Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB
Elshinta
Senin, 17 Desember 2018 - 21:24 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Kepala DPMPTSP Kudus: Mapolres Kudus baru belum ber-IMB
Istimewa. Foto: Sutini/Radio Elshinta

Elshinta.com - Adanya gugatan warga Kudus ke Pengadilan Negeri Kudus, Jawa Tengah dengan nomor 60/Pdt.G/2018/PN. terkait bangunan Mapolres Kudus baru di mana gedung senilai puluhan miliar rupiah tersebut, ternyata belum mengantongi izin, di antaranya izin lingkungan maupun izin mendirikan bangunan (IMB) padahal sudah diresmikan dan ditempati.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus, Revlisianto Subekti mengaku belum pernah menerbitkan izin terkait pembangunan gedung Mapolres Kudus. Ia menyatakan selama ini belum ada yang mengurusi proses perizinannya.

"Sudah sempat memperingatkan kepada instansi-instansi terkait untuk mengurus IMB bangunan hibah dari Pemkab Kudus tersebut. Kami belum mengeluarkan ijin, memproses saja belum,” ujarnya di Kudus, Senin (17/12), dilaporkan Kontributor Elshinta Sutini.

Menurutnya, dua minggu sebelum peresmian pihak Polres sempat ada yang menemuinya, untuk mengurus IMB. Namun, untuk mengurus IMB pastinya diperlukan beberapa persyaratan, di antaranya izin lingkungan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan, Rekom Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR).

Revli pun menyebut, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus, lahan yang didirikan bangunan di atas tanah seluas 4.900 meter persegi itu masih dalam kawasan hijau. Artinya diperuntukkan untuk tanaman pertanian, pangan dan sarana penunjang, peternakan, dan rumah tinggal yang bukan perumahan dan bukan dikavlingkan.

”Sampai sekarang kalau melihat Perda RT RW posisinya masih hijau. Tahun depan baru akan diusulkan menjadi kuning melalui perubahan perda, jadi masih ada proses yang panjang sekitar delapan bulan untuk merubah Perda,” imbuhnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Penumpang Bus AKAP mulai dites GeNose di Terminal Tingkir Salatiga
Jumat, 16 April 2021 - 18:27 WIB
Terminal Tingkir Salatiga, Jawa Tengah mulai uji coba tes alat deteksi Covid 19 GeNose bagi  penump...
Bio Farma ajak swasta ikut `filling line` untuk vaksin Merah Putih
Jumat, 16 April 2021 - 18:11 WIB
Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengajak perusahaan farmasi swasta untu...
Kemenkeu catat nilai aset TMII capai Rp20,5 triliun berupa tanah
Jumat, 16 April 2021 - 17:58 WIB
Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (...
Polisi: Terduga teroris ditembak mati di Makassar mantan napiter
Jumat, 16 April 2021 - 17:46 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan t...
Pemkab Sukoharjo kembali salurkan bantuan uang duka
Jumat, 16 April 2021 - 17:37 WIB
Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah melanjutkan progaram bantuan sosial uang duka bagi warga kurang mampu....
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo soal pandemi: `Jangan terburu-buru`
Jumat, 16 April 2021 - 17:23 WIB
Ganjar mengatakan, sosialisasi harus tetap dilakukan karena vaksinasi bukan jalan terakhir untuk mel...
Satgas: Kasus positif dan kematian COVID-19 menurun sepekan terakhir
Jumat, 16 April 2021 - 15:56 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito melaporkan penambahan jumlah kasus positif da...
Komnas HAM segera tindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan wartawan Tempo
Jumat, 16 April 2021 - 14:48 WIB
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera menindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan yang...
BMKG ajak semua pihak kolaborasi hadapi bencana
Jumat, 16 April 2021 - 13:25 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajak berbagai pihak dan unsur berkolaborasi...
14.093 posko telah dibentuk untuk dukung PPKM Mikro di daerah
Jumat, 16 April 2021 - 13:12 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa sebanyak 14.093 posko ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV