Pengacara Dhani sebut dakwaan jaksa tidak jelas
Elshinta
Selasa, 12 Februari 2019 - 16:38 WIB |
Pengacara Dhani sebut dakwaan jaksa tidak jelas
Terpidana kasus ujaran kebencian melalui media sosial, Ahmad Dhani. Sumber foto: https://bit.ly/2RFBy5X

Elshinta.com -Tim pengacara Dhani Ahmad Prasetyo (Ahmad Dhani), terdakwa dugaan pencemaran nama baik, menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan sulit dimengerti pada persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/2).

Pengacara Ahmad Dhani, Aldwin Rahardian mengatakan bahwa dakwaan jaksa tidak menyebutkan secara spesifik di mana terdakwa melakukan distribusi yang memuat tentang penghinaan sebagaimana dalam dakwaan jaksa.

Bahwa Unsur utama dalam delik Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut, menurut dia, adalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang menjadi objek tindak pidana.

"Untuk menentukan `locus delicti`-nya haruslah ditentukan di manakah terdakwa mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang menjadi objek tindak pidana," katanya saat membacakan nota keberatan di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Anton Widyo Priyono.

Selain itu, kata dia, yang dapat melakukan pengaduan (klacht) atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hanyalah korban yang dicemarkan nama baiknya atau dihina.

Karena Pasal 27 Ayat (3) UU ITE penerapan keberlakuannya terikat dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, menurut dia, yang harus menjadi korban dan melakukan pengaduan terhadap pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah perorangan, bukan organisasi, perkumpulan, atau badan hukum.

Oleh karena itu, kata dia, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela dengan seadil-adilnya.

"Kami meminta kepada majelis hakim menerima eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk seluruhnya, dan juga menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Menanggapi eksepsi ini, hakim meminta waktu untuk melanjutkan sidang pada hari Kamis mendatang. "Sidang ditunda Kamis mendatang," katanya.

Kasus ini bermula saat Ahmad Dhani akan menghadiri acara deklarasi Ganti Presiden 2019 di Tugu Pahlawan Surabaya. Namun, saat tiba di Hotel Majapahit, dia dihadang oleh kelompok yang mengatasnamakan elemen Bela NKRI.

Saat penghadangan itulah, Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi kata-kata berkalimat `idiot` yang diunggah ke media sosial dengan durasi waktu 1 menit, 37 detik.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kasus OTT Walikota Medan non aktif TDE disidangkan 5 Maret
Selasa, 25 Februari 2020 - 21:34 WIB
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara telah menjadwalkan persidangan Wali...
Mantan Direktur Jiwasraya Hary Prasetyo terancam dijerat pidana TPPU
Selasa, 25 Februari 2020 - 15:07 WIB
Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS) Hary Prasetyo Dkk terancam dijerat TPPU (Tindak...
Rano Karno bantah terima uang Rp1,5 miliar dari Wawan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:26 WIB
Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima uang Rp1,5 miliar dari pemilik PT Bali Pa...
Hakim ancam pidana Rano Karno jika tak jujur beri keterangan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:07 WIB
Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta mengingatkan eks Wagub Banten Rano Karno soal...
Polres selidiki kasus tersebarnya foto syur kades di Rote Ndao
Senin, 24 Februari 2020 - 16:36 WIB
Kepolisian Resor Rote Ndao menyelidiki kasus tersebarnya dugaan foto syur seorang kepala desa (kades...
F-MAKI akan laporkan dugaan korupsi proyek perpanjangan runway Bandara Cakrabhuwana
Senin, 24 Februari 2020 - 15:45 WIB
Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) akan melaporkan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)...
Optimis ubah budaya kerja, Kajati Sumut: Aksi bukan sekadar imbauan
Senin, 24 Februari 2020 - 15:06 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Amir Yanto targetkan bisa melakukan perubahan yang nyata sela...
Korupsi, mantan kepala desa di Buton divonis 1 tahun 6 bulan penjara
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:16 WIB
Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, mantan Kepala Desa Mega Bahari, Kecamatan Lasal...
Harun Masiku raib, jangan-jangan dia belajar dari Nakamura
Sabtu, 22 Februari 2020 - 16:17 WIB
Pengamat Hukum Tata Negata, Margarito menilai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masik...
36 kasus dihentikan KPK, Fahri Hamzah: Kenapa di biarin
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) mengumumkan telah menghentikan 36 perkara dugaan korupsi yang masi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)