Pejabat di sembilan kabupaten/kota di Riau belum laporkan LHKPN
Elshinta
Selasa, 09 April 2019 - 09:56 WIB |
Pejabat di sembilan kabupaten/kota di Riau belum laporkan LHKPN
Formulir LHKPN yang harus diisi pejabat, termasuk pejabat pemerintah daerah. Sumber foto: https://bit.ly/2Urq1gC

Elshinta.com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi menyebutkan hingga saat pejabat di sembilan kabupaten/kota di wilayahnya tidak memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sementara pejabat penyelenggara negara di lingkup Pemerintah Provinsi Riau sudah 100 persen melaporkan kekayaannya, kata Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Selasa (9/4). "Kalau kita pejabat Pemprov sudah 100 persen. Daerah masih belum semuanya," katanya.

Data itu adalah perkembangan terakhir LHKPN yang telah dibuat para pejabat Pemprov Riau terhitung pada 31 Maret 2019, sesuai batas akhir pelaporannya. Menurutnya, hal ini membuktikan ketaatan dan adanya niat transparansi para pejabat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, terutama untuk melaporkan harta kekayaannya.

Ia mengaku belum mengetahui secara persis terkait alasan ataupun jumlah para pejabat yang belum memberikan laporan harta kekayaannya tersebut. "Yang jelas yang sudah 100 persen itu selain Pemprov Riau, ada Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Kalau jumlahnya itu bervariasi," ungkap Sekdaprov yang juga mantan Kadis Perindag Kota Batam ini.

Menyinggung soal sanksi bagi pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya, menurut Hijazi , itu tergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Namun, lanjutnya, tingkat kepatuhan terhadap para pejabat, baik itu tingkat provinsi maupun daerah semuanya dipantau oleh Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di Pemprov Riau sendiri, LHKPN merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti penunjukan pejabat. Kemudian ada juga Surat Pemberitahuan (SPT) pajak setiap tahunnya. Apabila tidak ada kedua persyaratan tersebut maka otomatis tidak bisa mengikuti tahapan proses asesmen pejabat. "Misalnya nanti ada 'open bidding' (penawaran terbuka) posisi tertentu. Itu laporan 2017 dan 2018 harus ada, dan itu persyaratan dasar. Yang pertama persyaratan SPT pajak, kemudian LHKPN. Dua ini wajib bagi pejabat ikut open bidding. Kalau tak ada salah satunya saja, nggak lulus. Bayangkan, mau ikut aja tak bisa, apalagi berharap lolos," tegas Sekdaprov Riau, demikian Antara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Menteri Erick Thohir bersyukur bisa kembali salat Jumat di masjid
Jumat, 05 Juni 2020 - 21:55 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunaikan ibadah salat Jumat di masjid Muhamad...
Di tengah pandemi COVID-19 di Subang, 140 orang menderita DBD
Jumat, 05 Juni 2020 - 21:26 WIB
Ditengah wabah COVID-19 di Kabupaten Subang, Jawa Barat, terdata penderita deman berdasar atau DBD y...
KSJ berbagi sedekah di Kota Medan
Jumat, 05 Juni 2020 - 21:12 WIB
Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) yang merupakan lembaga amal sosial dan berpusat di Kota Medan, Sumater...
Kemenparekraf siapkan tatanan normal baru sektor pariwisata NTB
Jumat, 05 Juni 2020 - 21:02 WIB
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama stakeholder pariwisata di Nusa Te...
Dua Prajurit TNI AL terima apresiasi dari Ketua MPR RI
Jumat, 05 Juni 2020 - 20:53 WIB
Dua Prajurit TNI AL yaitu Serka MES Mohammad Sangidun dan Kopda BAH Damianus Luka Hera menerima apr...
Guru dan karyawan sekolah mulai berkantor
Jumat, 05 Juni 2020 - 20:38 WIB
Kebijakan kembali berkantor bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tenga...
Masjid Raya JIC dibuka kembali
Jumat, 05 Juni 2020 - 20:13 WIB
Setelah lebih dari dua bulan Masjid Raya Jakarta Islamic Centre ditutup, pada hari Jumat tanggal 5 J...
Tatanan normal baru, Kemenpan RB jelaskan penyesuaian sistem kerja ASN
Jumat, 05 Juni 2020 - 19:22 WIB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjelaskan penyesua...
Polda Kepri cek kesiapan normal baru di Batam
Jumat, 05 Juni 2020 - 19:09 WIB
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kota Batam mengecek kesiapan pelaksanaan era tat...
MPR apresiasi Polri gagalkan peredaran 402 kg sabu-sabu
Jumat, 05 Juni 2020 - 18:58 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi Polri khususnya Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Bare...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV