Sofyan Djalil sinyalir ada mafia tanah di Pasar Kemiri Muka, Depok
Elshinta
Senin, 17 Desember 2018 - 20:23 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Sofyan Djalil sinyalir ada mafia tanah di Pasar Kemiri Muka, Depok
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil. Foto: Hendrik Raseukiy/Elshinta

Elshinta.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mensinyalir ada mafia pertanahan yang `bermain` dibalik kalahnya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terhadap PT Petambuatan Jaya Raya (PJR) di lahan Pasar Kemiri Muka (PKM).

Menurut Hendropriyono and Associate, Putusan Mahkamah Agung (MA) sudah in kracht (putusan berkekuatan hukum tetap) bahwa lahan seluas 2,8 haktar PKM adalah milik PJR yang memegang Hak Guna Bangunan (HGB) pada April 2013.

Sofyan Djalil, saat ditemui Kontributor Elshinta Hendrik Raseukiy di Kampus UI, Senin (17/12) mengatakan, Kementerian ATR/BPN mendukung sikap Pemkot Depok bahwa PKM adalah fasilitas umum-fasilitas sosial (fasos-fasum) Kota Depok.

"Kita menyakini itu adalah fasum-fasos milik Pemkot Depok. Tidak mungkin lah Pemkot sudah bangun pasar dan sudah sekian ribu orang berjualan di situ selama ini kalau bukan milik Pemkot. Kemana saja dia (PT PJR) selama ini. Jangan-Jangan dia mafia tanah juga," tegas Sofyah Djalil.

Menjawab pertanyaan wartawan bahwa putusan MA yang sudah memenangkan PT PJR, dia mananggapi tidak jadi permasalahan. "Kami mendukung Pemkot Depok. Soal putusan (MA) ya, putusan saja. Lahan pasar tersebut adalah fasos-fasum," ujarnya.

Menteri ATR/BPN ini mengakui bahwa pendataan aset pemerintah masih lemah. Pengalihan dokumen aset dari Pemkab Bogor kepada Pemkot Depok tidak berlangsung baik. Sehingga menjadi sengketa.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
40 warga terjaring OK Prend di Terminal Kampung Melayu
Jumat, 07 Agustus 2020 - 20:56 WIB
Petugas gabungan menggelar Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah (OK Prend) di Terminal Kampung Melayu,...
Hari ini terakhir sosialisasi ganjil genap, penindakan dilakukan Senin pekan depan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 08:50 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunda penerapan penindakan sistem ganjil genap di ruas jal...
Kamis, Jakarta catat penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi
Jumat, 07 Agustus 2020 - 08:36 WIB
Wilayah DKI Jakarta mencatatkan lonjakan penambahan kasus positif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19...
90 persen pusat perbelanjaan di Jakbar sudah gunakan KBRL 
Kamis, 06 Agustus 2020 - 19:45 WIB
Monitoring penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) terus dilakukan Suku Dinas Lingkungan ...
Operasi Patuh Jaya 2020 catat 99.835 pelanggar dalam dua pekan
Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:39 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat telah menindak 99.835 pelanggar atau pengendara ken...
Kementerian Kominfo kembali raih predikat WTP dari BPK
Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:39 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian...
Pemerintah akan berikan Rp2,4 juta untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta
Kamis, 06 Agustus 2020 - 13:41 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah akan...
Presiden Jokowi: 8 bandara berpotensi jadi hub akselerasi pariwisata
Kamis, 06 Agustus 2020 - 12:21 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat terdapat delapan bandar udara (bandara) internasional di Indo...
Wapres sebut moratorium DOB pertimbangkan kondisi keuangan negara
Kamis, 06 Agustus 2020 - 10:15 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma`ruf Amin mengatakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) dilak...
Wapres: DOB bukan solusi atasi persoalan di daerah
Kamis, 06 Agustus 2020 - 09:42 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma`ruf Amin mengatakan pembentukan daerah otonom baru (DOB) bukan merupakan ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV