Ketua DPR soroti indikasi kecurangan Pemilu antar caleg
Elshinta
Senin, 22 April 2019 - 14:15 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
Ketua DPR soroti indikasi kecurangan Pemilu antar caleg
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan agar Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) agar bekerja secara profesional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

"Salah satu hal krusial yang harus dilakukan KPU adalah menjalankan amanat Pasal 391 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum," papar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/4).

Dikatakannya, pasal 508 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memberikan sanksi tegas. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

"Ketentuan tersebut dimaksudkan agar rakyat dapat terpenuhi haknya dalam memperoleh informasi seputar Pemilu. Di sisi lain juga dapat menjaga akuntabilitas dan transparansi kinerja setiap personel KPU di lapangan dari berbagai tingkatan. Tidak hanya itu, potensi terjadinya kecurangan seperti penggelembungan maupun penghilangan suara juga dapat diminimalisir," jelasnya. 

Bamsoet menyebutkan, salah satu modus kecurangan yang kerap terjadi antar caleg internal partai itu sendiri adalah, pencurian melalui persekongkolan pengurangan pencatatan di C1 sebelum dikirim ke kecamatan atau PPK.

Modus pertama, misalnya, perolehan suara di TPS yang tercatat di C1 adalah 53 suara, tiba-tiba berubah menjadi tiga suara. Sedangkan 50 suara lagi tiba-tiba masuk ke caleg di atasnya sesama satu partai yang semula hanya tujuh suara tiba-tiba melonjak menjadi 57 suara. Begitu seterusnya di tiap-tiap TPS.

"Ini biasa disebut kecurangan melalui pencurian suara sesama caleg satu partai. Praktik ini bisa biasanya dilakukan dengan melakukan persekongkolan dengan petugas PPS di TPS-TPS yang sudah dikondisikan," ungkap Bamsoet.

Modus kedua, lanjutnya, melakukan penggelembungan suara atas nama caleg agar memperoleh suara tertinggi di partainya dengan menggeser suara partai ke perolehan atas nama caleg. Praktik kecurangan ini kerap luput dari pengamatan caleg satu partai lainnya yang sebenarnya sangat dirugikan. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPRD Kudus periode 2019-2024 resmi dilantik
Rabu, 21 Agustus 2019 - 21:58 WIB
Sebanyak 45 anggota dewan terpilih hasil Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, secara resmi menjabat...
Partai Golkar raih 10 kursi di DPRD Langkat
Rabu, 14 Agustus 2019 - 21:28 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka penetapa...
KPU Kabupaten Tangerang tetapkan 50 anggota DPRD
Senin, 12 Agustus 2019 - 16:40 WIB
Setelah dilakukan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dua partai yang melakukan gugatan. M...
KPU Batang masih menetapkan caleg terpilih sudah meninggal dunia
Selasa, 23 Juli 2019 - 10:26 WIB
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Jawa Tengah masih menetapkan seorang calon anggota legislati...
Seorang anggota DPRD terpilih bakal tertunda pelantikannya
Senin, 22 Juli 2019 - 20:46 WIB
Seorang anggota DPRD terpilih Kota Malang terancam tidak dapat di lantik meskipun pihak KPU sudah me...
KPU Kediri akhirnya tetapkan perolehan kursi dan calon anggota DPRD
Minggu, 21 Juli 2019 - 12:28 WIB
Setelah sempat tertunda, lantaran Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan Buku Register Perkara Konst...
Caleg Gerindra menggugat, KPU: Salah alamat
Kamis, 18 Juli 2019 - 16:31 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan, KPU menilai gugatan sembilan calo...
Sidang Pileg, Hakim MK minta pemohon pahami permohonannya
Selasa, 09 Juli 2019 - 18:12 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta seluruh kuasa hukum pemohon perkara sengketa hasil...
KPU Jepara tetapkan 50 anggota DPRD
Kamis, 04 Juli 2019 - 11:09 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menetapkan 50 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae...
JK nilai posisi Ketua MPR seharusnya diisi kader Golkar
Selasa, 21 Mei 2019 - 20:16 WIB
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) se...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)