MAKI kupas rekam jejak capim KPK, Ike Edwin dinilai sarat pengalaman tangani Tipikor
Elshinta
Jumat, 12 Juli 2019 - 12:02 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
MAKI kupas rekam jejak capim KPK, Ike Edwin dinilai sarat pengalaman tangani Tipikor
Gedung KPK. Sumber foto: https://bit.ly/2Esd2Bm

Elshinta.com - Sehari setelah pengumuman calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan lolos seleksi tahap I, profil para capim KPK yang lulus seleksi administrasi itu mendapat sorotan dari masyarakat. Rekam jejak mereka saat bertugas di institusi masing-masing mulai dikuliti oleh masyarakat, terutama dari kalangan penggiat anti-korupsi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman misalnya, mengkritisi rekam jejak 192 capim KPK yang lolos seleksi administrasi. Dia menilai sosok tiga petahana pimpinan KPK yang kembali mendaftar dan lulus seleksi administrasi sudah tidak layak lagi dipilih untuk memimpin lembaga antirasuah itu. 

“Tiga pimpinan KPK itu malah tidak jelas, enggak punya prestasi. Mereka malah terkesan orang-orang yang mencari pekerjaan,” kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (12/7).

Namun, menurut Boyamin, kandidat lainnya justru memberikan gambaran yang bagus. 

“Dari Polri bagus, dari Kejaksaan juga bagus. Calon dari LSM, tokoh masyarakat, akademisi, bahkan ada hakim ad hoc tipikor juga bagus,” katanya.

Dari unsur Polri, menurut Boyamin, ada sejumlah nama yang harus dipertimbangkan untuk menjadi komisioner KPK, seperti Irjen Pol. Firli dan Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus. 

Namun, Boyamin menilai sosok Irjen Pol. Ike Edwin lebih tepat untuk memimpin KPK periode 2019-2023. Alasannya, selain karena berhasil mengungkap kasus korupsi pajak Gayus Tambunan, Ike Edwin juga mampu menuntaskan 120 persen kasus korupsi semasa menjabat Dirtipikor Bareskrim Polri. 

Berdasarkan catatan MAKI, walaupun ketika itu (tahun 2010) anggaran Polri jauh lebih kecil, tetapi prestasi Polri dalam mengungkap dan menuntaskan kasus korupsi jauh melebihi capaian KPK dan Kejaksaan Agung. 

“Apalagi sekarang dia (Ike Edwin) menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Politik Kapolri. Selain masalah korupsi, dia juga memahami politik. Pimpinan KPK ini kan harus orang yang mengerti politik supaya tidak dikadalin oleh politik dan dimakan oleh politik,” kata Boyamin. 

Menurut dia, prestasi yang ditorehkan mantan Kapolda Lampung itu sesuai dengan concern KPK di bidang pencegahan, terutama mencegah bocornya penerimaan negara dari sektor pajak. 

“Ike Edwin punya pengalaman bagaimana diintervensi saat menangani kasus korupsi pajak Gayus Tambunan. Sudah saatnya dia diberi kewenangan yang lebih besar sebagai pimpinan KPK untuk menangai kasus-kasus pajak yang lebih besar,” ungkapnya.

Boyamin optimistis Ike Edwin mampu mengeksplorasi kemampuannya untuk menuntaskan kasus-kasus pajak yang lebih besar. Juga mencegah bocornya potensi penerimaan negara dari pajak, cukai, tambang, dan perkebunan. "Ini kan potensi yang bisa jadi ribuan triliun rupiah yang bisa didapatkan negara,” paparnya.

Boyamin berharap Pansel dapat melahirkan piminan KPK periode 2019-2023 yang solid dan mampu bersinergi satu sama lainnya. "Yang tadinya dikerjakan satu orang menjadi hal yang biasa, tapi kalau dikerjakan oleh lima orang akan menjadi luar biasa,” katanya.

Itu sebabnya, dia berharap Pansel mampu melahirkan pimpinan KPK yang nanti direkomendasikan ke DPR adalah orang-orang yang memiliki kemampuan manajemen yang bagus untuk mencegah bocornya potensi penerimaan negara itu. 

Apalagi, kata Boyamin, KPK memiliki kewenangan superbodi yang harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar qualified, memiliki keberanian, kejujuran, dan integritas yang baik. Pimpinan KPK juga harus memiliki kemampuan manajerial serta pengalaman yang mumpuni di bidang pencegahan dan penindakan korupsi.

“Nah, KPK membutuhkan sosok-sosok seperti Ike Edwin dari Polri, Supin Subroto dari Kejaksaan Agung atau yang lebih senior Jasman Panjaitan. Orang-orang inilah yang layak diberi kesempatan untuk memimpin KPK,” pungkasnya. 

Seperti diberitakan, sebanyak 192 orang dari total 376 pendaftar capim KPK dinyatakan lulus seleksi administrasi. Mereka terdiri dari perempuan 12 orang, akademisi 76 orang, advokat/konsultan hukum 63 orang, jaksa/hakim 19 orang, Polri 13 orang, dan auditor 9 orang. 

Para capim KPK yang lulus seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti uji kompetensi, psikotes, dan profile assessment serta uji publik. Rencananya, uji publik ini akan melibatkan masyarakat. 

Pada tahap akhir, capim KPK yang lolos akan menjalani tes wawancara dan kesehatan. Pansel akan memilih 10 capim KPK yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada September 2019. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejari Serang segera jadwalkan pemanggilan mantan camat Syafruddin
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:45 WIB
Elshinta.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang tengah menjadwalkan untuk memanggil mantan camat Se...
KPK minta Pansel pertimbangkan rekam jejak laporan kekayaan dan kepatuhan pajak
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:05 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK memi...
KPK periksa mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar
Jumat, 23 Agustus 2019 - 11:25 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK meme...
KPK sita Rp130 juta dari rumah Kabid SDA PUPKP Yogyakarta
Jumat, 23 Agustus 2019 - 06:39 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp130 juta dari hasil pengg...
Dua instansi di Kantor Pemkot Yogyakarta diperiksa KPK
Kamis, 22 Agustus 2019 - 18:25 WIB
Elshinta.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/8) melakukan pemeriksaan ber...
Terdakwa Liliana lanjutkan penahanan di Lapas Mataram
Kamis, 22 Agustus 2019 - 17:42 WIB
Elshinta.com - Terdakwa pemberi suap Rp1,2 miliar perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkunga...
OTT KPK, Kajati DIY memohon maaf kepada Sultan HB X atas perbuatan stafnya
Kamis, 22 Agustus 2019 - 16:37 WIB
Elshinta.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Erbagtyo Rohan meminta maa...
Waspada! Penipuan dengan modus seleksi pegawai KPK
Kamis, 22 Agustus 2019 - 12:47 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah meminta masyarakat w...
KPK panggil tiga saksi terkait suap izin impor bawang putih
Kamis, 22 Agustus 2019 - 11:44 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK mema...
BNNP tes urine pegawai Bakamla RI
Kamis, 22 Agustus 2019 - 11:36 WIB
Elshinta.com - Ratusan pegawai Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) menjalani tes urine sebag...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)