Ahli hukum: Laporan PA 212 terhadap Ketum PSI tak bisa ditindaklanjuti
Elshinta
Kamis, 07 Februari 2019 - 18:05 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Ahli hukum: Laporan PA 212 terhadap Ketum PSI tak bisa ditindaklanjuti
PSI. Foto: https://bit.ly/2ShWEfE/Elshinta.

Elshinta.com - Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir menilai laporan Persatuan Alumni (PA) 212 terhadap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie tidak bisa ditinjaklanjuti. Alasannya karena sikap PSI menolak poligami merupakan kebebasan berpendapat.

"Kalau itu tidak bisa. setuju atau tidak setuju adalah kebebasan seseorang, entah agama apa pun apakah Islam atau bukan, apakah dia beriman atau tidak itu urusan masing masing," katanya saat dihubungi, Kamis (7/2).

Dia menjelaskan, sikap menolak poligami tidak bisa diartikan melakukan penodaan terhadap ajaran agama tertentu. Sebab setiap orang berhak memiliki pandangan masing-masing mengenai poligami.

"Saya kira itu bagian dari kebebasan. Orang tidak bisa dikatakan sebagai penghinaan itu bagian dari kebebasan orang orang untuk memilih atau kebasan untuk berpendapat," jelasnya dalam rilis yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (7/2).

Mudzakir mengatakan, sebaiknya laporan PA 212 tidak perlu ditindaklanjuti. Terkecuali jika Grace menggunakan kata-kata yang meremehkan konsep poligami menurut ajaran agama tertentu.

"Saran saya itu bagian dari hak seseorang enggak usah diproses secara hukum. Konteks harus jelas, kalau mencaci maki poligami bisa juga masuk. Harus dilihat konteks," tutupnya.

Sebelumnya, Grace dilaporkan karena diduga memberikan pernyataan yang menentang syariat Islam dengan melarang kadernya berpoligami. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pimpinan OPD agar pro aktif menyampaikan LAKIP, LKPJ serta RKPD
Selasa, 25 Februari 2020 - 19:28 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara Terbit Rencana PA meminta, seluruh pimpinan OPD untuk pro aktif menya...
Atet: Dengan JUK, belanja di koperasi lebih murah 
Selasa, 25 Februari 2020 - 19:07 WIB
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kota Bandung meluncurkan Jaringan Usaha Kopera...
DPN APTRI minta pemerintah tak impor gula konsumsi
Selasa, 25 Februari 2020 - 18:59 WIB
Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Moha...
Pemerintah provinsi tutup lalu lintas ternak babi keluar masuk NTT
Selasa, 25 Februari 2020 - 17:45 WIB
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menutup wilayah atau tidak mengizinkan lalu lintas ternak ba...
Luhut sebut kebijakan Edhy Prabowo berdasarkan studi
Selasa, 25 Februari 2020 - 17:39 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sejumlah kebij...
Wasrik Itjenau periksa pelaksanaan program kerja Lanud Silas Papare
Selasa, 25 Februari 2020 - 17:18 WIB
Inspektorat Jenderal Angkatan Udara melakukan pemeriksaan pelaksanaan program kerja Lanud Silas Papa...
Pemerintah Aceh Tamiang studi banding ke Diskominfo Langkat
Selasa, 25 Februari 2020 - 17:07 WIB
Pemerintah Aceh Tamiang, Provinsi Aceh melakukan studi banding ke Dinas Komunikasi dan Informatika (...
Sejumlah wilayah di Sidoarjo terendam banjir
Selasa, 25 Februari 2020 - 15:55 WIB
Sejumlah wilayah di Sidoarjo, Jawa Timur seperti Sidokare, Sepande, dan Banjarpoh terendam banjir me...
Pelarangan angkutan mobil barang `ODOL` berlaku penuh awal 2023
Selasa, 25 Februari 2020 - 14:38 WIB
Pemerintah menetapkan pelarangan angkutan mobil barang yang Over Dimension and Over Load atau ODOL, ...
Peringatan dini cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta siang ini
Selasa, 25 Februari 2020 - 14:28 WIB
Peringatan dini cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi akan turun hujan, Se...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)