OJK izinkan uang muka kendaraan bermotor nol persen
Sabtu, 12 Januari 2019 - 08:11 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Sumber Foto: https://bit.ly/2D6gJN7

Elshinta.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas habis kewajiban uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor baik mobil dan motor yang dibeli melalui "leasing" pada perusahaan pembiayaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Pertemuan Tahunan Industri Keuangan 2019, Jakarta, Jumat (11/01) malam, mengatakan pihaknya tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, meskipun membebaskan uang muka (down payment).

Uang muka nol persen, kata dia, hanya boleh diberikan perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio kredit bermasalah (non-performing finance) di bawah satu persen.

"Ini yang betul-betul tingkat kesehatannya sehat, dan NPF harus di bawah satu persen, artinya ini juga kami memancing tolong NPF ini diturunin dan kesehatannya harus bagus," kata Wimboh, seperti dikutip dari Antara.

Ketentuan DP nol persen ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang diterbitkan pada 27 Desember 2018 lalu dan dipublikasikan di situs resmi OJK pada Kamis (10/1).

Dalam aturan sebelumnya, OJK menetapkan kewajiban DP untuk motor dan mobil paling rendah sebesar lima persen dan paling tinggi sebesar 25 persen.

Wimboh mengungkapkan OJK juga memiliki tujuan lain melalui kebijakan ini, yaitu guna mendorong konsumsi domestik. Kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat dan selanjutnya meningkatkan pendapatan.

Dia menolak anggapan jika relaksasi ini dipandang hanya akan menjadi stimulus untuk sektor konsumtif. Menurutnya, relaksasi untuk mendapatkan kendaraan perlu didorong karena akan menjadi salah satu penggerak sektor produksi.

"Ini harus seimbang artinya produksi itu kan harus ada yang beli, tidak bisa produksi semua kalau tidak ada yang beli jadi antara produksi, konsumsi, ekspor, ini harus seimbang," ujarnya.

Wimboh berdalih bahwa relaksasi ini justru dapat memicu perusahaan pembiayaan untuk memperbaiki rasio NPF-nya. "Nah ini supaya lembaga pembiayaannya itu menjadi sehat, itu dulu. Tapi manajemen risikonya harus bagus, lembaga pembiayaannya juga harus sehat, dan juga NPF-nya kurang dari satu persen sehingga ruang dia masih besar," ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 17 Januari 2019 - 13:26 WIB
Elshinta.com - Penerimaan negara dari industri hulu minyak dan gas bumi di tahun 2018 meni...
Kamis, 17 Januari 2019 - 13:17 WIB
Elshinta.com - Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Herma...
Kamis, 17 Januari 2019 - 11:01 WIB
Elshinta.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (17/1)...
Kamis, 17 Januari 2019 - 06:53 WIB
Elshinta.com -Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendukung upaya peningkatan ekspor dari ...
Rabu, 16 Januari 2019 - 21:05 WIB
Elshinta.com - Setelah beberapa saat ratusan mantan awak mobil tangki (AMT) Pertamina beru...
Rabu, 16 Januari 2019 - 20:18 WIB
Elshinta.com - Pertambangan merupakan bisnis high risk, dimana membutuhkan modal besar dan meme...
Rabu, 16 Januari 2019 - 13:40 WIB
Elshinta.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan e...
Rabu, 16 Januari 2019 - 13:31 WIB
Elshinta.com - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita menyatakan pembahasan d...
Rabu, 16 Januari 2019 - 09:14 WIB
Elshinta.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyebutkan maskapai penerbangan seharus...
Selasa, 15 Januari 2019 - 19:35 WIB
Elshinta.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (15/1)...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)