Kiri Kanan
Pejabat di sembilan kabupaten/kota di Riau belum laporkan LHKPN
Elshinta
Selasa, 09 April 2019 - 09:56 WIB |
Pejabat di sembilan kabupaten/kota di Riau belum laporkan LHKPN
Formulir LHKPN yang harus diisi pejabat, termasuk pejabat pemerintah daerah. Sumber foto: https://bit.ly/2Urq1gC

Elshinta.com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi menyebutkan hingga saat pejabat di sembilan kabupaten/kota di wilayahnya tidak memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sementara pejabat penyelenggara negara di lingkup Pemerintah Provinsi Riau sudah 100 persen melaporkan kekayaannya, kata Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Selasa (9/4). "Kalau kita pejabat Pemprov sudah 100 persen. Daerah masih belum semuanya," katanya.

Data itu adalah perkembangan terakhir LHKPN yang telah dibuat para pejabat Pemprov Riau terhitung pada 31 Maret 2019, sesuai batas akhir pelaporannya. Menurutnya, hal ini membuktikan ketaatan dan adanya niat transparansi para pejabat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, terutama untuk melaporkan harta kekayaannya.

Ia mengaku belum mengetahui secara persis terkait alasan ataupun jumlah para pejabat yang belum memberikan laporan harta kekayaannya tersebut. "Yang jelas yang sudah 100 persen itu selain Pemprov Riau, ada Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Kalau jumlahnya itu bervariasi," ungkap Sekdaprov yang juga mantan Kadis Perindag Kota Batam ini.

Menyinggung soal sanksi bagi pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya, menurut Hijazi , itu tergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Namun, lanjutnya, tingkat kepatuhan terhadap para pejabat, baik itu tingkat provinsi maupun daerah semuanya dipantau oleh Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di Pemprov Riau sendiri, LHKPN merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti penunjukan pejabat. Kemudian ada juga Surat Pemberitahuan (SPT) pajak setiap tahunnya. Apabila tidak ada kedua persyaratan tersebut maka otomatis tidak bisa mengikuti tahapan proses asesmen pejabat. "Misalnya nanti ada 'open bidding' (penawaran terbuka) posisi tertentu. Itu laporan 2017 dan 2018 harus ada, dan itu persyaratan dasar. Yang pertama persyaratan SPT pajak, kemudian LHKPN. Dua ini wajib bagi pejabat ikut open bidding. Kalau tak ada salah satunya saja, nggak lulus. Bayangkan, mau ikut aja tak bisa, apalagi berharap lolos," tegas Sekdaprov Riau, demikian Antara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Banten berpotensi hujan disertai angin sore ini
Senin, 18 November 2019 - 18:15 WIB
Elshinta.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di ...
Anggota DPR nilai BKPH belum optimal kelola keuangan haji
Senin, 18 November 2019 - 17:19 WIB
Elshinta.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menilai Badan Pengelola Keuangan...
Menpan-RB: Kita tidak pangkas birokrasi tapi merampingkannya
Senin, 18 November 2019 - 15:45 WIB
Elshinta.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri ...
Kemendagri pastikan tak ada desa fiktif di Sultra
Senin, 18 November 2019 - 15:16 WIB
Elshinta.com - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Ira...
Mentan akan isolasi daerah terjangkit virus hog cholera
Senin, 18 November 2019 - 14:07 WIB
Elshinta.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo akan mengisolasi jalur distr...
Chandra Hamzah: Erick Thohir harap BUMN jaga integritas
Senin, 18 November 2019 - 13:47 WIB
Elshinta.com - Mantan Wakil Ketua KPK, Chandra Hamzah, mengungkapkan Menteri BUMN Erick Th...
Jubir: Ada usulan calon Wakil Panglima TNI, tapi semua hak prerogatif Presiden
Senin, 18 November 2019 - 13:38 WIB
Elshinta.com - Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan tokoh yang akan menjadi c...
Terapkan ERP, Pemkot Bekasi minta BPTJ sosialisasi ke masyarakat
Senin, 18 November 2019 - 13:15 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kota Bekasi meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BP...
Masyarakat Lombok Tengah tolak perubahan nama bandara
Senin, 18 November 2019 - 12:15 WIB
Elshinta.com - Sekitar 5.000 warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat menolak perubahan nama Ba...
Pakar sebut cegah berkembangnya radikal pasif menjadi aktif
Senin, 18 November 2019 - 11:47 WIB
Elshinta.com - Pakar komunikasi dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Dr. Alo Lili...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)