MK gelar sidang PHPU gugatan tiga caleg DPRD Kudus
Elshinta
Rabu, 17 Juli 2019 - 23:11 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
MK gelar sidang PHPU gugatan tiga caleg DPRD Kudus
MK gelar sidang PHPU gugatan tiga caleg DPRD Kudus. Foto: Sutini/elshinta.com.

Elshinta.com - Mahkamah Konstitusi sudah menggelar dua kali sidang perselisihan hasil pemilihan umum  (PHPU) yang diajukan oleh tiga caleg DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dimana pada sidang pertama dengan agenda pendahuluan dilakukan pada tanggal 10 Juli, pihak MK meloloskan permohonan dari ketiga caleg tersebut. Kemudian sidang kedua yang dilakukan pada tanggal 15 Juli, dengan agenda jawaban termohon.

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Wahibul Minan mengatakan pihaknya tidak hadir secara langsung dalam sidang di MK melainkan diwakili oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Hanya saja pihaknya sebagai pemberi keterangan tertulis dan menyiapkan berkas pendukung berupa 349 dokumen dari 3 caleg DPRD Kudus yakni masing-masing Bambang Kasriono dari PAN, Agus Wariono dari partai Gerindra dan Agus Setyo Budi dari partai Hanura. "Salah satu delik gugatan dari pemohon berupa pembukaan kotak suara 3 KPU Kabupaten Kudus yang tidak melibatkan partai politik," ujarnya, Rabu (17/7) seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Sutini.

Minan menambahkan untuk agenda sidang selanjutnya yakni keterangan saksi dan ahli dari pemohon, namun untuk jadwal sidangnya belum diketahui. Ditambahkannya, untuk gugatan dari Bambang Kasriono dilakukan penghitungan suara ulang pada 180 TPS di Dapil 3 Jekulo dan Dawe, untuk Agus Wariono gugatan penghitungan suara ulang untuk 23 TPS di dapil 4 wilayah Mejobo, Bae dan Undaan. Sedangkan Agus Setyo Budi mengajukan gugatan terkait banyaknya DPTb dan DPK di 4 desa yang ada di Kecamatan Jekulo dan Dawe sehingga meminta Pemilu ulang di beberapa TPS.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cendikiawan muslim tolak hukuman mati untuk koruptor
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:58 WIB
Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan ketidaksetujuannya dengan hukuman mati bagi koruptor ka...
Johan Budi usul KPK dilibatkan cegah politik uang di Pilkada 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:42 WIB
Anggota DPR RI Johan Budi mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik ua...
Jokowi serahkan dugaan pelecehan pramugari kepada kepolisian 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:24 WIB
Presiden Joko Widodo menanggapi dugaan pelecehan kepada pramugari dengan menyerahkannya kepada apara...
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:08 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terh...
 Satnarkoba Polres Sergai titip 58 tahanan ke LP Tebing Tinggi
Kamis, 12 Desember 2019 - 14:37 WIB
Satnarkoba Serdang Bedagai titipkan tahanan ke LP Kelas II B Tebing Tinggi sebanyak 58 orang dalam r...
KPK panggil 7 saksi penyidikan kasus suap pengadaan pesawat Garuda
Kamis, 12 Desember 2019 - 11:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan pesaw...
Tersebar viral di medsos, selebaran DPO kasus persekusi Banser di Jaksel hoaks
Kamis, 12 Desember 2019 - 09:31 WIB
Polda Metro Jaya menepis kabar terkait selebaran berisi daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus per...
Lutfi pembawa bendera jalani sidang perdana hari ini
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:41 WIB
Sidang perdana seorang pemuda bernama Luthfi Alfiandi (21) sebagai pembawa Sang Merah Putih saat aks...
Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:46 WIB
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N R...
Presiden minta Menko Polhukam kawal pemberantasan korupsi besar belum terjamah
Rabu, 11 Desember 2019 - 14:37 WIB
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ikut ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once