Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB
Elshinta
Senin, 17 Desember 2018 - 21:24 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB
Istimewa. Foto: Sutini/Radio Elshinta

Elshinta.com - Adanya gugatan warga Kudus ke Pengadilan Negeri Kudus, Jawa Tengah dengan nomor 60/Pdt.G/2018/PN. terkait bangunan Mapolres Kudus baru di mana gedung senilai puluhan miliar rupiah tersebut, ternyata belum mengantongi izin, di antaranya izin lingkungan maupun izin mendirikan bangunan (IMB) padahal sudah diresmikan dan ditempati.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus, Revlisianto Subekti mengaku belum pernah menerbitkan izin terkait pembangunan gedung Mapolres Kudus. Ia menyatakan selama ini belum ada yang mengurusi proses perizinannya.

"Sudah sempat memperingatkan kepada instansi-instansi terkait untuk mengurus IMB bangunan hibah dari Pemkab Kudus tersebut. Kami belum mengeluarkan ijin, memproses saja belum,” ujarnya di Kudus, Senin (17/12), dilaporkan Kontributor Elshinta Sutini.

Menurutnya, dua minggu sebelum peresmian pihak Polres sempat ada yang menemuinya, untuk mengurus IMB. Namun, untuk mengurus IMB pastinya diperlukan beberapa persyaratan, di antaranya izin lingkungan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan, Rekom Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR).

Revli pun menyebut, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus, lahan yang didirikan bangunan di atas tanah seluas 4.900 meter persegi itu masih dalam kawasan hijau. Artinya diperuntukkan untuk tanaman pertanian, pangan dan sarana penunjang, peternakan, dan rumah tinggal yang bukan perumahan dan bukan dikavlingkan.

”Sampai sekarang kalau melihat Perda RT RW posisinya masih hijau. Tahun depan baru akan diusulkan menjadi kuning melalui perubahan perda, jadi masih ada proses yang panjang sekitar delapan bulan untuk merubah Perda,” imbuhnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
2.000 buruh Karawang masuk serikat Sarbumusi
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:59 WIB
Sebanyak 2.000 orang buruh masuk organisasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) hal ini dilak...
Polresta Banjarmasin bekerjasama dengan Bid Dokkes Polda Kalsel gelar rapid test
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:48 WIB
Sebagai langkah awal dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19, Polresta Banjarmasin bekerjasama deng...
Sumbar masuk nominasi lomba perpustakaan umum tingkat nasional
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:37 WIB
Perpustakaan merupakan salah satu lembaga pendukung pendidikan bagi masyarakat, karenanya sudah menj...
Sambut HUT RI ke-75, Polres Jayapura gelar Adventure Merah Putih Trans Papua
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:12 WIB
Dalam rangka HUT RI ke-75, Polres Jayapura menggelar Adventure Merah Putih Trans Papua. Kegiatan ter...
Gubernur Jateng lantik 511 pejabat secara virtual
Jumat, 07 Agustus 2020 - 16:58 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melantik 511 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejab...
Bersepeda bersama PJU, Kapolda Sumut pantau situasi kamtibmas di seputaran Kota Medan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 16:47 WIB
Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin M. Si memantau situasi kamtibmas di pagi hari dengan b...
Menuju new normal, Puskesmas di Langkat diminta tingkatkan layanan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 15:58 WIB
Seluruh Kepala UPT Puskemas di Kabupaten Langkat diminta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan baik...
Polda Kalsel cetak rekor terbesar sita 300 kg sabu-sabu
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:35 WIB
Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel berhasil mencetak rekor tangkapan terbesar tindak pidana nar...
Arahan Presiden Jokowi agar PKK lakukan gerakan pembagian masker dinilai tepat
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:17 WIB
Presiden Joko Widodo mengarahkan PKK seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pembagian masker. Men...
Di tengah pandemi, inilah rangkaian acara peringatan HUT ke-75 RI
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:05 WIB
Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menggaungkan nuansa Hari Ulang Tahun (HUT) k...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV