020 - 07:26 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan tetap melakukan pengawasan tahapa...
Survei Pilgub Kepri: Elektabilitas Isdianto tertinggi
Sabtu, 14 Maret 2020 - 17:37 WIB
Menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Kepulauan Riau (Kepri) popularitas dan elektabilitas sejumlah ...
Relawan mulai gerak kumpulkan dukungan peserta Pilkada Sukoharjo
Jumat, 13 Maret 2020 - 15:58 WIB
Bakal calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah terus meng...
DPP PKS umumkan dua nama bakal calon Wali Kota Medan dan Kota Binjai
Jumat, 13 Maret 2020 - 10:06 WIB
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai pertama yang secara resmi mengumumkan nama bakal calo...
Polisi bentuk Satgas Nusantara pantau medsos Pilkada
Rabu, 11 Maret 2020 - 12:49 WIB
Kepolisian Resor Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV