Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB
Senin, 17 Desember 2018 - 21:24 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Istimewa. Foto: Sutini/Radio Elshinta

Elshinta.com - Adanya gugatan warga Kudus ke Pengadilan Negeri Kudus, Jawa Tengah dengan nomor 60/Pdt.G/2018/PN. terkait bangunan Mapolres Kudus baru di mana gedung senilai puluhan miliar rupiah tersebut, ternyata belum mengantongi izin, di antaranya izin lingkungan maupun izin mendirikan bangunan (IMB) padahal sudah diresmikan dan ditempati.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus, Revlisianto Subekti mengaku belum pernah menerbitkan izin terkait pembangunan gedung Mapolres Kudus. Ia menyatakan selama ini belum ada yang mengurusi proses perizinannya.

"Sudah sempat memperingatkan kepada instansi-instansi terkait untuk mengurus IMB bangunan hibah dari Pemkab Kudus tersebut. Kami belum mengeluarkan ijin, memproses saja belum,” ujarnya di Kudus, Senin (17/12), dilaporkan Kontributor Elshinta Sutini.

Menurutnya, dua minggu sebelum peresmian pihak Polres sempat ada yang menemuinya, untuk mengurus IMB. Namun, untuk mengurus IMB pastinya diperlukan beberapa persyaratan, di antaranya izin lingkungan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan, Rekom Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR).

Revli pun menyebut, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus, lahan yang didirikan bangunan di atas tanah seluas 4.900 meter persegi itu masih dalam kawasan hijau. Artinya diperuntukkan untuk tanaman pertanian, pangan dan sarana penunjang, peternakan, dan rumah tinggal yang bukan perumahan dan bukan dikavlingkan.

”Sampai sekarang kalau melihat Perda RT RW posisinya masih hijau. Tahun depan baru akan diusulkan menjadi kuning melalui perubahan perda, jadi masih ada proses yang panjang sekitar delapan bulan untuk merubah Perda,” imbuhnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 26 Maret 2019 - 21:35 WIB
Elshinta.com -Sedikitnya 10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Arutmin I...
Selasa, 26 Maret 2019 - 21:14 WIB
Elshinta.com -Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan 72,4 persen jalan di provinsi ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 19:43 WIB
Elshinta.com -Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama memberikan sanksi kepada ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 19:35 WIB
Elshinta.com - Lembaga survei Indomedia Poll membongkar profil dan visi kebangsaan caleg-caleg ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 17:46 WIB
Elshinta.com - Konsumsi elpiji non subsidi di wilayah DI Yogyakarta mengalami tren peningk...
Selasa, 26 Maret 2019 - 15:43 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (26/3) melakukan pemeri...
Selasa, 26 Maret 2019 - 15:25 WIB
Elshinta.com -Bupati Majalengka, Karna Sobahi, resmi meluncurkan `Majalengka Raharja Quick Resp...
Selasa, 26 Maret 2019 - 14:55 WIB
Elshinta.com -Wakil Bupati Lumajang Jawa Timur, Indah Amperawati mengatakan orang yang mendapat...
Selasa, 26 Maret 2019 - 14:05 WIB
Elshinta.com - Hakim Konstitusi Aswanto hari ini, Selasa (26/3) mengucapkan sumpah sebagai...
Selasa, 26 Maret 2019 - 12:44 WIB
Elshinta.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat kecewa atas sikap Uni Eropa dalam meng...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)