Elshinta.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat isu diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh sejumlah negara, terutama di Eropa, dalam Konferensi Forum Kerja Sama Internasional Prakarsa Sabuk Jalan (BRF) II di Beijing, Sabtu (27/4).

"Indonesia sebagai negara yang sekitar 16 juta warganya terlibat dalam perkebunan dan industri sawit terus menghadapi perlakuan diskriminatif," kata Wapres pada Sesi III Pertemuan Meja Bundar Para Pemimpin BRF.

Wapres menyayangkan perlakuan diskriminatif itu mengatasnamakan isu `sustainable palm oil` padahal kelapa sawit telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian cita-cita pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Kontribusi tersebut diperkuat data-data yang akurat. "Sayangnya, semua data tidak didengarkan. Diskriminasi terus dijalankan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Indonesia. Oleh karena itu, diskriminasi ini harus dilawan," tegas dia, seperti dikutip Antara.

Menurut JK, tidak ada satu pun negara yang bisa mencapai SDGs sendiri tanpa sinergi dan kerja sama dengan negara lain, termasuk melalui BRF. "Kerja sama harus bersifat national-driven bukan donor atau loan-giver driven," ujarnya.

Kerja sama juga harus mempertimbangkan inklusivitas karena menurut Wapres dengan pertimbangan tersebut Prakarsa Sabuk Jalan dapat menyejahterakan setiap negara yang tergabung di dalamnya. Demikian pula dengan peran swasta harus lebih banyak dilibatkan.