Benarkah harga avtur dimonopoli?
Selasa, 12 Februari 2019 - 20:24 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Pengisian bahan bakar avtur pesawat. Foto: Redaksi/Elshinta.

Elshinta.com - Di sela sambutannya di acara Gala Dinner HUT ke-50 PHRI di Jakarta, Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani mengeluhkan tingginya harga tiket pesawat hingga menyebabkan turunnya omset pemesanan hotel. Haryadi pun menyebut, tingginya harga avtur yang menjadi penyebab tingginya harga tiket pesawat karena selama ini dimonopoli oleh Pertamina.

"Menghentikan monopoli pertamina di dalam menjual avtur sebaiknya segera diakhiri. Dengan memberikan peluang kepada perusahaan lain untuk menjual avtur dengan harga yang lebih kompetitif," tutur Haryadi. 
 
Presiden Joko Widodo, yang hadir di acara tersebut memang bereaksi dan bahkan mengaku baru mengetahui jika avtur yang dijual di Soetta dimonopoli oleh Pertamina sendiri. 
"Berkaitan dengan harga tiket pesawat saya terus terang kaget dan malam hari ini saya baru tahu mengenai avtur yang dijual di Soetta itu dimonopoli oleh Pertamina sendiri," ucap Jokowi.

Jokowi pun berjanji akan memanggil Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati untuk menanyakan hal tersebut. Bahkan, Jokowi pun dengan tegas akan memasukkan kompetitor. Pilihannya hanya satu, harganya bisa sama dengan harga internasional tidak. Kalau tidak bisa saya akan masukkan kompetitor lain sehingga terjadi kompetisi," tegas Jokowi.

Persoalan untuk mengimbangi harga avtur agar dapat lebih sesuai dengan keekonomian tiket pesawat sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto. Djoko menyarankan agar badan usaha lain turut menjual avtur, tidak hanya monopoli dari PT Pertamina.

"Salah satu cara benar tidaknya avtur Indonesia jauh lebih mahal dari negara lain, ya, coba ada badan usaha lain yang menjual avtur, selain Pertamina," kata Djoko.

Di sisi lain, Djoko juga mengakui bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa badan usaha yang mengajukan proposal izin untuk menjual avtur, namun masih dipelajari dan dijajaki teknisnya. "Sudah ada PT AKR yang berminat, tapi belum terealisasi pengajuannya, jadi detailnya saya belum bisa jelaskan juga," katanya.

Bagi Indef meski Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan yang menjual avtur di Bandara Soetta, namun berdasarkan peraturan BPH Migas, tak ada larangan badan usaha swasta lain untuk menjual avtur di bandara tersebut. 
 
"Dalam peraturan BPH Migas Nomor 13 Tahun 2008 itu intinya tidak ada larangan buat badan usaha lain menjual avtur di bandara Indonesia. Artinya selama ini memang terbuka lebar ruang itu," kata Abra mengutip Kompas.com.

Hanya saja, dalam peraturan tersebut badan usaha yang ingin menjual avtur di Indonesia minimal harus menyediakan bahan bakar di tiga bandara dan tidak boleh hanya di bandara-bandara besar saja. 

Sementara Menteri Keuangan di kantornya di Jakarta, Selasa (12/2) mengatakan pemerintah bersedia mengkaji besaran pajak pertambahan nilai atas avtur agar setara dengan negara-negara lain mengingat masalah tersebut dituding sebagai penyebab tingginya harga tiket pesawat. 

"Kalau penerapan PPN itu sama, kita akan berlakukan sama. Jadi kita lihat supaya kita tidak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lain," kata Sri Mulyani.  

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan membandingkan PPN avtur di Indonesia dengan tarif di negara-negara lain. Tarif PPN ini sebelumnya dikeluhkan oleh dunia usaha karena diduga menjadi beban yang dikonversikan oleh maskapai penerbangan ke harga tiket pesawat.
  
Presiden Jokowi telah menegaskan, akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina, yakni penyesuaian harga agar harga avtur domestik setara dengan harga internasional atau pemerintah akan mengizinkan perusahaan minyak lain menjual avtur hingga terjadi kompetisi harga. 

"Banyak kalau yang mau, antre. Saya pastikan, walaupun saya belum tahu, tapi saya pastikan antre (mau jualan avtur)," tandas Jokowi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rabu, 27 Maret 2019 - 06:40 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menilai perang dagang yang terjadi ant...
Selasa, 26 Maret 2019 - 19:58 WIB
Elshinta.com -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam balasan, atau retaliasi, kepada Uni Eropa ji...
Selasa, 26 Maret 2019 - 19:07 WIB
Elshinta.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa...
Selasa, 26 Maret 2019 - 18:09 WIB
Elshinta.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa (...
Selasa, 26 Maret 2019 - 16:06 WIB
Elshinta.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melaksanakan progr...
Selasa, 26 Maret 2019 - 15:17 WIB
Elshinta.com -Terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 13:07 WIB
Elshinta.com -Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkama...
Selasa, 26 Maret 2019 - 12:55 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawal ketersediaan dan harga barang ...
Selasa, 26 Maret 2019 - 10:50 WIB
Elshinta.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (...
Selasa, 26 Maret 2019 - 10:39 WIB
Elshinta.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Se...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)