KPU akan evaluasi sistem penyelenggaraan Pemilu serentak
Elshinta
Sabtu, 20 April 2019 - 18:24 WIB |
KPU akan evaluasi sistem penyelenggaraan Pemilu serentak
Ketua KPU RI Arief Budiman. Sumber Foto: https://bit.ly/2vglezy

Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berencana mengevaluasi sistem penyelenggaraan Pemilu serentak menyusul adanya kasus yang menewaskan petugas penyelenggara Pemilu 2019 di beberapa daerah.

"Setelah pemilu selesai baru akan dilakukan evaluasi," kata Ketua KPU RI Arief Budiman saat diwawancarai wartawan di kantornya, Sabtu (20/4).

Dia menuturkan pihaknya saat ini masih mendata jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh Indonesia yang meninggal dunia saat bertugas melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019.

Menurut Arief, mayoritas petugas penyelenggara Pemilu di daerah itu meninggal dunia akibat kelelahan dan terkena serangan jantung. "Pekerjannya berat dan banyak, maka orang sangat mungkin kelelahan dalam menjalankan tugas," ucapnya, dikutip Antara.

Lebih lanjut dia menuturkan pihaknya akan memberikan santunan kepada para petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Dalam Pemilu 2019, masyarakat mencoblos lima kertas suara yang kemudian dimasukkan ke dalam lima kotak suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Lima surat suara itu terdiri dari surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dari tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Banyaknya jumlah kertas suara itu membuat durasi waktu pemungutan surat suara dan penghitungan hasil suara di tingkat TPS di beberapa daerah berlangsung hingga lebih dari 24 jam.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pengamat: Dukung pemisahan pilpres dan pileg
Senin, 19 Agustus 2019 - 12:31 WIB
Elshinta.com - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Hela...
Ketua KPUD berikan piagam penghargaan kepada Kapolres Majalengka
Kamis, 15 Agustus 2019 - 21:43 WIB
Elshinta.com - Kapolres Majalengka, AKBP Mariyono,S.I.K.,M.Si menghadiri acara penyerahan salinan ke...
Parpol diminta coret bekas napi korupsi dalam Pilkada
Rabu, 14 Agustus 2019 - 08:38 WIB
Elshinta.com - Partai politik di Maluku Utara (Malut) diminta tidak memberi peluang kepada mantan ...
Peneliti: Penggunaan IT dalam Pemilu perlu dievaluasi
Jumat, 02 Agustus 2019 - 08:28 WIB
Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Erik Kurniawan mengatakan penggunaan teknologi informasi dal...
KPU pertimbangkan ajukan kembali judicial review ke MA terkait koruptor
Rabu, 31 Juli 2019 - 16:11 WIB
Elshinta.com - Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU berhati-hati menerapkan aturan mela...
Amankan Pilkades, Polres Batang kerahkan 1.700 personel
Minggu, 21 Juli 2019 - 18:30 WIB
Elshinta.com - Polres Batang, Jawa Tengah akan mengerahkan sedikitnya 1.700 personel untuk...
KPU salurkan santunan bagi ahli waris petugas KPPS Yogyakarta
Minggu, 21 Juli 2019 - 17:56 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyalurkan santunan kepada anggota keluarga...
KPU pertimbangkan rekap suara secara elektronik
Kamis, 04 Juli 2019 - 18:26 WIB
Elshinta.com - Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, KPU sedang mempertimbangkan penerap...
Kemendagri siapkan kebijakan dukungan Pilkada 2020
Rabu, 03 Juli 2019 - 17:16 WIB
Elshinta.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersiapkan sejumlah kebijakan untu...
Kemendagri minta TPS Pilkada 2020 diperbanyak
Rabu, 03 Juli 2019 - 16:39 WIB
Elshinta.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan jajaran Komisi Pemil...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)