Bangun Bendungan Way Apu, Menteri LHK terbitkan izin seluas 442 hektare
Elshinta
Minggu, 19 Mei 2019 - 13:37 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Administrator
Bangun Bendungan Way Apu, Menteri LHK terbitkan izin seluas 442 hektare
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2YIG9Z9

Elshinta.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar telah menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 422 hektare untuk pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Maluku, yang merupakan salah satu program strategis nasional.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Maluku, Sadli Ie, di Ambon, Maluku, Minggu (19/5), mengatakan penerbitan izin berdasarkan yang sudah diusulkan Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 477 hektare.

"Jadi sebagian besar lahan Bendungan Way Apu itu masuk kawasan hutan lindung, sehingga harus mendapatkan rekomendasi Menteri Siti Nurbaya untuk pinjam pakai," ujarnya seperti dikutip Antara.

Sadli mengemukakan administrasi terkait dengan izin pinjam pakai lahan itu sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Tim dari Kementerian LHK juga telah melakukan studi kelayakan terkait luas lahan, penutupan vegetasi lahan dan lainnya beberapa waktu lalu dan hasilnya menjadi dasar pertimbangan bagi Menteri LHK menerbitkan rekomendasi tersebut.

Disinggung ada penggarapan lahan di lokasi pembangunan Bendungan Way Apu yang menuntut ganti rugi, Sadli menjelaskan itu kewenangan Balai Sungai Wilayah (BSW) Maluku yang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Maluku maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru.

"Kami tidak tahu menahu soal tersebut, karena yang terpenting Menteri Siti Nurbaya telah menerbitkan IPPKH yang memungkinkan pembangunan Bendungan Way Apu direalisasikan," kata Sadli.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kementerian PUPR bangun jalan pintas dukung pariwisata Bali
Sabtu, 15 Juni 2019 - 15:34 WIB
Elshinta.com - Sebagai bentuk dukungan pengembangan pariwisata di Bali, khususnya yang men...
Presiden janjikan Waduk Muara Nusa Dua beroperasi tahun ini
Jumat, 14 Juni 2019 - 19:14 WIB
Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo menjanjikan waduk muara pertama di Indonesia...
Presiden tinjau proyek Waduk Muara, Nusa Dua
Jumat, 14 Juni 2019 - 17:26 WIB
Elshinta.com - Pelaksanaan proyek pembangunan Waduk Muara Nusa Dua Bali, Jumat (14/6) sore...
Ini impian Presiden tentang Indonesia pada 2024
Kamis, 13 Juni 2019 - 06:50 WIB
Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo mengungkapkan impiannya secara khusus tentan...
Pemkot Depok akan tata ulang pembangunan kota
Senin, 10 Juni 2019 - 19:54 WIB
Elshinta.com - Pertumbuhan infrastruktur permukiman di Kota Depok, Jawa Barat dalam dua da...
Rest area non-tol pertama di Indonesia
Minggu, 09 Juni 2019 - 12:14 WIB
Elshinta.com - Anjungan Cerdas yang berlokasi di rute jalan nasional Trenggalek-Ponorogo, ...
Wali Kota: Batam bebas jalan rusak pada 2025
Kamis, 06 Juni 2019 - 13:39 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, berkomitmen terus meningkatkan kuali...
Gubernur: Pengganti Bendungan Kolhua masih dikaji
Jumat, 31 Mei 2019 - 12:25 WIB
Elshinta.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor B Laiskodat mengatakan bahwa loka...
Pemkab Kupang prioritaskan bangun jalan aspal beton
Kamis, 30 Mei 2019 - 15:29 WIB
Elshinta.com - Wakil Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jerry Manafe mengatakan pembangun...
Pemkab Indramayu dorong pembangunan desa tertinggal
Senin, 27 Mei 2019 - 19:37 WIB
Elshinta.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat b...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)