KPK pastikan dua oknum jaksa tidak ada kaitan keluarga dengan pegawai KPK
Elshinta
Rabu, 03 Juli 2019 - 12:45 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
KPK pastikan dua oknum jaksa tidak ada kaitan keluarga dengan pegawai KPK
Sumber foto: Dody Handoko/Elshinta.com

Elshinta.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bahwa dua oknum jaksa yang terjaring OTT KPK, yaitu Kasubsi Penuntutan Kejati DKI Jakarta Yadi Herdianto dan Kasie Kamnegtibum TPUL Kejati DKI Yuniar Sinar Pamungkas yang diserahkan ke Kejaksaan bukan keluarga satu diantara pegawai KPK.

“Saya belum mendapatkan informasi soal itu. Tapi yang pasti begini, ketika ada pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga itu pasti tidak boleh menangani perkara secara langsung,” ujarnay di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7) seperti dilaporkan Reporter Elshinta.com, Dody Handoko.

Dalam peraturan KPK disebutkan bahwa pegawai KPK tidak boleh ada hubungan keluarga antara satu pihak dengan yang lainnya. Ia memastikan bahwa dua oknum jaksa yang kasusnya diserahkan ke Kejagung tidak ada kaitan keluarga dengan salah satu pegawai di KPK. “Aturan itu sangat jelas di  KPK. Bahkan ada kewajiban declare jika ada hubungan keluarga,” ucapnya.

“Dalam proses seleksi pegawai KPK itu disebutkan sangat sering bahwa kami tidak boleh memiliki hubungan keluarga satu di antaranya dalam dua ke samping ataupun dua ke atas,” ucapnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan sedikitnya tiga orang tersangka yaitu Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto, pihak swasta bernama Sendy Perico dan pengacaranya bernama Alvin Suherman.

Agus diduga menerima suap sebesar Rp200 juta dari Sendy melalui Alvin. Uang puluhan ribu dolar AS dan Singapura telah diamankan saat OTT di Kejati DKI Jakarta. Tercatat sebanyak 28.974 dolar Singapura dan 700 dolar AS disita dari pihak Jaksa Yadi dan Jaksa Yuniar.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cendikiawan muslim tolak hukuman mati untuk koruptor
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:58 WIB
Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan ketidaksetujuannya dengan hukuman mati bagi koruptor ka...
Johan Budi usul KPK dilibatkan cegah politik uang di Pilkada 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:42 WIB
Anggota DPR RI Johan Budi mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik ua...
Jokowi serahkan dugaan pelecehan pramugari kepada kepolisian 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:24 WIB
Presiden Joko Widodo menanggapi dugaan pelecehan kepada pramugari dengan menyerahkannya kepada apara...
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:08 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terh...
 Satnarkoba Polres Sergai titip 58 tahanan ke LP Tebing Tinggi
Kamis, 12 Desember 2019 - 14:37 WIB
Satnarkoba Serdang Bedagai titipkan tahanan ke LP Kelas II B Tebing Tinggi sebanyak 58 orang dalam r...
KPK panggil 7 saksi penyidikan kasus suap pengadaan pesawat Garuda
Kamis, 12 Desember 2019 - 11:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan pesaw...
Tersebar viral di medsos, selebaran DPO kasus persekusi Banser di Jaksel hoaks
Kamis, 12 Desember 2019 - 09:31 WIB
Polda Metro Jaya menepis kabar terkait selebaran berisi daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus per...
Lutfi pembawa bendera jalani sidang perdana hari ini
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:41 WIB
Sidang perdana seorang pemuda bernama Luthfi Alfiandi (21) sebagai pembawa Sang Merah Putih saat aks...
Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:46 WIB
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N R...
Presiden minta Menko Polhukam kawal pemberantasan korupsi besar belum terjamah
Rabu, 11 Desember 2019 - 14:37 WIB
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ikut ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once