Bawaslu Sleman pertegas aturan pemasangan bendera parpol
Elshinta
Minggu, 03 Maret 2019 - 12:38 WIB |
Bawaslu Sleman pertegas aturan pemasangan bendera parpol
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2H938GW

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mempertegas aturan tentang pemasangan bendera partai politik (Parpol) setelah usulan untuk revisi Peraturan Bupati Sleman tentang alat peraga kampanye (APK) dikabulkan.

"Saat ini kami memiliki dasar hukum untuk melakukan penertiban bendera parpol, yakni dengan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman No 5/2019 tentang Perubahan Perbup Sleman No 27/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)," kata Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sleman Arjuna al Ichsan Siregar di Sleman, Minggu (3/3).

Dihimpun Antara, Arjuna menjelaskan, perubahan itu pada prinsipnya mengatur tentang tata cara pemasangan bendera parpol dan alat peraga sosialisasi relawan atau simpatisan, sehingga pemasangan bendera parpol harus sesuai dengan tata cara pemasangan APK.

"Bendera parpol dan alat peraga relawan atau simpatisan dikelompokkan sebagai atribut kampanye," lanjut dia.

Ia mengatakan, pihaknya juga mempertegas tata cara pemasangan APK pada billboard. Sebelumnya, materi dalam APK itu harus disetujui dahulu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, dan pemasangannya harus mendapat izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman yang mulai efektif pada Maret 2019.

Arjuna mengatakan, berbekal aturan baru tersebut, Bawaslu Sleman akan melakukan penertiban bendera parpol, alat peraga relawan atau simpatisan, dan billboard yang melanggar tata cara pemasangan APK.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPRD Kudus periode 2019-2024 resmi dilantik
Rabu, 21 Agustus 2019 - 21:58 WIB
Sebanyak 45 anggota dewan terpilih hasil Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, secara resmi menjabat...
Partai Golkar raih 10 kursi di DPRD Langkat
Rabu, 14 Agustus 2019 - 21:28 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka penetapa...
KPU Kabupaten Tangerang tetapkan 50 anggota DPRD
Senin, 12 Agustus 2019 - 16:40 WIB
Setelah dilakukan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dua partai yang melakukan gugatan. M...
KPU Batang masih menetapkan caleg terpilih sudah meninggal dunia
Selasa, 23 Juli 2019 - 10:26 WIB
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Jawa Tengah masih menetapkan seorang calon anggota legislati...
Seorang anggota DPRD terpilih bakal tertunda pelantikannya
Senin, 22 Juli 2019 - 20:46 WIB
Seorang anggota DPRD terpilih Kota Malang terancam tidak dapat di lantik meskipun pihak KPU sudah me...
KPU Kediri akhirnya tetapkan perolehan kursi dan calon anggota DPRD
Minggu, 21 Juli 2019 - 12:28 WIB
Setelah sempat tertunda, lantaran Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan Buku Register Perkara Konst...
Caleg Gerindra menggugat, KPU: Salah alamat
Kamis, 18 Juli 2019 - 16:31 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan, KPU menilai gugatan sembilan calo...
Sidang Pileg, Hakim MK minta pemohon pahami permohonannya
Selasa, 09 Juli 2019 - 18:12 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta seluruh kuasa hukum pemohon perkara sengketa hasil...
KPU Jepara tetapkan 50 anggota DPRD
Kamis, 04 Juli 2019 - 11:09 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menetapkan 50 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae...
JK nilai posisi Ketua MPR seharusnya diisi kader Golkar
Selasa, 21 Mei 2019 - 20:16 WIB
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) se...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV