Tim Gabungan dibentuk ungkap penyerangan Novel Baswedan
Elshinta
Jumat, 11 Januari 2019 - 20:26 WIB |
Tim Gabungan dibentuk ungkap penyerangan Novel Baswedan
Penyidik KPK Novel Baswedan. Sumber foto: https://bit.ly/2FpBhBv

Elshinta.com - Tim Gabungan yang terdiri atas kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tokoh masyarakat, pakar DNA dan sejumlah pihak dibentuk untuk mengungkap kasus penyerangan kepada penyidik KPK Novel Baswedan.

"Benar, Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Kepolisian Republik Indonesia dalam mengusut kasus penyiraman air keras," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. M Iqbal di Jakarta, Jumat (11/1).

Dalam surat tugas Kapolri bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2019, kepolisian dalam tim gabungan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kekerasan yang terjadi kepada Novel Baswedan. Surat tugas tersebut berlaku selama enam bulan mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019.

Sementara itu, Tim Pemantauan Proses Hukum Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan, baik dari Polri, KPK, pakar, dan beberapa tokoh masyarakat.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah hukum atas peristiwa penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan yang patut diduga sebagai langkah menghalangi jalannya proses peradilan atau "obstruction of justice" oleh pihak-pihak yang sedang disidik oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan serta mengembangkan sistem keamanan bagi seluruh jajaran KPK.

Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden melakukan pengawasan, pemantauan, dan memastikan bahwa tim gabungan tersebut bekerja, demikian Antara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden harus tempatkan orang profesional sebagai menteri
Minggu, 20 Oktober 2019 - 21:14 WIB
Elshinta.com - Pengamat ekonomi dari Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo berharap Presiden J...
Usai pelantikan, 5 negara kirim utusan khusus temui Jokowi
Minggu, 20 Oktober 2019 - 20:41 WIB
Elshinta.com - Lima negara sahabat mengirimkan utusan khusus untuk menemui Presiden RI Jok...
Ketua MPR: Perlu antisipasi masa depan bangsa
Minggu, 20 Oktober 2019 - 20:29 WIB
Elshinta.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi ma...
Syaikh Abdullah diharapkan mencerahkan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia
Minggu, 20 Oktober 2019 - 19:50 WIB
Elshinta.com - Majelis Hikmah Alawiyah sangat terhormat mendapatkan kunjungan dari salah s...
Pelantikan Presiden lancar, Jokowi apresiasi TNI dan Polri
Minggu, 20 Oktober 2019 - 19:27 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa terima kasih kepada para personel TN...
Bamsoet: Masyarakat rasakan manfaat dana desa
Minggu, 20 Oktober 2019 - 18:40 WIB
Elshinta.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan selama lima tahun terakhir anggara...
TNI ajari makna Pancasila kepada siswa SDN Cisaat
Minggu, 20 Oktober 2019 - 18:13 WIB
Elshinta.com - Warga menilai bahwa kebersamaannya dengan TNI pada TMMD 106 adalah pekerjaan berat sa...
Jokowi ingin RI tidak terjebak rutinitas-monoton
Minggu, 20 Oktober 2019 - 17:49 WIB
Elshinta.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia harus te...
Hutan terbakar, pendakian Gunung Rinjani ditutup
Minggu, 20 Oktober 2019 - 17:39 WIB
Elshinta.com - Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) menutup jalur pendakian Gunung ...
Presiden bakal pangkas jumlah eselon jadi dua level
Minggu, 20 Oktober 2019 - 17:22 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi har...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV