Pengamat sebut `people power` sampaikan aspirasi bukan makar
Elshinta
Selasa, 07 Mei 2019 - 18:44 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Pengamat sebut `people power` sampaikan aspirasi bukan makar
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Foto: https://bit.ly/2DVnh0P/Elshinta.

Elshinta.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan gerakan `people power` bukan merupakan makar. Karena menurut dia, kumpulan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa merupakan hak yang dijamin oleh Undang-undang asalkan tidak melanggar hukum.

“Ya gak mungkinlah makar. Makar itu kan menggulingkan pemerintahan, menyampaikan aspirasi bukan makar. Kalau `people power` menggulingkan pemerintahan tentu itu makar, tapi kalau `people power` hanya menyampaikan pendapat tidak masalah,” kata Refly di Jakarta, Selasa (7/5).

Menurut dia, apabila masyarakat mau datang mengadu dan meminta atensi KPU serta Bawaslu menyampaikan aspirasi tidak masalah karena dijamin konstitusi. Namun, yang dilarang itu adalah melanggar hukum.

“Kalau menyampaikan aspirasi tidak masalah, kan dijamin konsitusi aspirasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang penting tidak melanggar hukum. Demo boleh tapi tidak boleh bakar ban, tidak boleh karena itu sudah mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak orang lain,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Bayu Istiqlal.

Jadi, Refly mengingatkan semua pihak bahwa demokrasi diatur oleh konstitusi tapi demokrasi yang tidak mengganggu orang lain yang menjalankan kewajibanya.

“Kalau menyampaikan aspirasi Bawaslu dan KPU lebih memperhatikan kecurangan menurut saya tidak ada masalah, tidak ada (aturan yang dilanggar). Saya tidak menangapi `people power`, yang saya tanggapi kebebasan demonstrasi,” tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejari Serang segera jadwalkan pemanggilan mantan camat Syafruddin
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:45 WIB
Elshinta.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang tengah menjadwalkan untuk memanggil mantan camat Se...
KPK minta Pansel pertimbangkan rekam jejak laporan kekayaan dan kepatuhan pajak
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:05 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK memi...
KPK periksa mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar
Jumat, 23 Agustus 2019 - 11:25 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK meme...
KPK sita Rp130 juta dari rumah Kabid SDA PUPKP Yogyakarta
Jumat, 23 Agustus 2019 - 06:39 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp130 juta dari hasil pengg...
Dua instansi di Kantor Pemkot Yogyakarta diperiksa KPK
Kamis, 22 Agustus 2019 - 18:25 WIB
Elshinta.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/8) melakukan pemeriksaan ber...
Terdakwa Liliana lanjutkan penahanan di Lapas Mataram
Kamis, 22 Agustus 2019 - 17:42 WIB
Elshinta.com - Terdakwa pemberi suap Rp1,2 miliar perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkunga...
OTT KPK, Kajati DIY memohon maaf kepada Sultan HB X atas perbuatan stafnya
Kamis, 22 Agustus 2019 - 16:37 WIB
Elshinta.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Erbagtyo Rohan meminta maa...
Waspada! Penipuan dengan modus seleksi pegawai KPK
Kamis, 22 Agustus 2019 - 12:47 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah meminta masyarakat w...
KPK panggil tiga saksi terkait suap izin impor bawang putih
Kamis, 22 Agustus 2019 - 11:44 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK mema...
BNNP tes urine pegawai Bakamla RI
Kamis, 22 Agustus 2019 - 11:36 WIB
Elshinta.com - Ratusan pegawai Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) menjalani tes urine sebag...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)