MemoRI 09 Mei
Sebab nista agama, Ahok pun dipenjara
Elshinta
Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Sebab nista agama, Ahok pun dipenjara
Sidang vonis Ahok. Foto: https://bit.ly/2WvgVMS/Elshinta.

Elshinta.com - Penggalan Surat Al Maidah ayat 51 untuk mengilustrasikan isu SARA yang digiring lawan politiknya demi mengalahkannya pada Pilkada Bangka Belitung yang disampaikan di hadapan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 ternyata berbuntut panjang. Bahkan, pidato yang tersebar luas di media sosial tersebut membawanya berurusan dengan hukum. 

Mungkin tak terfikir oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jika pidato yang divideokan dan kemudian diunggah di media sosial Youtube tersebut menjadi masalah yang melilitnya hingga berujung penjara. 

Video pidato Ahok yang mengutip penggalan Surat Al Maidah ayat 51 tersebut memang menimbulkan kontroversi. Pelaporan atas dugaan penistaan agama oleh Ahok pun dilakukan Habib Novel Chaidir ke kepolisian dengan nomor lapor LP/1010/X/2016. 
 
Ahok pun harus berurusan dengan pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Meski di beberapa kesempatan, Ahok sendiri sudah meminta maaf secara terbuka.

Aparat memang tak bisa main-main dalam memproses kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, terlebih dengan adanya desakan kelompok masyarakat yang dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi secara masif di beberapa wilayah. 

Hari-hari berikutnya, Ahok menjalani proses persidangan. Ahok didakwa melakukan penodaan agama. Ahok didakwa dengan dua pasal alternatif, yakni pasal 156 huruf a KUHP atau pasal 156 KUHP. 

Selasa, 9 Mei 2017, setelah menjalani beberapa kali persidangan. Majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersalah dalam kasus penodaan agama dan dihukum penjara selama 2 tahun. 

"Menyatakan Ir Basuki Tjahaja Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama dan menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan memerintahkan terdakwa ditahan," tegas Dwiarso dalam persidangan di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV