Ketum PAN sebut BPN beri bantuan hukum untuk Slamet Ma`arif
Elshinta
Selasa, 12 Februari 2019 - 13:45 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Ketum PAN sebut BPN beri bantuan hukum untuk Slamet Ma`arif
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan). Foto: Dody Handoko/Elshinta

Elshinta.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan tim dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memberikan bantuan hukum terhadap tersangka kasus dugaan pelanggaran Pemilu sekaligus Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma`arif.

"Saya kira wajib (diberikan bantuan hukum)," tegas Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/2), dilaporkan Reporter Elshinta Dody Handoko.

Zulkifli menilai penetapan Slamet sebagai tersangka bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

"Ya, kalau orang sedikit-sedikit bicara masuk penjara, ngomong sedikit-sedikit masuk penjara, tentu kan pemerintah katanya sayang dan cinta ulama, menghargai kritik, perbedaan. Kalau ada perbedaan dikit-dikit kena UU ITE, ketidakadilan akan dirasakan publik. Nanti kalau dirasa tidak adil akan merusak kepercayaan terhadap aparat penegak hukum," ungkapnya.

Zulkifli juga mengaku heran atas peristiwa tersebut yang seperti bertolak belakang dengan pernyataan sayang kepada ulama yang diungkapkan pemerintah.

"Syarat demokrasi berkualitas adalah kalau penegakan hukumnya adil. Baru lah itu demokrasi akan menghadirkan kesetaraan, keadilan, kemakmuran," tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Menko Polhukam setuju lapas khusus dipindah ke pulau terpencil
Rabu, 26 Juni 2019 - 16:08 WIB
Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wi...
KPK: Pemindahan napi korupsi ke Nusakambangan untuk reformasi lapas
Rabu, 26 Juni 2019 - 15:23 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah berharap Men...
KPAI: Sistem peradilan narkoba belum ramah anak
Rabu, 26 Juni 2019 - 14:45 WIB
Elshinta.com - Komisioner bidang Kesehatan dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Komi...
KPK harap rencana pemindahan napi korupsi ke Nusakambangan terealisasi
Rabu, 26 Juni 2019 - 13:57 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Polda Metro Jaya tetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kemah pemuda Islam 2017
Rabu, 26 Juni 2019 - 13:05 WIB
Elshinta.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan,  Polda Metro Ja...
KPK panggil pengelola pesantren terkait kasus eks Bupati Bogor
Rabu, 26 Juni 2019 - 12:23 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK periksa Bupati Minahasa Selatan
Rabu, 26 Juni 2019 - 11:45 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Wapres tanggapi penangguhan penahanan Soenarko dan Eggi Sudjana
Rabu, 26 Juni 2019 - 07:16 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemberian penangguhan penahanan Soenarko...
Tim Hukum Jokowi-Ma`ruf yakin MK tolak gugatan sengketa Pilpres
Rabu, 26 Juni 2019 - 06:47 WIB
Elshinta.com - Tim Hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma`ruf Amin meyakini Majelis Hakim Mahkamah ...
Polri: Jika tanpa surat pemberitahuan, aksi depan MK akan dibubarkan
Selasa, 25 Juni 2019 - 14:04 WIB
Elshinta.com - Polri mengimbau semua pihak agar apabila tidak mengantongi surat pemberitah...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
Elshinta_smg