BPK temukan penyimpangan perjalanan dinas senilai Rp7,9 miliar
Elshinta
Sabtu, 25 Mei 2019 - 12:37 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Administrator
BPK temukan penyimpangan perjalanan dinas senilai Rp7,9 miliar
Sumber foto: https://bit.ly/2Ev6p1i

Elshinta.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut) menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana perjalanan dinas fiktif senilai Rp7,9 miliar hampir merata di sembilan kabupaten/kota, minus Kota Tidore Kepulauan.

"Memang untuk anggaran perjalanan dinas merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi caranya menyimpang dengan total Rp7,9 miliar hampir merata di kabupaten/kota," kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Malut, M Ali Asyhar kepada Antara di Ternate, Sabtu (25/5).

Dia mengakui, untuk Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan pengembalian atas temuan BPK sebesar Rp5 miliar, sedangkan untuk Provinsi Malut akan dilakukan penyerahan LHP pada Senin (27/5) di Sofifi.

Menurut dia, selain masalah anggaran perjalanan dinas, sebagian besar masalah yang ditemukan ada di dua daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan belum diselesaikan seperti masalah aset yang sangat kompleks, terutama Pulau Taliabu merupakan daerah pemekaran, sehingga tidak ada koordinasi yang bagus, maka sistem pencatatan bermasalah.

Sedangkan, kalau untuk kas, pendapatan daerah dan pajak sebagian menjadi temuan karena tidak pernah setor ke negara, ada kabupaten yang menggunakan uangnya belum diserahkan, bahkan di Pulau Taliabu sejak 2014 uang senilai Rp4 miliar.

Ali mengatakan, dua pemerintah yakni Pemkab Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu masih memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan menjadi catatan, yakni kalau tidak ditata dan inventarisir soal aset daerah, maka akumulasinya setiap tahun bertambah, tentunya pimpinan harus intensif melakukan pengawasan jangan hanya keluar daerah.

Dia menambahkan, untuk hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan opini dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun lalu hanya sebanyak tujuh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi tahun ini meningkat menjadi delapan Pemerintah Kabupaten/Kota.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
MK jamin keamanan saksi pemohon di sidang sengketa Pilpres
Selasa, 18 Juni 2019 - 20:52 WIB
Elshinta.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin k...
KPPU gelar sidang pemeriksaan lanjutan praktik monopoli jasa bongkar muat peti kemas
Selasa, 18 Juni 2019 - 20:32 WIB
Elshinta.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan de...
Kuasa hukum TKN: Jangan ada `drama` di persidangan
Selasa, 18 Juni 2019 - 20:27 WIB
Elshinta.com - Tim kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) meminta kepada pemohon kubu Badan Pe...
Sidang MK, Bawaslu ungkap kasus caleg Gerindra karyawan BUMN
Selasa, 18 Juni 2019 - 19:36 WIB
Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkap kasus pencalonan caleg dar...
Sidang MK, permohonan Prabowo-Sandi dinilai cacat formil
Selasa, 18 Juni 2019 - 16:45 WIB
Elshinta.com - Ketua tim kuasa hukum Jokowi-KH Ma`ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, b...
Pemindahan Setnov ke Rutan Gunung Sindur agar tobat 
Selasa, 18 Juni 2019 - 15:45 WIB
Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasona Laoly mengatakan, pemindahan Setya Nov...
Tim hukum TKN: Ketidaknetralan Polri-Inteljen asumtif dan tendensius
Selasa, 18 Juni 2019 - 15:28 WIB
Elshinta.com - Anggota tim hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) I Wayan Sudirta menyebut dalil pem...
Pemerintah pertimbangkan bangun lapas di pulau terpencil 
Selasa, 18 Juni 2019 - 13:27 WIB
Elshinta.com - Menko Polhukam  Wiranto mengatakan pemerintah mempertimbangkan membangun la...
KPK periksa anggota DPR RI
Selasa, 18 Juni 2019 - 13:06 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengtaakan, ...
Pansel sambut baik perwira tinggi Polri ikut seleksi capim KPK
Selasa, 18 Juni 2019 - 12:20 WIB
Elshinta.com - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih menyambut baik...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)