Pengamat sebut `people power` sampaikan aspirasi bukan makar
Elshinta
Selasa, 07 Mei 2019 - 18:44 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Pengamat sebut `people power` sampaikan aspirasi bukan makar
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Foto: https://bit.ly/2DVnh0P/Elshinta.

Elshinta.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan gerakan `people power` bukan merupakan makar. Karena menurut dia, kumpulan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa merupakan hak yang dijamin oleh Undang-undang asalkan tidak melanggar hukum.

“Ya gak mungkinlah makar. Makar itu kan menggulingkan pemerintahan, menyampaikan aspirasi bukan makar. Kalau `people power` menggulingkan pemerintahan tentu itu makar, tapi kalau `people power` hanya menyampaikan pendapat tidak masalah,” kata Refly di Jakarta, Selasa (7/5).

Menurut dia, apabila masyarakat mau datang mengadu dan meminta atensi KPU serta Bawaslu menyampaikan aspirasi tidak masalah karena dijamin konstitusi. Namun, yang dilarang itu adalah melanggar hukum.

“Kalau menyampaikan aspirasi tidak masalah, kan dijamin konsitusi aspirasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang penting tidak melanggar hukum. Demo boleh tapi tidak boleh bakar ban, tidak boleh karena itu sudah mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak orang lain,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Bayu Istiqlal.

Jadi, Refly mengingatkan semua pihak bahwa demokrasi diatur oleh konstitusi tapi demokrasi yang tidak mengganggu orang lain yang menjalankan kewajibanya.

“Kalau menyampaikan aspirasi Bawaslu dan KPU lebih memperhatikan kecurangan menurut saya tidak ada masalah, tidak ada (aturan yang dilanggar). Saya tidak menangapi `people power`, yang saya tanggapi kebebasan demonstrasi,” tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ada kemungkinan artis Hana Hanifa ditetapkan sebagai tersangka
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:37 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan, tidak menutup kemungkinan artis selebgram y...
Polisi tetapkan dua tersangka kasus prostitusi Hana Hanifa
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:00 WIB
Kepolisian Resor Kota Besar Medan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus prostitusi yang...
Dua hakim PA Lumajang konfirmasi positif Covid-19
Selasa, 14 Juli 2020 - 19:11 WIB
Dua hakim Pengadilan Agama Lumajang, Jawa Timur terkonfirmasi positif dan tiga reaktif Covid-19. Unt...
Hakim tolak eksepsi Sunda Empire, persidangan tetap berlanjut
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:31 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat menolak nota keberatan atau eksepsi yang di...
KCN sesalkan penundaan sidang putusan PKP 
Selasa, 14 Juli 2020 - 13:55 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri kembali menunda sidang dengan agenda putusan penun...
Polres Tanjung Jabung Barat buru pencetak uang palsu sempat beredar
Selasa, 14 Juli 2020 - 10:58 WIB
Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Jambi terus memburu seorang berinisial DM yang kini ...
Dirjen PAS tegaskan petugas terlibat narkoba dikirim ke Nusakambangan
Selasa, 14 Juli 2020 - 09:14 WIB
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga menegaskan bahwa petugas yang terbu...
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV