KPK jelaskan temuan menonjol terkait penyelenggaraan haji
Elshinta
Kamis, 23 Mei 2019 - 20:08 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Administrator
KPK jelaskan temuan menonjol terkait penyelenggaraan haji
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Sumber foto: https://s.id/56kqD

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan temuan yang menonjol terkait penyelenggaraan haji berdasarkan kajian yang telah dilakukan.

"KPK pernah melakukan kajian terkait penyelenggaraan haji sejak Januari-November 2009 dan laporan hasilnya diselesaikan pada tahun 2010," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (23/5).

Febri menjelaskan terdapat lima aspek utama yang dikaji KPK dari total 48 temuan, yaitu regulasi (7 temuan), kelembagaan (6 temuan), tata laksana (28 temuan), manajemen SDM (3 temuan), dan manajemen Kesehatan (4 temuan). Adapun, kata dia, beberapa temuan yang menonjol diantaranya terkait penempatan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), penentuan alokasi porsi skala nasional, terdapat dua sumber dana pembiayaan kegiatan, selain dari BPIH juga dari APBN, sehingga ada resiko pemborosan keuangan.

Selanjutnya, kebutuhan lembaga pengawas haji independen, tugas dan fungsi pengadaan yang masih tersebar di berbagai sub-direktorat, masa berlaku izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), pembiayaan dalam manasik haji, masalah di pemondokan dan jasa katering haji, biaya penerbangan, pencatatan keuangan, penggunaan biaya "indirect cost" yang tidak sesuai, dan pungutan liar di embarkasi.

"Temuan-temuan dalam kajian yang diselesaikan KPK pada 2010 tersebut telah disampaikan pada pihak Kementerian Agama untuk ditindaklanjuti. Sebagian telah dilaksanakan, namun dalam perkembangannya tidak semua temuan dapat diperbaiki, bahkan KPK juga masih menemukan dugaan penyimpangan," ucap Febri.

Ia mengungkapkan pada 2010-2012 sejumlah 33 temuan telah diselesaikan sehingga statusnya "closed" sehingga terdapat 15 temuan yang belum ditindaklanjuti.

"Bahkan, sebagaimana diketahui, KPK akhirnya melakukan penyidikan dengan tersangka Menteri Agama RI pada saat itu (Suryadharma Ali) karena ditemukan tindak pidana korupsi serta akibat tidak konsistennya dan bahkan pelanggaran terhadap upaya perbaikan," kata Febri.

Pelanggaran-pelanggaran itu, yakni mengangkat 180 orang keluarga dan kolega sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), mengangkat tujuh orang keluarga dan kolega menjadi petugas pendamping Amirul Hajj, "mark up" harga pemondokan, dan memberangkatkan 1.711 orang keluarga dan kolega tidak sesuai nomor porsi antrian menggunakan sisa kuota haji nasional. "Artinya, jika ada penyimpangan yang dilakukan mengandung unsur tindak pidana korupsi, maka KPK menindaklanjuti dengan proses hukum sesuai aturan yang berlaku, misal penanganan perkara sebelumnya, proses pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) hingga penyelidikan baru yang sekarang sedang berjalan," tuturnya, dikutip Antara.

Sedangkan dalam upaya pencegahan, kata dia, saat ini juga sedang berlangsung perkembangan kajian terkait penyelenggaraan haji agar terdapat pemetaan yang lebih terbaru dalam penyelenggaraan haji yang dilakukan di Indonesia sehingga saran dan perbaikan yang dapat dilakukan dapat semakin tepat sasaran.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
MK jamin keamanan saksi pemohon di sidang sengketa Pilpres
Selasa, 18 Juni 2019 - 20:52 WIB
Elshinta.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin k...
KPPU gelar sidang pemeriksaan lanjutan praktik monopoli jasa bongkar muat peti kemas
Selasa, 18 Juni 2019 - 20:32 WIB
Elshinta.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan de...
Kuasa hukum TKN: Jangan ada `drama` di persidangan
Selasa, 18 Juni 2019 - 20:27 WIB
Elshinta.com - Tim kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) meminta kepada pemohon kubu Badan Pe...
Sidang MK, Bawaslu ungkap kasus caleg Gerindra karyawan BUMN
Selasa, 18 Juni 2019 - 19:36 WIB
Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkap kasus pencalonan caleg dar...
Sidang MK, permohonan Prabowo-Sandi dinilai cacat formil
Selasa, 18 Juni 2019 - 16:45 WIB
Elshinta.com - Ketua tim kuasa hukum Jokowi-KH Ma`ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, b...
Pemindahan Setnov ke Rutan Gunung Sindur agar tobat 
Selasa, 18 Juni 2019 - 15:45 WIB
Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasona Laoly mengatakan, pemindahan Setya Nov...
Tim hukum TKN: Ketidaknetralan Polri-Inteljen asumtif dan tendensius
Selasa, 18 Juni 2019 - 15:28 WIB
Elshinta.com - Anggota tim hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) I Wayan Sudirta menyebut dalil pem...
Pemerintah pertimbangkan bangun lapas di pulau terpencil 
Selasa, 18 Juni 2019 - 13:27 WIB
Elshinta.com - Menko Polhukam  Wiranto mengatakan pemerintah mempertimbangkan membangun la...
KPK periksa anggota DPR RI
Selasa, 18 Juni 2019 - 13:06 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengtaakan, ...
Pansel sambut baik perwira tinggi Polri ikut seleksi capim KPK
Selasa, 18 Juni 2019 - 12:20 WIB
Elshinta.com - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih menyambut baik...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)