Kiri Kanan
Presiden Jokowi telah kirim surat ke DPR terkait Baiq Nuril
Elshinta
Selasa, 16 Juli 2019 - 08:48 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Presiden Jokowi telah kirim surat ke DPR terkait Baiq Nuril
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima Baiq Nuril yang datang bersama anggota DPR Rieke D. Pitaloka, di kantor KSP, Jakarta, Senin (15/7) pagi. Sumber foto: https://bit.ly/2G9mBGn

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat ke Ketua DPR RI, Senin (15/7), untuk minta pertimbangan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril, guru SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang Peninjauan Kembali (PK) kasus pelecehan seksualnya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga harus menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Dalam surat bernomor R-28/Press/07/2018 itu, Presiden menyampaikan, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril menimbulkan simpati dan solidaritas di masyarakat, yang pada intinya berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Baiq Nuril bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

“Perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan dipandang semata-mata sebagai upaya memperjuangkan diri dalam melindungi kehormatan dan harkat martabatnya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu,” tulis Presiden dalam surat ke Ketua DPR, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab

Mengingat sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan melalui proses peradilan, Presiden mengharapkan kesediaan DPR RI untuk memberikan pertimbangan atas rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun sebagimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Salinan Surat Presiden kepada Ketua DPR RI terkait permohonan pemberian pertimbangan amnesti kepada Baiq Nuril itu telah diunggah ke salah satu media sosial oleh seorang anggota DPR RI.

Sejak Awal Mendukung

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi memiliki keinginan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Ia menyatakan bahwa kasus Baiq Nuril adalah persoalan kemanusiaan yang perlu mendapatkan perhatian seluruh pihak.

“Apa yang saya terima hari ini dan saya yakin apa yang kita inginkan bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” kata Moeldoko saat menerima langsung Baiq Nuril di Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7) pagi.

Sebelumnya, Jaksa Agung Prasetyo telah memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB untuk untuk menangguhkan eksekusi hukuman yang seharusnya dijalani Baiq Nuril terkait keputusan MA itu.

“Saya sudah perintah kepada Kajati NTB untuk jangan dulu berbicara soal eksekusi,” kata Prasetyo kepada wartawan usai menerima Baiq Nuril, di kantornya, Jumat (12/7).

Kejaksaan, menurut Prasetyo, tidak akan melakukan tindakan eksekusi secara terburu-buru meskipun proses hukum sudah final.

Ia menegaskan, Kejaksaan harus melihat kepentingan yang lebih besar lagi yakni pertimbangan kemanusiaan dan rasa keadilan yang muncul di tengah masyarakat.  

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK dapat turun tangan usut penyelundupan Garuda Indonesia
Jumat, 06 Desember 2019 - 16:45 WIB
Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji menilai KPK melalui Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pe...
Kemenhub sebut ada ketidaksesuaian manifest pesawat Garuda
Kamis, 05 Desember 2019 - 20:53 WIB
Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa Otoritas Bandar Udara melaporkan ada ketidaksesuaian ant...
Kasus Garuda, Menteri BUMN tunggu keputusan Bea Cukai
Kamis, 05 Desember 2019 - 18:19 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengaku masih menunggu hasil investigasi Bea dan Cukai terkait dugaan peny...
Kemenhub akan beri sanksi Garuda jika terbukti bersalah
Kamis, 05 Desember 2019 - 18:07 WIB
Kementerian Perhubungan akan menjatuhkan sanksi kepada maskapai Garuda Indonesia jika terbukti bersa...
KPK panggil Ketua Fraksi PKB DPRD DKI saksi Imam Nahrawi
Kamis, 05 Desember 2019 - 12:07 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas seba...
Satgas khusus dibentuk selidiki pemilik granat asap meledak di Monas
Kamis, 05 Desember 2019 - 06:46 WIB
Polda Metro Jaya membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus untuk mengusut pemilik granat asap yang ...
Lima sindikat belasan kilo sabu asal Malaysia dihukum seumur hidup
Rabu, 04 Desember 2019 - 21:12 WIB
Lima orang sindikat sabu belasan kilo asal Malaysia dihukum seumur hidup dalam persidangan yang ber...
 KPK periksa Dirut PT Pupuk Kaltim
Rabu, 04 Desember 2019 - 13:46 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Pupuk Kaltim ...
Dirjen Bea Cukai tangani kasus penyelundupan barang mewah via pesawat
Rabu, 04 Desember 2019 - 12:39 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ...
JPU KPK hadirkan mantan Menag sebagai saksi Rommy
Rabu, 04 Desember 2019 - 11:40 WIB
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Menteri Agama Lukma...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)