KPU batalkan kepesertaan 11 parpol di Pemilu 2019
Elshinta
Jumat, 22 Maret 2019 - 15:04 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
KPU batalkan kepesertaan 11 parpol di Pemilu 2019
Komisioner KPU menunjukkan hasil verifikasi terhadap LADK usai rapat pleno, di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (21/3). Sumber foto: https://bit.ly/2Fm9LmZ

Elshinta.com - Sebanyak 11 partai politik (parpol) dibatalkan kepesertaannya di Pemilu 2019, untuk beberapa tingkatan (provinsi dan kab/kota), akibat tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanyenya (LADK) hingga batas akhir yang telah ditentukan. 

Batas akhir LADK jatuh pada 10 Maret 2019 atau 14 hari sebelum jadwal kampanye rapat umum.

Aturan terkait kewajiban melaporkan LADK oleh peserta Pemilu di tiap tingkatan dan batas akhir pelaporan tertuang dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017. Sementara sanksinya diatur Pasal 338 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 serta Pasal 71 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018.

“Hari ini KPU telah melakukan rapat pleno dan berdasarkan laporan yang telah dikirim oleh KPU kabupaten/kota, provinsi, maka KPU memverifikasi dan kemudian memutuskan sebagaimana ketentuan pasal 334 ayat 2 yaitu terkait pembatalan parpol sebagai peserta Pemilu anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota yang tidak menyerahkan LADK,” papar Ketua KPU RI, Arief Budiman saat mengawali konferensi pers di Media Center KPU, Jakarta, Kamis (21/3), seperti diinformasikan melalui laman resmi KPU.

Arief menyebut parpol yang tidak melaporkan LADK-nya ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Menurut anggota KPU, Hasyim Asy’ari, parpol yang tidak menyerahkan LADK jumlahnya 11 parpol dan untuk tingkat provinsi hanya satu parpol yang tidak menyerahkan LADK, yakni Partai Garuda di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Partai tersebut juga diketahui tidak menyerahkan LADK-nya di 110 kabupaten, 20 kota (di 26 provinsi).

Sementara untuk 10 partai lainnya, secara berurutan yang tidak menyerahkan LADK ditingkat kab/kota adalah:
1. PKB; 6 kab, 3 kota (di 6 provinsi)
2. Partai Berkarya; 27 kab, 1 kota (di 11 provinsi)
3. PKS; 8 kab, 1 kota (di 6 provinsi)
4. Perindo; 2 kab, 2 kota (di 4 provinsi)
5. PPP; 19 kab, 1 kota (di 9 provinsi)
6. PSI; 43 kab, 6 kota (di 19 provinsi)
7. PAN; 5 kab, 2 kota (di 2 provinsi)
8. Hanura; 7 kab, 1 kota (di 6 provinsi)
9. PBB; 57 kab, 1 kota (di 18 provinsi)
10. PKPI; 90 kab, 16 kota (di 24 provinsi). 

“Ada 5 parpol yang LADK-nya dinyatakan lengkap artinya dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota,” ucap Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan bahwa partai-partai yang tidak menyerahkan LADK terdiri dari tiga kategori, yakni pertama, partai yang memiliki pengurus dan mengajukan caleg; kedua, partai yang memiliki pengurus namun tidak mengajukan caleg; dan ketiga, partai yang tidak memiliki pengurus juga tidak mengajukan caleg. 

Dan Berdasarkan Pasal 338 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 parpol peserta Pemilu akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah bersangkutan apabila tidak menyampaikan sampai batas waktu yang ditentukan. “Jadi ini sanksinya sifatnya administratif karena parpol tidak memenuhi ketentuan administratif yakni LADK,” kata Hasyim.

Hasyim menekankan bahwa sanksi yang diberikan ini sifatnya kepesertaan partai politik untuk ikut dalam Pemilu di daerah yang bersangkutan, bukan pembatalan kepengurusannya. 

“Karena bukan kewenangan KPU membatalkan kepengurusan parpol. Dan bisa saja misalkan dia tetap mengirimkan saksi di TPS untuk Pemilu DPR,” lanjut Hasyim.


Mencoblos caleg sudah dicoret, suara masuk tetap dihitung tapi penetapannya dianggap tidak ada

Terkait munculnya pertanyaan bagaimana dengan suara yang tetap masuk ke parpol dan caleg yang telah dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu di tingkat provinsi maupun kab/kota, anggota KPU, Hasyim Asy’ari menjelaskan, bahwa mekanismenya nanti setiap suara yang diperoleh parpol maupun caleg dari pemilih di hari pemungutan suara tetap dianggap sah namun penetapannya saja yang akan dinyatakan tidak ada atau dianggap tidak bermakna.

Informasi mengenai hal ini, menurut Hasyim, akan segera disampaikan kepada jajarannya di tingkat provinsi maupun kab/kota untuk dipahami, dipedomani agar tidak menimbulkan kekeliruan dikemudian hari. 

“Demikian juga disampaikan kepada Bawaslu, supaya info ini diketahui, juga parpol akan kami sampaikan keputusan hari ini,” tutup Hasyim. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPRD Kudus periode 2019-2024 resmi dilantik
Rabu, 21 Agustus 2019 - 21:58 WIB
Sebanyak 45 anggota dewan terpilih hasil Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, secara resmi menjabat...
Partai Golkar raih 10 kursi di DPRD Langkat
Rabu, 14 Agustus 2019 - 21:28 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka penetapa...
KPU Kabupaten Tangerang tetapkan 50 anggota DPRD
Senin, 12 Agustus 2019 - 16:40 WIB
Setelah dilakukan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dua partai yang melakukan gugatan. M...
KPU Batang masih menetapkan caleg terpilih sudah meninggal dunia
Selasa, 23 Juli 2019 - 10:26 WIB
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Jawa Tengah masih menetapkan seorang calon anggota legislati...
Seorang anggota DPRD terpilih bakal tertunda pelantikannya
Senin, 22 Juli 2019 - 20:46 WIB
Seorang anggota DPRD terpilih Kota Malang terancam tidak dapat di lantik meskipun pihak KPU sudah me...
KPU Kediri akhirnya tetapkan perolehan kursi dan calon anggota DPRD
Minggu, 21 Juli 2019 - 12:28 WIB
Setelah sempat tertunda, lantaran Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan Buku Register Perkara Konst...
Caleg Gerindra menggugat, KPU: Salah alamat
Kamis, 18 Juli 2019 - 16:31 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan, KPU menilai gugatan sembilan calo...
Sidang Pileg, Hakim MK minta pemohon pahami permohonannya
Selasa, 09 Juli 2019 - 18:12 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta seluruh kuasa hukum pemohon perkara sengketa hasil...
KPU Jepara tetapkan 50 anggota DPRD
Kamis, 04 Juli 2019 - 11:09 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menetapkan 50 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae...
JK nilai posisi Ketua MPR seharusnya diisi kader Golkar
Selasa, 21 Mei 2019 - 20:16 WIB
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) se...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV