Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB
Elshinta
Senin, 17 Desember 2018 - 21:24 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB
Istimewa. Foto: Sutini/Radio Elshinta

Elshinta.com - Adanya gugatan warga Kudus ke Pengadilan Negeri Kudus, Jawa Tengah dengan nomor 60/Pdt.G/2018/PN. terkait bangunan Mapolres Kudus baru di mana gedung senilai puluhan miliar rupiah tersebut, ternyata belum mengantongi izin, di antaranya izin lingkungan maupun izin mendirikan bangunan (IMB) padahal sudah diresmikan dan ditempati.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus, Revlisianto Subekti mengaku belum pernah menerbitkan izin terkait pembangunan gedung Mapolres Kudus. Ia menyatakan selama ini belum ada yang mengurusi proses perizinannya.

"Sudah sempat memperingatkan kepada instansi-instansi terkait untuk mengurus IMB bangunan hibah dari Pemkab Kudus tersebut. Kami belum mengeluarkan ijin, memproses saja belum,” ujarnya di Kudus, Senin (17/12), dilaporkan Kontributor Elshinta Sutini.

Menurutnya, dua minggu sebelum peresmian pihak Polres sempat ada yang menemuinya, untuk mengurus IMB. Namun, untuk mengurus IMB pastinya diperlukan beberapa persyaratan, di antaranya izin lingkungan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan, Rekom Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR).

Revli pun menyebut, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus, lahan yang didirikan bangunan di atas tanah seluas 4.900 meter persegi itu masih dalam kawasan hijau. Artinya diperuntukkan untuk tanaman pertanian, pangan dan sarana penunjang, peternakan, dan rumah tinggal yang bukan perumahan dan bukan dikavlingkan.

”Sampai sekarang kalau melihat Perda RT RW posisinya masih hijau. Tahun depan baru akan diusulkan menjadi kuning melalui perubahan perda, jadi masih ada proses yang panjang sekitar delapan bulan untuk merubah Perda,” imbuhnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketum Yasarini: Pembelajaran jarak jauh merupakan metode pendidikan berbasis teknologi
Minggu, 05 Juli 2020 - 10:28 WIB
Ketua Yasarini Cabang Lanud Silas Papare Ny. Lulu Budhi Achmadi mengikuti kegiatan pelatihan daring ...
Terminal Tidar Kota Magelang diserahkan pengelolaanya ke Ditjen Hubdat
Minggu, 05 Juli 2020 - 10:12 WIB
Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, melaksanakan serah terima Termina...
Meja berbagi untuk warga terdampak COVID-19 dan korban PHK
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:46 WIB
Erni, warga Cebongan, Salatiga, Jawa Tengah mendonasikan bantuan setiap hari untuk warga terdampak C...
Satgas Yonif 125 dampingi Puskesmas gelar sidak tempat rumah makan dan kios
Minggu, 05 Juli 2020 - 08:35 WIB
Untuk memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi warga benar-benar sehat dan aman, Satgas Pamta...
Prakiraan cuaca wilayah Kota Tangerang Selatan
Minggu, 05 Juli 2020 - 08:26 WIB
Update prakiraan cuaca wilayah Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya, Minggu (5/7).
Positif COVID-19 tambah 1.447 kasus, 651 sembuh
Sabtu, 04 Juli 2020 - 21:58 WIB
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan kasus COVID-19 pad...
Menkumham siap tindak lanjuti perjanjian hukum dengan Serbia
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:45 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memimpin delegasi Indonesia berangkat ke Beograd, Sabtu (4/7), u...
Satlantas Polres Tapin melakukan penertiban balap liar
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:39 WIB
Kegiatan Satlantas Polres Tapin, Polda Kalimantan Selatan dalam penertiban balap liar di pimpin lang...
KKP serahkan alat selam untuk pelestarian taman wisata bahari
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:14 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyerahkan alat selam kepada kelompok masyarakat penggerak konse...
Warga tidak pakai masker di tempat umum terancam sanksi
Sabtu, 04 Juli 2020 - 18:49 WIB
Pemerintah Kota Yogyakarta merampungkan aturan yang memuat sejumlah protokol untuk berbagai kegiatan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV