Presiden Jokowi telah kirim surat ke DPR terkait Baiq Nuril
Elshinta
Selasa, 16 Juli 2019 - 08:48 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Presiden Jokowi telah kirim surat ke DPR terkait Baiq Nuril
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima Baiq Nuril yang datang bersama anggota DPR Rieke D. Pitaloka, di kantor KSP, Jakarta, Senin (15/7) pagi. Sumber foto: https://bit.ly/2G9mBGn

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat ke Ketua DPR RI, Senin (15/7), untuk minta pertimbangan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril, guru SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang Peninjauan Kembali (PK) kasus pelecehan seksualnya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga harus menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Dalam surat bernomor R-28/Press/07/2018 itu, Presiden menyampaikan, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril menimbulkan simpati dan solidaritas di masyarakat, yang pada intinya berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Baiq Nuril bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

“Perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan dipandang semata-mata sebagai upaya memperjuangkan diri dalam melindungi kehormatan dan harkat martabatnya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu,” tulis Presiden dalam surat ke Ketua DPR, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab

Mengingat sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan melalui proses peradilan, Presiden mengharapkan kesediaan DPR RI untuk memberikan pertimbangan atas rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun sebagimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Salinan Surat Presiden kepada Ketua DPR RI terkait permohonan pemberian pertimbangan amnesti kepada Baiq Nuril itu telah diunggah ke salah satu media sosial oleh seorang anggota DPR RI.

Sejak Awal Mendukung

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi memiliki keinginan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Ia menyatakan bahwa kasus Baiq Nuril adalah persoalan kemanusiaan yang perlu mendapatkan perhatian seluruh pihak.

“Apa yang saya terima hari ini dan saya yakin apa yang kita inginkan bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” kata Moeldoko saat menerima langsung Baiq Nuril di Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7) pagi.

Sebelumnya, Jaksa Agung Prasetyo telah memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB untuk untuk menangguhkan eksekusi hukuman yang seharusnya dijalani Baiq Nuril terkait keputusan MA itu.

“Saya sudah perintah kepada Kajati NTB untuk jangan dulu berbicara soal eksekusi,” kata Prasetyo kepada wartawan usai menerima Baiq Nuril, di kantornya, Jumat (12/7).

Kejaksaan, menurut Prasetyo, tidak akan melakukan tindakan eksekusi secara terburu-buru meskipun proses hukum sudah final.

Ia menegaskan, Kejaksaan harus melihat kepentingan yang lebih besar lagi yakni pertimbangan kemanusiaan dan rasa keadilan yang muncul di tengah masyarakat.  

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK geledah rumah pengusaha bauksit di Tanjungpinang
Rabu, 21 Agustus 2019 - 18:12 WIB
Elshinta.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Hendy HDS, salah seorang p...
KPK akan kirim tim ke pabrikan pesawat terkait suap PT Garuda Indonesia
Rabu, 21 Agustus 2019 - 15:34 WIB
Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan KPK akan...
KPK kecewa pada Jaksa Kejari Yogyakarta
Rabu, 21 Agustus 2019 - 12:46 WIB
Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan, KPK k...
KPK periksa tiga anggota DPR terkait kasus korupsi KTP-el
Rabu, 21 Agustus 2019 - 11:40 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK meme...
KPK periksa mantan Gubernur Jatim Soekarwo
Rabu, 21 Agustus 2019 - 11:22 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, tim peny...
Oknum kepala desa di Cirebon korupsi dana desa hingga ratusan juta
Selasa, 20 Agustus 2019 - 20:45 WIB
Elshinta.com - Satreskrim Polres Cirebon mengamankan Kepala Desa Sarajaya, AL karena diduga melaku...
Lasito minta mantan Ketua PN Semarang jadi tersangka
Selasa, 20 Agustus 2019 - 19:57 WIB
Elshinta.com - Terdakwa penerima suap Bupati Jepara, Lasito meminta penyidik Komisi Pemberantasan ...
KPK turut tangkap seorang kontraktor asal Solo
Selasa, 20 Agustus 2019 - 19:45 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang kontraktor asal Kota Solo, Jaw...
Kejati DIY: OTT Jaksa murni perbuatan pribadi
Selasa, 20 Agustus 2019 - 18:46 WIB
Elshinta.com - Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menyebut Operasi Tangkap T...
Polisi selidiki oknum rasisme terhadap mahasiswa Papua
Selasa, 20 Agustus 2019 - 17:35 WIB
Elshinta.com - Polda Jawa Timur terus berupaya menyelidiki oknum yang diduga melakukan tindakan ra...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)