Akhir dari perseteruan Kemenkumham-Wali Kota Tangerang
Elshinta
Jumat, 19 Juli 2019 - 09:49 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Akhir dari perseteruan Kemenkumham-Wali Kota Tangerang
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah berfoto bersama Sekjen Kemenkumham Bambang R. Sariwanto dan Sekjen Kemendagri, serta Gubernur Banten, usai proses mediasi di Kantor Kemendagri, Kamis (18/7) siang. Sumber foto: https://bit.ly/2O4E9tI

Elshinta.com - Setelah sempat saling lapor ke polisi, perseteruan antar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Wali Kota Tangerang, Banten, pada Kamis (18/7), dinyatakan selesai. Kedua pihak sepakat akan mencabut laporan masing-masing yang diajukan kepada pihak kepolisian.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah dilakukan mediasi oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Parbowo yang dihadiri oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah, Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting, Dirjen Bina Bangda M. Hudori, Plt Dirjen Otda Akmal Malik, Sekda Prov Banten Al Muktabar, dan Sekda Kota Tangerang, di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis siang.

“Tadi sudah ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan menarik seluruh pengaduan. Kemudian, pelayanan publik diperbolehkan. Terakhir, soal-soal normatif di dalam perizinan dan tata ruang akan diselesaikan sebaik-baiknya,” kata Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo kepada wartawan usai acara mediasi, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab, Jumat (19/7) pagi. 

Menurut Hadi, permasalahan menyangkut pembangunan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi dan pemanfaatan lahan semuanya sudah selesai. Penyelesaiannya akan difasilitasi oleh Gubernur Banten.

“Penyelesaian pemanfaatan lahan lebih lanjut oleh Gubernur Banten dalam tiga hari ke depan sekaligus dituangkan dalam evaluasi Raperda Tata Ruang Kota Tangerang,” terang Hadi.

Sebaliknya, lanjut dia, terkait pelayanan publik (air, listrik, dan pemungutan sampah) berjalan normal. Kemudian, di dalam perizinan dan juga tata ruangnya ini akan diselesaikan sebaik-baiknya dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan, bahwa persoalan tersebut hanya karena adanya perbedaan persepsi sebelumnya. 

"Oleh karena itu, sudah ada kesepakatan, tinggal persyaratan perizinan yang masih kurang dilengkapi, yang masih belum sempurna disempurnakan, termasuk lahan-lahan dari Kemenkumham ini ada yang belum diserahkan ke Pemkot Tangerang, sehingga ini ke depannya dilakukan fasilitasi dengan mengundang Kementerian PUPR terkait teknis bangunan, Kemenkeu terkait Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum diserahkan kepada Pemkot Tangerang sebagai barang milik negara," paparnya. 

Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah menegaskan, akan mengikuti arahan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Banten. Ia menegaskan, pihaknya mendukung dan membantu program-program pemerintah pusat di Kota Tangerang.

“Kami ingin membantu dan mendukung program-program pemerintah pusat di Kota Tangerang, dan Tupoksi Kemenkumham serta harapan masyarakat bisa diselesaikan,” ujar Arief. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
60 spanduk imbauan antisipasi paham radikalisme dan terorisme disebar di Bekasi
Senin, 14 Oktober 2019 - 18:46 WIB
Elshinta.com - Polres Metro Bekasi, Jawa Barat menyebar spanduk berisi imbauan dan penolak...
Jusuf Kalla minta penanganan stunting tetap berjalan
Senin, 14 Oktober 2019 - 18:35 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penanganan anak kerdil atau stunting tet...
Untuk kedamaian NKRI, Polri-TNI dan ASN di Sulbar doa bersama
Senin, 14 Oktober 2019 - 18:16 WIB
Elshinta.com - Ratusan personel Polri dan TNI serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawes...
Bertemu Zulkifli Hasan, Jokowi bahas soal Amandemen UUD 1945
Senin, 14 Oktober 2019 - 17:46 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MP...
Bamsoet temui Sandiaga Uno sampaikan undangan pelantikan Jokowi-Ma`ruf
Senin, 14 Oktober 2019 - 17:24 WIB
Elshinta.com - Para pimpinan MPR menemui mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, di kedi...
Izin peledakan batu PT MSS dibawah Polda Jabar
Senin, 14 Oktober 2019 - 17:07 WIB
Elshinta.com - Peledakan batu yang dilakukan PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS) di Kampung ...
Menristekdikti minta mahasiswa tidak demo jelang pelantikan presiden
Senin, 14 Oktober 2019 - 16:45 WIB
Elshinta.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nas...
Ditemani AHY dan Ibas, SBY jenguk Wiranto
Senin, 14 Oktober 2019 - 16:25 WIB
Elshinta.com - Ditemani kedua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (...
DPR minta pengamanan diperketat saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Senin, 14 Oktober 2019 - 15:25 WIB
Elshinta.com - Anggota Komisi I DPR RI, Mohammad Syaiful Bahri Anshori meminta jalannya proses ...
Laode: Kami sangat berharap Presiden terbitkan Perppu tunda UU KPK
Senin, 14 Oktober 2019 - 14:36 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan Presiden Joko Widodo ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)