Sidang Pileg, hakim kaget foto diedit dapat dipersoalkan
Elshinta
Jumat, 12 Juli 2019 - 19:13 WIB |
Sidang Pileg, hakim kaget foto diedit dapat dipersoalkan
Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Hakim Konstitusi Aswanto (tengah), dan Hakim Konstitusi Manahan Sitompul (kanan), dalam sidang pendahuluan perkara sengketa hasil Pileg 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (12/7). Sumber Foto: https:/

Elshinta.com - Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengaku kaget terhadap gugatan calon anggota DPD petahana daerah pemilihan NTB Farouk Muhammad yang mempersoalkan penggunaan foto diedit untuk pendaftaran calon anggota DPD.

"Kaget juga saya kalau ternyata foto bisa berurusan jadi anu juga ya. Iya benar saya baru tahu itu," tutur hakim Palguna dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa calon anggota DPD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (12/7).

Hakim Palguna yang memimpin panel III dengan anggota hakim Suhartoyo dan Wahiddudin Adams itu selanjutnya berkelakar bagaimana bila dia difoto dalam posisi agak miring sembari memperagakannya.

Ia mengaku baru mengetahui adanya ketentuan foto pendaftaran calon dan menegaskan pentingnya jawaban KPU sebagai termohon dan keterangan Bawaslu karena dalam permohonan tidak disebutkan pelanggaran administrasi tersebut pernah dilaporkan atau tidak.

Kewenangan terkait foto calon pun sempat dipertanyakannya lantaran Mahkamah Konstitusi hanya memutus yang berkaitan dengan perolehan suara. "Siapa itu mungkin kewenangan Bawaslu ataukah ininya, kami berkaitan dengan suara, tetapi kaitan dengan suara bagaimana itu ada dalil tersendiri akan dipertimbangkan Mahkamah kalau memang anu kan," kata hakim Palguna, seperti dikutip Antara.

Farouk Muhammad yang memperoleh suara 188.687 mempersoalkan calon DPD peraih suara terbanyak Evi Apita Maya diduga menggunakan foto yang diedit sehingga tampak lebih cantik dan menarik saat mendaftar sebagai calon.

Dalam permohonannya, Farouk mendalilkan penggunaan foto diedit yang mengubah identitas diri termasuk pelanggaran administrasi seperti tertuang dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 30 tahun 2018. Untuk itu, Mahkamah diminta membatalkan keputusan KPU tentang daftar calon tetap perseorangan anggota DPD.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cendikiawan muslim tolak hukuman mati untuk koruptor
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:58 WIB
Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan ketidaksetujuannya dengan hukuman mati bagi koruptor ka...
Johan Budi usul KPK dilibatkan cegah politik uang di Pilkada 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:42 WIB
Anggota DPR RI Johan Budi mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik ua...
Jokowi serahkan dugaan pelecehan pramugari kepada kepolisian 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:24 WIB
Presiden Joko Widodo menanggapi dugaan pelecehan kepada pramugari dengan menyerahkannya kepada apara...
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:08 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terh...
 Satnarkoba Polres Sergai titip 58 tahanan ke LP Tebing Tinggi
Kamis, 12 Desember 2019 - 14:37 WIB
Satnarkoba Serdang Bedagai titipkan tahanan ke LP Kelas II B Tebing Tinggi sebanyak 58 orang dalam r...
KPK panggil 7 saksi penyidikan kasus suap pengadaan pesawat Garuda
Kamis, 12 Desember 2019 - 11:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan pesaw...
Tersebar viral di medsos, selebaran DPO kasus persekusi Banser di Jaksel hoaks
Kamis, 12 Desember 2019 - 09:31 WIB
Polda Metro Jaya menepis kabar terkait selebaran berisi daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus per...
Lutfi pembawa bendera jalani sidang perdana hari ini
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:41 WIB
Sidang perdana seorang pemuda bernama Luthfi Alfiandi (21) sebagai pembawa Sang Merah Putih saat aks...
Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:46 WIB
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N R...
Presiden minta Menko Polhukam kawal pemberantasan korupsi besar belum terjamah
Rabu, 11 Desember 2019 - 14:37 WIB
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ikut ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once