IPW minta KPK jelaskan isu Novel Baswedan orang partai
Elshinta
Senin, 01 April 2019 - 12:06 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
IPW minta KPK jelaskan isu Novel Baswedan orang partai
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, KPK perlu menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya, Novel Baswedan, sebagai `orang` Partai Gerindra di lembaga anti rasuah itu. 

"Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini," kata Neta dalam keterangan tertulis yang diterima Reporter elshinta.com, Dody Handoko, Senin (1/4). 

"Selain itu IPW mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam `barisan` Novel Baswedan sebagai `orang` Partai Gerindra. Jika memang ada, Polri perlu menarik anggotanya itu. Sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019,” tandasnya.

Isu Novel sebagai "orang" Gerindra muncul setelah Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.

Kepada wartawan, Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Piuyono yang mengatakan Novel adalah "orang kita", orang Partai Gerindra.

“Pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga KPK tidak ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan lawan politiknya dengan isu atau kasus kasus korupsi,” ucapnya.

Neta mengatakan, bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya "orang kita" di KPK.

“Dua kasus OTT yang dilakukan KPK terakhir ini terhadap partai pendukung koalisi Jokowi makin mengindikasikan kebenaran adanya `orang kita` di KPK. Untuk itu pimpinan KPK harus menjelaskan adanya indikasi `orang kita` ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2018. Mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, institusi Polri perlu juga mengusut isu `orang kita` ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu `orang kita`," papar Neta. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Prabowo ingin Indonesia kembali ke UUD 1945 asli
Sabtu, 17 Agustus 2019 - 13:50 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan partainya ingin agar Ind...
KPK harap menteri kabinet berikutnya miliki rekam jejak baik
Sabtu, 17 Agustus 2019 - 12:57 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengharapkan menteri-menteri...
Partai koalisi Jokowi gelar munas diawal untuk tentukan posisi strategis
Jumat, 16 Agustus 2019 - 12:03 WIB
Elshinta.com - PDI Perjuangan sebagai partai koalisi Joko Widodo (Jokowi) sudah menggelar Kongres V...
Polres Langkat siapkan 317 personel untuk amankan Pilkades serentak
Kamis, 15 Agustus 2019 - 21:30 WIB
Elshinta.com - Polres Langkat, Sumatera Utara, menggelar apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pe...
Projo: Wacana Pilpres oleh MPR bentuk perampasan kedaulatan rakyat
Kamis, 15 Agustus 2019 - 12:35 WIB
Elshinta.com - Wacana mengenai kemungkinan Pilpres akan kembali dilakukan oleh MPR mendapat penolak...
Mendagri tegaskan Pilres tetap secara langsung
Rabu, 14 Agustus 2019 - 19:54 WIB
Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan Pemilihan presiden (Pilpres...
Jokowi tegaskan 55 persen kabinet dari profesional
Rabu, 14 Agustus 2019 - 19:36 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan dirinya terus mematangkan rencana komposisi kabinet...
Raih suara terbanyak di Papua, Partai Nasdem sampaikan terima kasih
Rabu, 14 Agustus 2019 - 19:24 WIB
Elshinta.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Papua menyampaikan ucapan terim...
Cyber Indonesia ingatkan ancaman radikallisme pasca pilpres
Rabu, 14 Agustus 2019 - 17:35 WIB
Elshinta.com - Terkait pertemuan Jokowi - Prabowo pada 13 Juli 2019 lalu di MRT mengakhiri semua po...
DPRD Sumbar Periode 2019-2024 didominasi wajah Baru
Rabu, 14 Agustus 2019 - 17:12 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan calon terpilih anggo...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)