Sofyan Djalil sinyalir ada mafia tanah di Pasar Kemiri Muka, Depok
Elshinta
Senin, 17 Desember 2018 - 20:23 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Sofyan Djalil sinyalir ada mafia tanah di Pasar Kemiri Muka, Depok
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil. Foto: Hendrik Raseukiy/Elshinta

Elshinta.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mensinyalir ada mafia pertanahan yang `bermain` dibalik kalahnya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terhadap PT Petambuatan Jaya Raya (PJR) di lahan Pasar Kemiri Muka (PKM).

Menurut Hendropriyono and Associate, Putusan Mahkamah Agung (MA) sudah in kracht (putusan berkekuatan hukum tetap) bahwa lahan seluas 2,8 haktar PKM adalah milik PJR yang memegang Hak Guna Bangunan (HGB) pada April 2013.

Sofyan Djalil, saat ditemui Kontributor Elshinta Hendrik Raseukiy di Kampus UI, Senin (17/12) mengatakan, Kementerian ATR/BPN mendukung sikap Pemkot Depok bahwa PKM adalah fasilitas umum-fasilitas sosial (fasos-fasum) Kota Depok.

"Kita menyakini itu adalah fasum-fasos milik Pemkot Depok. Tidak mungkin lah Pemkot sudah bangun pasar dan sudah sekian ribu orang berjualan di situ selama ini kalau bukan milik Pemkot. Kemana saja dia (PT PJR) selama ini. Jangan-Jangan dia mafia tanah juga," tegas Sofyah Djalil.

Menjawab pertanyaan wartawan bahwa putusan MA yang sudah memenangkan PT PJR, dia mananggapi tidak jadi permasalahan. "Kami mendukung Pemkot Depok. Soal putusan (MA) ya, putusan saja. Lahan pasar tersebut adalah fasos-fasum," ujarnya.

Menteri ATR/BPN ini mengakui bahwa pendataan aset pemerintah masih lemah. Pengalihan dokumen aset dari Pemkab Bogor kepada Pemkot Depok tidak berlangsung baik. Sehingga menjadi sengketa.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:10 WIB
Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diprediksi cerah berawan, Minggu (5/7).
Menteri Edhy: Prioritas utama budi daya lobster, bukan ekspor
Minggu, 05 Juli 2020 - 07:41 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menge...
MPR: Pemerintah punya waktu hingga 20 Juli respon RUU HIP
Sabtu, 04 Juli 2020 - 13:39 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespon R...
Pasien positif hasil `swab test`di RSD Wisma Atlet bertambah sembilan orang
Sabtu, 04 Juli 2020 - 13:12 WIB
Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat mendapat tambahan pasien rawat inap positif...
Menperin: Kenaikan indeks PMI tunjukkan kebijakan telah `on the track`
Sabtu, 04 Juli 2020 - 12:43 WIB
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kenaikan purchasing manager`s...
Presiden Jokowi beberkan upaya RI keluar dari `middle income trap`
Sabtu, 04 Juli 2020 - 12:13 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan beberapa upaya agar Indonesia bisa kembali naik status menj...
Presiden Jokowi minta sesama perguruan tinggi saling membantu
Sabtu, 04 Juli 2020 - 11:58 WIB
Presiden Joko Widodo meminta agar berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Rektor Indone...
Anggota DPR ingin layanan internet lebih terjangkau warga
Sabtu, 04 Juli 2020 - 09:39 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menginginkan agar selama masa pandemi ini, berbagai perusahaan opera...
MPR dan PBNU sepakat RUU HIP dicabut dan diganti BPIP
Sabtu, 04 Juli 2020 - 07:37 WIB
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahwa R...
Jusuf Kalla imbau masyarakat bisa kendalikan diri
Sabtu, 04 Juli 2020 - 07:11 WIB
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, mengimbau kepada masyarakat untuk bisa mengend...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV