TPS diupayakan tersedia di seluruh lapas dan rutan
Sabtu, 12 Januari 2019 - 17:38 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Administrator
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami. Sumber foto: https://bit.ly/2TJzPy0

Elshinta.com - Tempat pemungutan suara (TPS) diupayakan tersedia di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia tempat narapidana dan tahanan menyalurkan hak suaranya.

"Kami akan memfasilitasi maksimal agar tahanan dan narapidana yang telah memenuhi syarat, tersalurkan suaranya pada pemilu tahun ini," ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/1).

Upaya tersebut dilakukan menindaklanjuti informasi tentang tidak tersedianya TPS di seluruh lapas dan rutan di Tanah Air. Utami mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan yang menghadiri kegiatan penyelenggaraan simulasi perekaman KTP-el di Lapas Batam. "Kami terus berkoordinasi untuk menjamin terselenggaranya hak pilih narapidana dan tahanan, termasuk tersedianya TPS khusus di seluruh lapas dan rutan," kata Utami, dikutip Antara.

Untuk lapas atau rutan dengan jumlah pemilih yang sedikit, tutur dia, terdapat kemungkinan tahanan dan narapidananya tetap memilih di TPS terdekat di luar lapas dan rutan. Sebelumnya, KPU menyatakan tidak akan mendirikan TPS di rumah sakit, lapas dan rutan sehingga penghuninya harus mencoblos di TPS terdekat di luar rumah sakit, lapas dan rutan.

Untuk menjamin hak pilih pasien, narapidana dan tahanan, data pemilih di rumah sakit, rutan dan lapas akan diperbarui hingga 30 hari sebelum hari pencoblosan agar surat suara cukup. Namun, KPU membuka opsi dibukanya TPS di tiga tempat umum itu apabila jumlah pemilih terlalu besar untuk diantarkan ke TPS terdekat.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Senin, 21 Januari 2019 - 15:36 WIB
Elshinta.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan aparat pemerintah untuk m...
Senin, 21 Januari 2019 - 10:27 WIB
Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menargetka...
Senin, 21 Januari 2019 - 10:16 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi memulai proses pencetakan perdana logisti...
Minggu, 20 Januari 2019 - 21:25 WIB
Elshinta.com -Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengajak masyarakat untuk menjadi ...
Minggu, 20 Januari 2019 - 20:11 WIB
Elshinta.com -Komisioner KPU RI Viryan Azis meninjau proses pencetakan surat suara Pemilu 2019 ...
Minggu, 20 Januari 2019 - 17:43 WIB
Elshinta.com -Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah mengibaratkan praktik pol...
Minggu, 20 Januari 2019 - 14:58 WIB
Elshinta.com -Komisi Pemilihan Umum meninjau proses pencetakan perdana surat suara Pemilu 2019 ...
Sabtu, 19 Januari 2019 - 21:45 WIB
Elshinta.com -Kepolisian Resor Langkat melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar menghadirkan Dai kon...
Sabtu, 19 Januari 2019 - 18:36 WIB
Elshinta.com -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, melantik dan menga...
Sabtu, 19 Januari 2019 - 14:14 WIB
Elshinta.com -Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai debat publik capres...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)