Manipulasi BPJS, Periode 2014-2018 satu rumah sakit di Medan rugikan negara Rp5 miliar
Elshinta
Jumat, 19 Juli 2019 - 19:45 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
Manipulasi BPJS, Periode 2014-2018 satu rumah sakit di Medan rugikan negara Rp5 miliar
Sumber foto: Elshinta/Amsal

Elshinta.com - Tim Intelijen Kejati Sumatra Utara berhasil mengungkap penyimpangan pencairan dana BPJS kesehatan di sebuah rumah sakit swasta di Medan. Saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pidsus untuk dilakukan penyelidikan. 

Penegasan ini disampaikan Asintel Kejati Sumut, Leo Simanjuntak kepada Kontributor Elshinta, Amsal Jumat (19/7), dalam acara jumpa pers dalam rangka HUT Adhyaksa Ke-59, yang berlangsung dalam ruang rapat, lantai 2 Kejati Sumut.

Menurut Leo, pengusutan ini bermula adanya informasi bahwa pemerintah kekurangan dana dalam pembayaran BPJS senilai Rp 17,5 triliun, kemudian pihak Kejati bersama jajaran melakukan penelusuran sejumlah kerjasama MoU antara BPJS dengan rumah sakit dan klinik se-Sumatera Utara. Hingga ditemukan indikasi manipulasi perawatan pasien, kesehatan dan obat-obatan yang kemudian diklaim ke BPJS untuk pencairan dana.

Lebih lanjut Asintel juga mengimbau seluruh rumah sakit maupun klinik yang ada di Sumut untuk segera menertibkan pelaksanaan klaim BPJS kesehatan guna mencegah timbulnya kerugian bagi negara. 

Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan dari 2014-2018 ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp5 miliar untuk satu rumah sakit saja.

Leo juga menuturkan dalam mendukung kinerja bidang Pidsus Intelijen Kejati Sumut dan Kejari se-Sumatra Utara telah berkontribusi dengan mendorong 40 hasil operasi Intelijen ke bidang pidana khusus.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tiga saksi terkait TPPU Emirsyah Satar dipanggil KPK
Senin, 19 Agustus 2019 - 12:21 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus tind...
Polisi telah ajukan asesmen rehabilitasi artis Rio Reifan
Sabtu, 17 Agustus 2019 - 09:40 WIB
Elshinta.com - Pihak Kepolisian dari Polda Metro Jaya telah mengajukan asesmen rehabilitasi untuk ...
Polda Metro Jaya buru pemasok sabu Rio Reifan
Sabtu, 17 Agustus 2019 - 07:27 WIB
Elshinta.com - Polda Metro Jaya saat ini tengah memburu pemasok narkoba berinisial B yang diketahu...
KMP desak Kejagung usut tuntas dugaan SPPD dan Bimtek Fiktif di DPRD Purwakarta
Jumat, 16 Agustus 2019 - 11:02 WIB
Elshinta.com - Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) mendatangi kantor Kejasaan Agung (Kejagung), R...
Bawa burung dilindungi, mantan nahkoda dan delapan ABK dihukum delapan bulan penjara
Kamis, 15 Agustus 2019 - 21:19 WIB
Elshinta.com - Terbukti bersalah membawa puluhan burung yang dilindungi dari Ambon, mantan nahkoda Z...
Suap impor bawang putih, APT2PHI desak KPK periksa Mendag
Kamis, 15 Agustus 2019 - 21:09 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Menteri Pertanian yaitu Direktorat Jende...
Deputi IV Kemenpora Mulyana dituntut 7 tahun penjara
Kamis, 15 Agustus 2019 - 19:36 WIB
Elshinta.com - Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana dituntut 7 tahun p...
Tersangka pelaku pembakaran hutan jumlahnya sudah 60-an
Kamis, 15 Agustus 2019 - 11:26 WIB
Elshinta.com - Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera d...
Pemeran `seks gangbang` diduga produksi banyak video porno
Kamis, 15 Agustus 2019 - 11:06 WIB
Elshinta.com - Polres Garut, Jawa Barat, mengusut kasus video porno `seks gangbang` yang beredar l...
Viral video `seks gangbang`, satu orang ditangkap dan sisanya masih diburu polisi
Kamis, 15 Agustus 2019 - 10:43 WIB
Elshinta.com - Kasus beredarnya video porno `seks gangbang` di Garut, Jawa Barat, membuat heboh wa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)