Kejari Lombok Timur sidik kasus dana PKH
Sabtu, 12 Januari 2019 - 10:58 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Kepala Kejari Lombok Timur Tri Cahyo Hananto. Sumber Foto:

Elshinta.com - Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dana Progran Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2017-2018.

Kepala Kejari Lombok Timur Tri Cahyo Hananto yang dihubungi wartawan di Mataram, Sabtu (12/1), mengatakan penyidikannya saat ini masih dalam tahap melengkapi alat bukti kasus. "Kasus sudah naik dik (penyidikan), masih tahap pencarian alat bukti," kata Tri Cahyo, seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan kasusnya telah naik penyidikan karena timbulnya permasalahan di lingkup penerima dan PKH. Sejumlah penerima dana PKH dilaporkan tidak menerima nominal yang dijanjikan secara utuh. "Inikan ada koordinatornya. Di tingkat kecamatan melalui ketua kelompok, tapi sebagian disalurkan ke yang tidak berhak," ujarnya.

Lebih lanjut Tri Cahyo menerangkan pihaknya sedang mengagendakan kembali untuk pemeriksaan saksi yang sebelumnya sudah dimintai keterangan pada saat kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.

Terkait dengan penelusuran potensi kerugian negara, tim penyidik masih mempertimbangkan hal tersebut. "Belum tahu bagaimana (pencarian potensi kerugian negara), nanti kita lihat dulu," ucapnya.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam program nasional ini naik ke tahap penyidikan pada November 2018. Pelapor menduga ada penyelewengan dana keluarga penerima manfaat (KPM) PKH tahap IV tahun 2017 dan tahap I, II, dan III tahun 2018 di Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur.

Program serupa bantuan langsung tunai (BLT) itu diduga dipotong dengan variasi nominal antara Rp15 ribu sampai Rp100 ribu per KPM. Total dana yang dipotong diduga mencapai Rp162 juta.

Pemotongan dilakukan dengan dalih administrasi yang dijadikan tabungan KPM. KPM sudah diminta menandatangani surat penerimaan dana namun tidak kunjung cair. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Senin, 21 Januari 2019 - 15:44 WIB
Elshinta.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi...
Senin, 21 Januari 2019 - 13:55 WIB
Elshinta.com - Rumah Tahanan Kelas 1 Tangerang, Banten, melakukan penandatanganan Janji Ki...
Senin, 21 Januari 2019 - 13:30 WIB
Elshinta.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pusat Stati...
Senin, 21 Januari 2019 - 13:22 WIB
Elshinta.com - Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, mengaku tidak mengetahui ala...
Senin, 21 Januari 2019 - 09:59 WIB
Elshinta.com - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta pemprov dan p...
Senin, 21 Januari 2019 - 09:48 WIB
Elshinta.com - Pengguna jalan tol jarak jauh Trans Jawa akan menikmati diskon 15 persen mu...
Senin, 21 Januari 2019 - 09:36 WIB
Elshinta.com - Tarif enam ruas baru Tol Trans Jawa diberlakukan mulai Senin (21/1) hari in...
Senin, 21 Januari 2019 - 09:27 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, pada awal Februari 201...
Senin, 21 Januari 2019 - 09:07 WIB
Elshinta.com - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gan...
Senin, 21 Januari 2019 - 06:45 WIB
Elshinta.com - Panglima Laot atau Lembaga Adat Laut Aceh meminta pemerintah setempat menso...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)