Soal amnesti Baiq Nuril, Presiden sudah surati DPR
Elshinta
Selasa, 16 Juli 2019 - 19:35 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
Soal amnesti Baiq Nuril, Presiden sudah surati DPR
Baiq Nuril. Sumber foto: https://bit.ly/2YVz87t

Elshinta.com - Surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 15 Juli 2019 yang berisi permintaan pertimbangan permohonan amnesti untuk Baiq Nuril telah diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal ini merupakan langkah hukum terakhir bagi Baiq Nuril setelah sebelumnya Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak Peninjauan Kembali (PK) yang akhirnya memutus Baiq Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya.

Vonis yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril adalah 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta, karena dianggap melanggar UU ITE.

Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang mengemukakan bahwa ini merupakan wewenang dari Presiden untuk memberikan amnesti. 

"Tadi surat dari Presiden sudah dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI, dan sudah disampaikan ke Bamus," kata Girsang dalam wawancara bersama Elshinta.

Selanjutnya surat tersebut akan dibahas oleh Komisi III DPR RI, bersama pemerintah untuk diputuskan apakah surat dari Presiden langsung dikabulkan atau ada pertimbangan lainnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jelang Nataru, Polri akan tindak tegas aksi sweeping
Senin, 16 Desember 2019 - 13:07 WIB
Pihak kepolisian menyiapkan berbagai upaya untuk menciptakan rasa aman kepada seluruh masyarakat men...
Dua wanita viral keramas sambil naik motor, polisi beri tindakan tegas
Senin, 16 Desember 2019 - 10:04 WIB
Viral di media sosial, dua wanita yang melakukan perbuatan melanggar lalu lintas dan sengaja mempost...
Cendikiawan muslim tolak hukuman mati untuk koruptor
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:58 WIB
Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan ketidaksetujuannya dengan hukuman mati bagi koruptor ka...
Johan Budi usul KPK dilibatkan cegah politik uang di Pilkada 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:42 WIB
Anggota DPR RI Johan Budi mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik ua...
Jokowi serahkan dugaan pelecehan pramugari kepada kepolisian 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:24 WIB
Presiden Joko Widodo menanggapi dugaan pelecehan kepada pramugari dengan menyerahkannya kepada apara...
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:08 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terh...
 Satnarkoba Polres Sergai titip 58 tahanan ke LP Tebing Tinggi
Kamis, 12 Desember 2019 - 14:37 WIB
Satnarkoba Serdang Bedagai titipkan tahanan ke LP Kelas II B Tebing Tinggi sebanyak 58 orang dalam r...
KPK panggil 7 saksi penyidikan kasus suap pengadaan pesawat Garuda
Kamis, 12 Desember 2019 - 11:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan pesaw...
Tersebar viral di medsos, selebaran DPO kasus persekusi Banser di Jaksel hoaks
Kamis, 12 Desember 2019 - 09:31 WIB
Polda Metro Jaya menepis kabar terkait selebaran berisi daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus per...
Lutfi pembawa bendera jalani sidang perdana hari ini
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:41 WIB
Sidang perdana seorang pemuda bernama Luthfi Alfiandi (21) sebagai pembawa Sang Merah Putih saat aks...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)