Polisi hentikan kasus dugaan politik uang caleg DPRD Jakarta
Elshinta
Kamis, 18 Juli 2019 - 13:41 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
Polisi hentikan kasus dugaan politik uang caleg DPRD Jakarta
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, Subdit Kamneng Ditreskrimum Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan politik uang pada Pemilu 2019 dengan tersangka caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Wahyu Dewanto, karena pelapor, Yupen Hadi mencabut laporannya.

"Pelapor Yupen Hadi sudah mengajukan permohonan pencabutan laporan polisi ke Polda Metro Jaya," kata dia, di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/7), seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko.

Permohonan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dikirimkan pada 16 Juli 2019 lalu. Dalam permohonannya, Yupen Hadi menyebutkan telah menyelesaikannya dengan jalan musyawarah.

Alasannta karena pekaranya sudah diselesaikan secara musyawarah dalam internal Partai Gerinda.

"Wahyu Dewanto sudah mengundurkan diri sebagai caleg Partai Gerinda DKI Dapil 8 Jakarta Selatan yang ditujukan kepada KPUD DKI Jakarta, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani Wahyu Dewanto," ucap Argo.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan pencarian terhadap Wahyu Dewanto. Wahyu Dewanto dicari lantaran hendak dihadirkan dalam sidang dugaan politik uang.

Diketahui, kasus itu bermula dari adanya laporan polisi pada tanggal 1 Juli 2019, yang diketahui kasus itu terjadi pada 25 Mei 2019 di wilayah Dapil 8 DKI Jakarta dan dilaporkan oleh YH. 

YH melaporkan Wahyu karena diduga melakukan politik uang pada Pemilu 2019 lalu, seperti tertuang dalam laporannya bernomor LP/3945/VII/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 01 Juli 2019. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV