KPK cegah saksi ke luar negeri terkait kasus suap proyek SPAM
Selasa, 12 Februari 2019 - 18:55 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Sumber foto: https://bit.ly/2MUYiy3

Elshinta.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah ke luar negeri terhadap satu saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR. 

Pencegahan itu dilakukan dalam penyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suharto. "KPK telah mengirimkan surat ke imigrasi untuk melakukan tindakan pelarangan seseorang ke luar negeri dalam penyidikan dengan tersangka BSU, Direktur Utama PT WKE dalam kasus dugaan suap terkait proyek SPAM," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (12/2).

Satu orang yang dicegah itu, yakni Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Kementerian PUPR 2014-2016 Tampang Bandaso. "Dicegah ke luar negeri selama enam bulan pertama terhitung sejak 23 Januari sampai dengan 23 Juli 2019," ucap Febri, seperti dikutip Antara.

Bandaso juga pernah diperiksa sebagai saksi untuk Suharto pada 21 Januari 2019 lalu. "Karena masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan ini, maka perlu dilakukan pencegahan ke luar negeri agar saat dibutuhkan keterangan, saksi berada di Indonesia," kata Diansyah.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Suharto, Direktur PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen SPAM Lampung, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rabu, 27 Maret 2019 - 06:53 WIB
Elshinta.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tarif angkutan massal Moda R...
Selasa, 26 Maret 2019 - 21:52 WIB
Elshinta.com -Event akbar Gebyar Madrasah Hebat Bermartabat Tahun 2019 yang dilaksanakan pada S...
Selasa, 26 Maret 2019 - 20:36 WIB
Elshinta.com -Hadirnya MRT (Moda Raya Terpadu) Jakarta seolah kian membangkitkan budaya jalan k...
Selasa, 26 Maret 2019 - 16:17 WIB
Elshinta.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kantor pusat PT Krakatau Ste...
Selasa, 26 Maret 2019 - 15:51 WIB
Elshinta.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasit...
Selasa, 26 Maret 2019 - 15:33 WIB
Elshinta.com -International Film Festival for Women, Social Issues & Zero Discrimination (I...
Selasa, 26 Maret 2019 - 14:42 WIB
Elshinta.com -Guru bangsa yang juga pendiri Maarif Institute Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif m...
Selasa, 26 Maret 2019 - 07:53 WIB
Elshinta.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengatakan tengah menguji publik a...
Senin, 25 Maret 2019 - 21:35 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum sepakat dengan tarif angkutan massal Mod...
Senin, 25 Maret 2019 - 15:56 WIB
Elshinta.com - Wakil Ketua DPR  Fahri Hamzah  mengatakan,  BUMN sebagai pengelol...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)