BPK temukan penyimpangan perjalanan dinas senilai Rp7,9 miliar
Elshinta
Sabtu, 25 Mei 2019 - 12:37 WIB |
BPK temukan penyimpangan perjalanan dinas senilai Rp7,9 miliar
Sumber foto: https://bit.ly/2Ev6p1i

Elshinta.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut) menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana perjalanan dinas fiktif senilai Rp7,9 miliar hampir merata di sembilan kabupaten/kota, minus Kota Tidore Kepulauan.

"Memang untuk anggaran perjalanan dinas merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi caranya menyimpang dengan total Rp7,9 miliar hampir merata di kabupaten/kota," kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Malut, M Ali Asyhar kepada Antara di Ternate, Sabtu (25/5).

Dia mengakui, untuk Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan pengembalian atas temuan BPK sebesar Rp5 miliar, sedangkan untuk Provinsi Malut akan dilakukan penyerahan LHP pada Senin (27/5) di Sofifi.

Menurut dia, selain masalah anggaran perjalanan dinas, sebagian besar masalah yang ditemukan ada di dua daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan belum diselesaikan seperti masalah aset yang sangat kompleks, terutama Pulau Taliabu merupakan daerah pemekaran, sehingga tidak ada koordinasi yang bagus, maka sistem pencatatan bermasalah.

Sedangkan, kalau untuk kas, pendapatan daerah dan pajak sebagian menjadi temuan karena tidak pernah setor ke negara, ada kabupaten yang menggunakan uangnya belum diserahkan, bahkan di Pulau Taliabu sejak 2014 uang senilai Rp4 miliar.

Ali mengatakan, dua pemerintah yakni Pemkab Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu masih memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan menjadi catatan, yakni kalau tidak ditata dan inventarisir soal aset daerah, maka akumulasinya setiap tahun bertambah, tentunya pimpinan harus intensif melakukan pengawasan jangan hanya keluar daerah.

Dia menambahkan, untuk hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan opini dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun lalu hanya sebanyak tujuh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi tahun ini meningkat menjadi delapan Pemerintah Kabupaten/Kota.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Empat oknum polisi pemeras jalani sidang perdana
Rabu, 18 September 2019 - 18:11 WIB
Elshinta.com - Empat oknum polisi yang bertugas di Polsek Medan Area, yakni Jenli Hendra Damanik, ...
KPK tetapkan Menpora tersangka kasus suap KONI
Rabu, 18 September 2019 - 17:53 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)...
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Rabu, 18 September 2019 - 16:35 WIB
Elshinta.com - Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida...
Kapolda tegaskan langsung tangani berbagai kejahatan di NTT
Rabu, 18 September 2019 - 16:14 WIB
Elshinta.com - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Hamidin mengatakan berbagai bentuk kej...
KPK bentuk tim transisi identifikasi dampak pengesahan revisi UU KPK
Rabu, 18 September 2019 - 16:07 WIB
Elshinta.com - Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah membentuk tim transisi untuk m...
KPK panggil 2 pejabat Kemendag 
Rabu, 18 September 2019 - 14:36 WIB
Elshinta.com - Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK memanggil 2 pejabat Kementerian Perd...
Diduga pegawainya coba bunuh diri, Polisi panggil Transjakarta
Rabu, 18 September 2019 - 14:18 WIB
Elshinta.com - Polres Metro Jakarta Timur melakukan pemanggilan kepada PT Transportasi Jakarta (Tr...
Akademisi: Apa urgensinya Dewan Pengawas KPK?
Rabu, 18 September 2019 - 13:49 WIB
Elshinta.com - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah disahkan oleh Dewan Perwaki...
IPW apresiasi DPR sahkan revisi UU KPK
Rabu, 18 September 2019 - 12:29 WIB
Elshinta.com - Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Rapat Paripurna DPR RI yang tel...
Gerindra usul Dewan Pengawas KPK juga dilakukan DPR
Rabu, 18 September 2019 - 12:01 WIB
Elshinta.com - Partai Gerindra mendukung uji materi terhadap perubahan ke-2 Undang-Undang Komisi Pem...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)